POLITIK SEKELIK EKAM (Sebuah asumsi Demokrasi dari Produk Politik Kekerabatan)

Oleh:
Abdul Syani, Drs., M.IP.
(Lektor Kepala Sosiologi Universitas Lampung)

Politik pada umumnya dipandang sebagai kegiatan yang berhubungan dg proses/upaya memperoleh, melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan adalah kekuatan untuk mempengaruhi orang/kelompok lain agar berperilaku spt yg dikehendaki. Sedangkan Kekerabatan secara sosiologis dapat diartikan sbg bentuk ikatan kelompok berdasarkan garis/hubungan keturunan keluarga dan budaya yang menyertainya. Dengan demikian Politik kekerabatan dapat diartikan sebagai bentuk upaya bersama berdasarkan ikatan keluarga, kerabat dan kroninya utk memperoleh, melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan.

Upaya bersama itu merupakan strategi politik agar kekuasaan tidak berpindah pada orang/golongan lain sebagai rival politiknya, melainkan tetap berada pd gemgaman keluarga dan kerabatnya. Tegasnya setelah masa jabatan seseorang habis, segera akan digantikan oleh isteri, anak, adik, anggota keluarga atau kroninya yg telah teruji kesetiaannya.

Sebagaimana halnya sistem Dinasti kerajaan, jabatan akan diturunkan kepada anak2nya atau kerabatnya yang satu arah dalam garis keturunan keluarga. Dengan demikian, kekuasaan yg telah habis masanya akan dg mudah di wariskan kepada keluarganya atau kerabat yang mempunyai hubungan keluarga dengan penguasa sebelumnya.
Oleh krn itu Politik dengan pola strategi pewarisan ini kemudian disebut politik dinasti.

Kekuasaan yang secara politis diwariskan melalui satu garis keturunan atau dengan sistem kekeluargaan, cenderung mengarah pd adanya tujuan untuk berbagi kekuasaan atau jabatan dlm struktur pemerintahan. Pembagian kekuasaan ini didasarkan pada anggapan bahwa kekuasaan milik bersama, milik keluarga, milik kerabat atau milik partai. Oleh karena politik jenis ini cenderung berurusan dengan kepentingan pembagian jabatan dan harta bersama, maka kemudian banyak orang menyebutnya sebagai politik gono gini.

Dalam perkembangan politik daerah, di mana untuk mencari pengganti Gubernur/Bupati/Walikota yang telah habis masa jabatannya, maka para suksesor bermunculan dengan segala upaya mencitrakan dirinya sebagai calon pemimpin yang terbaik tanpa cela dan dosa, baik di dunia maupun akhirat. Baleho besar2 tersebar di mana2, dari sudut kota, pertokoan, disepanjang jalan protokol sampai dengan plosok desa, di pohon2, di tiang listrik dan di warung2. Di situ terpampang foto2 suksesor yg terbaik dengan tertulis slogan2 dan janji2 ideal seolah jiwa raganya akan dikorbankan untuk rakyat dengan gaya seperti khalifah yang diturunkan untuk menegakkan keadilan.

Strategi lain, para suksesor juga sibuk kontrak dengan media massa lokal sbg sarana utk memuat sebaik-baiknya kronologis profile/jati diri mulai dari hidup sederhana sampai dengan keberhasilannya dalam berbagai usaha, sederet gelar jenjang pendidikan, pengalaman memimpin dan segudang jasa, penghargaan, serta bintang kehormatan. Tidak luput pula para suksesor blusu’an (seolah lebih hebat dari Jokowi) terjun ke publik konstituennya untuk memproklamirkan diri sbg ratu piningit yang akan menghapus segala kesulitan masyarakat.

Di tengah2 hiruk pikuknya persaingan meraih pemenangan pilkada, nampak diantara suksesor dan kelompok petarung tersebut adalah kerabat dekat dari penguasa sebelumnya. Mungkin orang ini anak, kemenakan, keluarga besan, bahkan semua jajaran kerabat ikutserta dengan segala cara, termasuk obral bingkisan tali kasih, bagi sembako, mengisi kotak amal, dan lain2, sampai pd strategi menutup akses dan menjungkir-balikkan rival politiknya.

Secara konstitusional, cara2 tersebut dianggap lumrah dalam strategi politik kekerabatan. Atas nama demokrasi, gerakan politik ini sah-sah saja, dibenarkan dan tidak melanggar hukum dalam sistem pemerintahan di Indonesia.

Namun demikian perlu disadari bahwa situasi demokrasi Indonesia belum berjalan sempurna. Fungsi demokrasi yang secara ideal memberi kebebasan publik utk memilih dan berpartisipasi dalam proses politik cenderung disimpangkan untuk meraih tampuk kekuasaan yang sarat dengan kepentingan pribadi dan golongan.

Nafas demokrasi yang ditujukan untuk memperjuangkan dan membangun kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan yg layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.., ternyata amat sulit diwujudkan. Harapan publik agar hasil pesta demokrasi dapat menebarkan kesejahteraan dan membuka peluang masyarakat untuk memperoleh akses pengembangan SDM juga belum tercapai.

Di samping itu, harapan publik agar pemimpin yang dipilih langsung secara demokratis dapat menciptakan kehidupan yang berkeadilan sosial, justeru makin menjauh bagai mimpi.., tatkala terbangun menjadi sesalan.

Dari fenomena terakhir, mungkin akan menjadi lebih berkepanjangan dan akan terjadi ketimpangan di segala segi kehidupan dikala demokrasi pemerintahan diperolah melalui produk politik kekerabatan.

Posted in Uncategorized | Comments Off on POLITIK SEKELIK EKAM (Sebuah asumsi Demokrasi dari Produk Politik Kekerabatan)

ADAT SEBAMBANGAN PERLUKAH DILESTARIKAN…

ADAT SEBAMBANGAN PERLUKAH DILESTARIKAN…
Oleh:Abdul Syani, Drs., M.IP.

Adat sebambangan, kini tidak sedikit pihak yang memandang negatif, dengan alasan meresahkan orang lain, memaksakan kehendak dan bertentangan dengan hukum. Timbulnya pandangan negatif ini karena sebambangan diartikan sebagai tindakan melarikan (menculik) seorang gadis tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tuanya, serta tidak melalui musyawarah dengan penyimbang adat setempat.

Tindakan itulah yang dipandang bertentangan dengan hukum, kriminal, bahkan melanggar Syariat Islam. Hal ini perlu sedikit koreksi, karena tidak demikian pengertian, maksud dan tujuan sebambangan menurut ketentuan adat Lampung.

Menyimak pendapat sebagian pengamat dan peneliti budaya Lampung, yang diantaranya menyatakan bahwa adat sebambagan sama dengan kawin lari, yaitu melarikan gadis untuk dinikahi tanpa prosedur adat, tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua, kerabat, termasuk penyimbang adatnya. Akibatnya adat sebambangan dianggap negatif, melanggar hukum dan dicap sebagai tindakan kriminal. Akhirnya citra adat sebambangan ini menjadi buruk dimata masyarakat, terutama pihak yang tidak memahami filosofi dan makna sebambangan sebenarnya.

Tapi meski demikian bisa dimaklumi, krn upaya menggali dan memahami hakikat adat budaya lokal secara arif memang tidak mudah. Penelitian awal pendekatan sosial, belum menjamin dapat menjaring data yang benar, lengkap dan akurat. Terlebih data yang diperoleh tidak bersumber dari penyimbang adat pemegang/penglaku pemerintahan adat original yang mengetahui dengan benar syarat dan prosedur adat sebambangan itu. Oleh karenanya lumrah jika informasi yang diperoleh belum menyentuh makna dan tujuan adat sebambangan yang sebenarnya.

Perlu diketahui bahwa latar belakang terjadinya sebambangan karena adanya rintangan atau terhalangnya hubungan cinta kasih antara muli-mekhanai (gadis dan bujang). Rintangan ini mungkin diantaranya karena hubungan cinta keduanya tidak mendapat restu dari salah satu atau kedua orang tua mereka dengan berbagai alasan. Boleh jadi karena ketidaksanggupan pihak mekhanai/bujang untuk memenuhi mahar dan permintaan keluarga muli/gadis. Atau sebagai upaya untuk menghindar dari prosedur adat perkawinan jujur/lamaran yang panjang dengan biaya besar. Sebab lain mungkin karena perbedaan status dan strata adat, perbedaan status sosial ekonomi, atau karena ada larangan tidak boleh melangkahi saudaranya yg lebih tua, alasan menghindari zina dan fitnah atau karena adanya perselisihan antar orang tua sebelumnya, dan lain-lain.

Sebambangan adalah adat Lampung yang khusus mengatur prosedur pelarian bersama (lari bersama artinya upaya pergi atau menghindari rintangan secara bersama atas kesepakatan bersama tanpa tekanan antara keduanya) muli/gadis dan mekhanai/bujang ke rumah penyimbang adat (pihak mekhanai/bujang). Tujuannya untuk meminta bantuan, perlindungan, saran/pendapat agar mereka mendapat persetujuan dari orang tua si gadis (atau kedua orang tua mereka). Untuk ini dilakukan melalui musyawarah adat antara kedua belah pihak penyimbang adat dengan kedua orang tua dari muli-mekhanai, sehingga dapat diperoleh kesepakatan dan persetujuan antara kedua orang tua tersebut.

Langkah awal perjalanan sebambangan, keduanya (muli-mekhanai) meninggalkan surat dan uang (tengepik) sebesar kemampuan mekhanai sebagai informasi rahasia yang intinya menerangkan keberadaan mereka. Tentu saja maksudnya agar orang tua mereka tidak terlalu cemas dan dapat mempertimbangan secara bijak dengan harapan dapat merestui hubungan cinta keduanya, serta dapat menyelesaikannya secara damai sampai pada jenjang pernikahan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam adat sebambangan yang sebenarnya, tidak ada unsur pemaksaan atau melarikan secara sepihak oleh bujang terhadap hadis, melainkan dilakukan atas kesepakatan bersama, bahkan (meski rahasia) disetujui dan seizin orang tua pihak gadis. Tentu fenomena ini telah disadari bersama bahwa jika melalui adat perkawinan jujur (pelamaran) memerlukan waktu, tenaga, biaya dan sarana yang mahal, maka dengan sebambangan kelemahan itu dapat dihindari. Hal ini justeru menjadi sumber motivasi bagi kedua-belah pihak untuk melakukan silaturahmi, musyawarah, berdamai untuk mencapai kesepakatan dan solusi yang meringankan.

Secara ringkas, Sebambangan dpt diartikan sebagai proses pelarian bersama bujang-gadis (secara rahasia) kerumah pemangku adat, agar terjadi musyawarah dan persetujuan kedua orang tuanya sebelum akad nikah. Sebambangan biasanya berakhir dengan damai dan terjadi pernikahan dengan restu kedua orang tua dan kerabatnya. Keputusan/persetujuan kedua belah pihak, termasuk penyelesaian persyaratan biaya, rupa-rupa sesan, dan denda adat, merupakan kunci berlangsungnya pernikahan menurut ketentuan adat yg berlaku.

Sebagai adat budaya Lampung tentu di dalamnya terkandung kearifan lokal nilai-nilai moral, saling mengormati sesama, terbuka, mengedepankan musyawarah dalam setiap menyelesaikan masalah; semuanya merupakan bagian falsafah hidup piil pesenggiri yang menjunjung tinggi kehormatan bersama. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat sebambangan inilah yang perlu dilestarikan, terutama dalam praktek penyelesaian masalah perkawinan, rumah tangga, sengketa, konflik dan masalah sosial budaya lain, yang ternyata kini timbul akibat terkikisnya nilai-nilai moral, kemanusiaan, kebersamaan dan keadilan sosial.

Tapi meski demikian, sesuai dengan modernitas pergaulan, luasnya jaringan informasi dan kemajuan IPTEK., maka praktik pisik adat sebambangan tidak perlu diterapkan pada masa kini, karena masing-masing remaja, para orang tua dan para penyimbang adat sudah sangat terbuka untuk bertemu secara langsung dengan pola pikir yang rasional efisien. Di samping itu semua pihak mau tidak mau harus mampu berempati dan beradaptasi dengan perkembangan jaman, khususnya kemampuan menyesuaikan tata-cara adat perkawinan masa lalu dengan aspirasi masyarakat terkini, dengan tetap melestarikan nilai-nilai kearifan lokal secara adaptif, sehingga tdk ada tindakan dan perlakuan yang meresahkan atau melanggar hukum.

Posted in Uncategorized | Comments Off on ADAT SEBAMBANGAN PERLUKAH DILESTARIKAN…

MENUMBUHKAN KEMBALI NASIONALISME MELALUI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

MENUMBUHKAN KEMBALI NASIONALISME
MELALUI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL*

Oleh:
Drs. Abdul Syani, M.IP.*

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah

Fenomena kebebasan yang tak terkendali makin mewarnai dinarnika politik akhir-akhir ini, banyak yang menduga sebagai pencerminan dari lunturnya semangat nasionalisme, justru menjadi ciri negara bangsa Indonesia. Nasionalisme Indonesia seolah dilupakan, kerap dijadikan etos perjuangan bangsa dalam menghadapi berbagai masalah, baik yang datang dari luar maupun di dalam negeri. Kebebasan berpikir dan pengaruh teknologi informasi telah menembus batas negara, sumber referensi sejarah masa lalu mulai ditinggalkan, dan digantikan globalisme. Akibatnya, nilai-nilai budaya sebagai perekat persatuan segenap enerji bangsa kian menghilang, kian merngurang pula kepedulian terhadap latar belakang sosial budaya yang ada.

Nilai budaya perekat persatuan tersebut pada masa pemerintahan orde baru, direkayasa dengan menggunakan sistem komando. Demi stabilitas nasional, segala kemajemukan ditolerir sejauh mendukung paradigma pernerintah tersebut. Sebaliknya, pemerintah senantiasa bertindak tegas dalam menghadapi berbagai tafsir keragaman yang berasal dari luar pemerintah. Termasuk keberadaan nilai-nilai kearifan lokal dieliminir demi terselenggaranya pemerintahan yang efektif. Konsekuensinya, kesatuan terlihat lebih menonjol dari pada persatuan. Demi membangun harmoni politik dan kesinarnbungan pernerintahan, nilai-nilai budaya lokal, searif apa pun, diperlakukan secara lebih kritis, dan kemudian dimarjinalkan. Kendati demikian, semua mengetahui bahwa bangsa Indonesia lahir atas dasar kesepakatan berbagai nilai, baik yang bersifat sentripetal (pusat) maupun sentrifugal (daerah).

Dari waktu ke waktu nilai-nilai luhur itu mulai meredup, memudar, kehilangan makna substantifnya. Lalu yang tertinggal hanya kulit permukaan semata, menjadi simbol yang tanpa arti. Bahkan akhir-akhir ini budaya masyarakat hampir secara keseluruhan mengalami reduksi, menampakkan diri sekadar pajangan yang sarat formalitas. Kehadirannya tak lebih untuk komersialisasi dan mengeruk keuntungan.
Tentu banyak faktor yang membuat nilai-nilai budaya daerah kehilangan geliat kekuatannya. Selain kekurangmampuan masyarakat dalam rnemaknai secara kreatif dan kontekstual kearifan lokal, juga faktor pragmatisme dan keserakahan dari sebagian elit masyarakat. Kepentingan subyektif diri mengantarkan mereka untuk “memanfaatkan” budaya daerah.
______________________________________

* Disampaikan pada seminar/lokakarya pada kegiatan Kewaspadaan nasional bagi Tokoh Adat, tokoh Agama, dan Elemen Masyarakat di Provinsi Lampung, yang diselenggrakan oleh Badan Kesbang dan Politik daerah Provinsi Lampung di Hotel Marcopollo Bandar Lampung, tanggal 21 Mei 2013
** Dosen tetap pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung

Ketika dalam praktiknya konsep pembangunan mulai mengalarni banyak perubahan, timbul tantangan baru yang menghambat pembaruan wawasan nasionalisme. Banyak warga yang terkaget-kaget terhadap perkembangan mutakhir yang lebih memperkuat globalisme ketimbang nasionalisme, bahkan sampai menentukan jenis kelaminpun jadi tidak menentu.
Sementara itu bangsa ini merindukan kemapanan karakter yang luhur dalam kesinambungan pembangunan bangsa. Karakter bangsa yang dibangun dan digali dari nilai-nilai budaya lokal yang luhur sebagai akar buadaya nasional. Budaya daerah sebagai dasar kearifan lokal (local wisdom) yang dulu diterapkan oleh para pendahulu tentu sangat relevan dengan kondisi bangsa yang berada pada gerbang globalisasi dan modernitas. Degradasi moral bangsa yang ditandai dengan maraknya praktik KKN dan mafia hukum dapat diperangi dengan nilai budaya lokal yang diintegrasikan dalam pendidikan karakter secara berkesinambungan, terutama dukungan komponen bangsa yang memiliki kemauan moral.

Kenyataan sekarang secara terbuka generasi muda “alergi’ untuk menyelami nilai-nilai budaya daerah. Istilah daerah atau lokalitas dianggap kuno dan ketinggalan jaman. Praktik kehidupan ini menyadarkan tentang pentingnya nilai budaya daerah sebagai dasar kearifan lokal. Banyak permasalahan sosial politik yang tidak bisa diselesaikan secara tuntas, tetapi justru dilakukan dengan dernonstrasi anarkhis. Kesantunan dan kesopanan sebagai ciri bangsa tidak lagi membanggakan. Hukum telah menjadi barang dagangan yang dapat ditukar dengan rupiah, bahkan isu terakhir, seseorang yang sudah berstatus terdakwa pun masih bisa dilantik menjadi wali kota. Seakan bangsa ini berada pada puncak kegelisahan dan kehancuran.

Atas dasar kenyataan itu, maka perlu pernikiran ulang kontekstualisasi nasionalisme Indonesia dan nilai-nilai kearifan lokal. Pemikiran ini bisa ditindaklanjuti melalui pembangunan karakter berbasis nilai-nilai budaya daerah. Tujuannya adalah untuk menemukan kembali nilai-nilai kearifan lokal sebagai sumber daya untuk menumbuhkan nasionalisme bangsa Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi seluruh bangsa, agar lebih mengutamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

2. Nasionalisme
Nasionalisme dapat diartikan sebagai rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal yang tercermin dari perilaku membela tanah airnya, menjaga dan melindungi tanah airnya, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negaranya
Secara garis besar Nasionalisme dapat diartikan:
1. Paham yang menempatkan kesetiaan tertinggi individu kepada negara dan bangsa
2. Semangat/perasaan kebangsaan, yaitu semangat cinta terhadap bangsa dan tanah air
3. Suatu sikap politik dan sosial dari kelompok-kelompok suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, bangsa dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan sehingga merasakan adanya kesetiaan mendalam terhadap kelompok bangsa itu.

Karakteristik Nasionalisme melambangkan kekuatan suatu negara dan aspirasi yang berkelanjutan, yaitu mengupayakan peningkatan kemakmuran, pemeliharaan rasa hormat, membanggakan pribadi bangsa dan sejarah kepahlawanan suatu negara, pembelaan kaum patriot dalam melawan pihak asing, memiliki hubungan kepercayaan dengan nilai-nilai tradisi, lambang nasionalisme diberikan untuk sebuah kesucian, dan penghargaan hukum.

II. NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL FIIL PESENGGIRI DAN IMPLEMENTASINYA

1. Nilai-Nilai Kearifan Lokal Fiil Pesenggiri

Secara etimologis, kearifan (wisdom) berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, kearifan lokal secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Dengan kata lain kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007). Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara meluas, turun temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh, yang selanjutnya disebut sebagai budaya.

Bentuk kearifan lokal Lampung yang khas mengandung nilai budaya luhur adalah Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri ini mengandung pandangan hidup masyarakat yang diletakkan sebagai pedoman dalam tata pergaulan untuk memelihara kerukunan, kesejahteraan dan keadilan. Piil Pesenggiri merupakan harga diri yang berkaitan dengan perasaan kompetensi dan nilai pribadi, atau merupakan perpaduan antara kepercayaan dan penghormatan diri. Seseorang yang memiliki Piil Pesenggiri yang kuat, berarti mempunyai perasaan penuh keyakinan, penuh tanggungjawab, kompeten dan sanggup mengatasi masalah-masalah kehidupan.

Etos dan semangat kelampungan (spirit of Lampung) piil pesenggiri itu mendorong orang untuk bekerja keras, kreatif, cermat, dan teliti, orientasi pada prestasi, berani kompetisi dan pantang menyerah atas tantangan yang muncul. Semua karena mempertaruhkan harga diri dan martabat seseorang untuk sesuatu yang mulya di tengah-tengah masyarakat.

Unsur-unsur Piil Pesenggiri itu bukan sekedar prinsip kosong, melainkan mempunyai nilai-nilai nasionalisme budaya yang luhur yang perlu di dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejatinya Piil Pesenggiri tidak diungkapkan melalui pemujaan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain atau dengan mengagungkan seseorang yang jauh lebih unggul dari orang lain, atau menyengsarakan orang lain utk membahagiakan seseorang. Seorang yang memiliki harga diri akan lebih bersemangat, lebih mandiri, lebih mampu dan berdaya, sanggup menerima tantangan, lebih percaya diri, tidak mudah menyerah dan putus asa, mudah memikul tanggung jawab, mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik, dan merasa sejajar dengan orang lain.

Karakteristik orang yang memiliki harga diri yang tinggi adalah kepribadian yang memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan nilai-nilai positif kehormatan diri sendiri dan orang lain, yaitu sanggup menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Hidup dengan penuh kesadaran berarti mampu membangkitkan kondisi pikiran yang sesuai kenyataan yang dihadapi, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Arogansi dan berlebihan dalam mengagungkan kemampuan diri sendiri merupakan gambaran tentang rendahnya harga diri atau runtuhnya kehormatan seseorang (Abdul Syani, 2010: http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/).

2. Nilai-nilai Piil Pesenggiri dan Implementasinya dalam kehidupan masyarakat

Secara ringkas unsur-unsur Piil Pesenggiri itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Juluk-Adek

Secara etimologis Juluk-adek (gelar adat) terdiri dari kata juluk dan adek, yang masing-masing mempunyai makna; Juluk adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan adek bermakna gelar/nama panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat. Akan tetapi panggilan ini berbeda dengan inai dan amai. Inai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang perempuan yang sudah menikah, yang diberikan oleh pihak keluarga suami atau laki-laki. Sedangkan amai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang laki-laki yang sudah menikah dari pihak keluarga isteri.

Juluk-adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu juluk-adek merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan juluk-adek ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmiannya. Juluk adek ini biasanya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh; Pengiran, Dalom, Batin, Temunggung, Radin, Minak, Kimas dst. Dalam hal ini masing-masing kebuwaian tidak selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Karena juluk-adek melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud prilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Juluk-adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya.

b. Nemui-Nyimah

Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja nemui yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. Nyimah berasal dari kata benda “simah”, kemudian menjadi kata kerja “nyimah” yang berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah nemui-nyimah diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. Nemui-nyimah merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui-nyimah merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

Pada hakekatnya nemui-nyimah dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya nemui-nyimah tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada sikap dan perbuatan tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan sosial yang berlaku.

Bentuk konkrit nemui nyimah dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Suatu keluarga yang memiliki keperdulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain.

c. Nengah-Nyappur

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan nyappur berasal dari kata benda cappur menjadi kata kerja nyappur yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama. Nengah-nyappur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap nengah-nyappur menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap nengah nyappur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaigus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah-nyappur secara wajar dan positif.

Sikap nengah-nyappur juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggabarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

d. Sakai-Sambaiyan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan sambaiyan bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan.

Sakai sambaiyan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. Sakai-sambayan pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpandang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Sakai sembayan senantiasa menjaga sikap kebersamaan, termasuk di dalamnya sikap saling tolong menolong, terutama terhadap kaum yang lemah dalam pengertian menyeluruh, baik lahir maupun batin.

Ternyata bukan hanya orang Lampung memiliki piil pesenggiri, di Batak ada dalihan na tolu, di Padang ada adat basendi syara, syara bersendi Kitabullah, Banten ada kiyai dan jawara, di Madura ada carok, di Bugis ada syiri.

Di Jawa, lebih banyak lagi ragam nilai-nilai budaya yang senantiasa dijadikan pedoman hidup; ada 2 (dua) pedoman hidup orang jawa yang populer dari sekitar 10 (sepuluh) lebih yang ada, yaitu:

1. tri ojo (ojo kagetan/jangan gampang kaget/tawaqkal, ojo gumunan/jangan mudah eran/arif/bijak, dan ojo dumeh/jangan mentang2/rendah hati).
2. sugih tampo bondo (kaya tanpa didasari kebendaan), digdoyo/sekti tanpo aji (berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan/kekuatan), ngluruk tampo bolo (berjuangan tanpa perlu membawa massa), dan menang tampo ngasorake (menang tanpa mempermalukan/merendahkan yang lain).

Oleh karena itu para aparat pemerintah tidak boleh pamer kekayaan (sugih tampo bondo), jangan unjuk kekuasaan (digdoyo tampo aji), jangan terlalu demonstratif dalam tindakan persuasif (ngluruk tampo bolo), dan jangan terlalu unjuk kemenangan (menang tampo ngasorake). Konsep ini dirumuskan para bangsawan, tetapi apa arti kebangsawanannya tanpa rakyat. Karena itu, rakyat tidak boleh disakiti. Tetapi kenyataannya banyak rakyat ditekan sedemikian rupa, dilarang unjuk pendapat, unjuk rasa, atau protes atas kebijakan yang sepihak.

Di pihak lain ada budaya pepe dalam kehidupan masyarakat jawa, apabila ada resi yang protes atas kebijakan orang istana, ia harus menjemur dirinya (pepe), menentang matahari di alun alun dan jalan menuju istana. Nanti akan datang hulubalang yang akan menanyakan, protes perihal apa hingga ia menjemur diri, menentang mata hari. Barulah disampaikan protes dan ujuk pendapat secara baik. Maka, muncul istilah di kultur Jawa yaitu jo ngidoni Srengenge (jangan meludahi mata hari).

Karena itu apa yang dimaksud kebudayaan secara ideal pasti berkaitan dengan cita-cita hidup, sikap mental, semangat tertentu seperti semangat belajar, ethos kerja, motif ekonomi, politik dan hasrat-hasrat tertentu dalam membangun jaringan organisasi, komunikasi dan pendidikan dalam semua bidang kehidupan. Kebudayaan merupakan jaringan kompleks dari symbol-ssimbol dengan maknanya yang dibangun masyarakat dalam sejarah suatu komunitas yang disebut etnik atau bangsa.

III. SIMPULAN
Dengan cara pandang seperti itu, dapat dipahami mengapa negara dituntut memenuhi kewajibannya untuk merawat, memelihara, mengembangkan dan menghidupkan kebudayaan yang telah ada dalam sejarah masyarakat. Pemeliharan dan pengembangan itu diimplementasikan dalam pendidikan formal dan non-formal, dalam bentuk kebijakan-kebijakan, serta bantuan keuangan, sarana dan prasarana, serta dalam bentuk jaminan hukum dan politik agar kebudayaan berkembang dan selalu tumbuh dengan sehat.
Dalam prakteknya Piil Pesenggiri sebagai nilai-nilai kearifan lokal itu harus dapat dijadikan landasan cita-cita yang membumi untuk memerangi semua bentuk penyelewengan, ketidakadilan, perlakuan yang melanggar HAM. Artinya, harus berusaha mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Nilai-nilai kejiwaan semacam inilah yang diharapkan melekat pada setiap pribadi bangsa Indinesia.

Makna nasionalisme secara politis merupakan kesadaran nasional yang mengandung cita¬cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau menghilangkan penjajahan maupun sebagai pendorong untuk membangun diri, masyarakat, bangsa dan negaranya. Makna nasionalisme ini dapat ditumbuhkan dan diaktualisasikan dalam kehidupan nyata dengan rnernberdayakan nilai¬-nilai budaya sebagai sumber kearifan lokal, khususnya nilai-nilai Piil Pesengiri sebagai prinsip hidup masyarakat Lampung.

Sebagai warga negara yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal, tentu merasa bangga dan rnencintai bangsa dan negara. Kebanggaan dan kecintaan terhadap bangsa dan negara bukan berarti merasa lebih hebat dan lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Warga negara yang arif tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebihan (chauvinisme) dan meninggalkan nilai-nilai budaya lokal, tetapi harus mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai, mengutamakan kerukunan hidup bersama, berjuang bersama untuk membangun kesejehtaraan bersama secara jujur, dan mampu bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.

Nasionalisme tidak cukup diartikan secara sempit, hanya sebagai sikap meninggikan bangsanya sendiri, dan tidak untuk bangsa lain, akan tetapi juga dalam arti luas, yaitu: memaknai nasionalisme sebagai rasa cinta terhadap bangsa dan negara sendiri, dan sekaligus bersedia menghormati bangsa lain. Sesuai dengan pernyataan Ali Murtopo (1978), bahwa manusia tidak hanya membiarkan diri dalam kehidupan lama melainkan dituntut mencari jalan baru dalam mencapai kehidupan yang lebih manusiawi. Dasar dan arah yang dituju dalam perencanaan kebudayaan adalah manusia sendiri sehingga hurnanisasi menjadi kerangka dasar dalam strategi kebudayaan. Perilaku korupsi, menggelapkan uang negara, memanfaatkan segala fasilitas dalam lingkup kekuasaannya demi memperkaya diri, berprilaku sewenang-wenang dalam menjalankan roda kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain contohnya gemar menerima sogokan, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya.

REFERENSI
Abdul Syani, 2010. (http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/).
_________, 2012. Nilai Nilai Budaya Bangsa dan Kearifan Lokal. Seminar dalam Kegiatan Diklat Bidik Misi Di Universitas Lampung tanggal 05 Mei 2012
Geertz, C. (1992) Kebudayaan dan Agama, Kanisius Press, Yogyakarta, 1992b.

Posted in Uncategorized | Comments Off on MENUMBUHKAN KEMBALI NASIONALISME MELALUI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI ASET BUDAYA BANGSA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Oleh
Drs. Abdul Syani, M.IP.

I. KEARIFAN LOKAL SEBAGAI ASET BUDAYA BANGSA

Dari sisi etnis dan budaya daerah sejatinya menunjuk kepada karaktreristik masing-masing keragaman bangsa Indonesia. Pada sisi yang lain, karakteristik itu mengandung nilai-nilai luhur memiliki sumber daya kearifan, di mana pada masa-masa lalu merupakan sumber nilai dan inspirasi dalam strategi memenuhi kebutuhan hidup, mempertahankan diri dan merajut kesejehteraan kehidupan mereka. Artinya masing-masing etnis itu memiliki kearifan lokal sendiri, seperti etnis Lampung yang dikenal terbuka menerima etnis lain sebagai saudara (adat muari, angkon), etnis Batak juga terbuka, Jawa terkenal dengan tata-krama dan perilaku yang lembut, etnis Madura dan Bugis memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina terkenal dengan keuletannya dalam usaha. Demikian juga etnis-etnis lain seperti, Minang, Aceh, Sunda, Toraja, Sasak, Nias, juga memiliki budaya dan pedoman hidup masing yang khas sesuai dengan keyakinan dan tuntutan hidup mereka dalam upaya mencapai kesejehtaraan berasma. Beberapa nilai dan bentuk kearifan lokal, termasuk hukum adat, nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang ada sebagian bahkan sangat relevan untuk diaplikasikan ke dalam proses pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Kearifan lokal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka, sehingga prinsip ini mentradisi dan melekat kuat pada kehidupan masyarakat setempat. Meskipun ada perbedaan karakter dan intensitas hubungan sosial budayanya, tapi dalam jangka yang lama mereka terikat dalam persamaan visi dalam menciptakan kehidupan yang bermartabat dan sejahtera bersama. Dalam bingkai kearifan lokal ini, antar individu, antar kelompok masyarakat saling melengkapi, bersatu dan berinteraksi dengan memelihara nilai dan norma sosial yang berlaku.

Keanekaragaman budaya daerah tersebut merupakan potensi sosial yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan bagian penting bagi pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. Di samping itu, keanekaragaman merupakan kekayaan intelektual dan kultural sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dilestarikan. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan modern serta pengaruh globalisasi, warisan budaya dan nilai-nilai tradisional masyarakat adat tersebut menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Hal ini perlu dicermati karena warisan budaya dan nilai-nilai tradisional tersebut mengandung banyak kearifan lokal yang masih sangat relevan dengan kondisi saat ini, dan seharusnya dilestarikan, diadaptasi atau bahkan dikembangkan lebih jauh.

Namun demikian dalam kenyataannya nilai-nilai budaya luhur itu mulai meredup, memudar, kearifan lokal kehilangan makna substantifnya. Upaya-upaya pelestarian hanya nampak sekedar pernyataan simbolik tanpa arti, penghayatan dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun terakhir, budaya masyarakat sebagai sumber daya kearifan lokal nyaris mengalami reduksi secara menyeluruh, dan nampak sekadar pajangan formalitas, bahkan seringkali lembaga-lembaga budaya pada umumnya dimanfaatkan untuk komersialisasi dan kepentingan kekuasaan.

Kenyataaan tersebut mengakibatkan generasi penerus bangsa cenderung kesulitan untuk menyerap nilai-nilai budaya menjadi kearifan lokal sebagai sumber daya untuk memelihara dan meningkatkan martabat dan kesejahtaraan bangsa. Generasi sekarang semakin kehilangan kemampuan dan kreativitas dalam memahami prinsip kearifan lokal. Khusus kearifan lokal Lampung adalah prinsip hidup “Piil Pesenggiri”. Hal ini disebabkan oleh adanya penyimpangan kepentingan para elit masyarakat dan pemerintah yang cenderung lebih memihak kepada kepentingan pribadi dan golongan dari pada kepentingan umum. Kepentingan subyektivitas kearifan lokal ini selalu dimanfaatkan untuk mendapatkan status kekuasaan dan menimbun harta dunia. Para elit ini biasanya melakukan pencitraan ideal kearifan lokal di hadapan publik seolah membawa misi kebaikan bersama. Akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa pada realisasinya justeru nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya tidak lebih hanya sekedar alat untuk memperoleh dan mempertahan kekuasaan. Pada gilirannya, masyarakat luas yang struktur dan hubungan sosial budayanya masih bersifat obyektif sederhana makin tersesat meneladani sikap dan perilaku elit mereka, juga makin lelah menanti janji masa depan, sehingga akhirnya mereka pesimis, putus asa dan kehilangan kepercayaan.

Namun demikian, meski masyarakat cemas bahkan ragu terhadap kemungkinan nilai-nilai luhur budaya itu dapat menjadi model kearifan lokal, akan tetapi upaya menggali kearifan lokal tetap niscaya dilakukan. Masyarakat adat daerah memiliki kewajiban untuk kembali kepada jati diri mereka melalui penggalian dan pemaknaan nilai-nilai luhur budaya yang ada sebagai sumber daya kearifan lokal. Upaya ini perlu dilakukan untuk menguak makna substantif kearifan lokal, di mana masyarakat harus membuka kesadaran, kejujuran dan sejumlah nilai budaya luhur untuk sosialisasikan dan dikembangkan menjadi prinsip hidup yang bermartabat. Misalnya nilai budaya “Nemui-Nyimah” sebagai kehalusan budi diformulasi sebagai keramahtamahan yang tulus dalam pergaulan hidup. Piil Pesenggiri sebagai prinsip hidup niscaya terhormat dan memiliki harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, kreativitas dan peranan yang bermanfaat bagi masyarakat, demikian juga dengan makna-makna kearifan lokal nilai-nilai budaya lainnya. Kemudian pada gilirannya, nilai-nilai budaya ini harus disebarluaskan dan dibumikan ke dalam seluruh kehidupan masyarakat agar dapat menjadi jati diri masyarakat daerah. Keberadaan Piil Pesenggiri merupakan aset (modal, kekayaan) budaya bangsa yang perlu dilindungi dan dilestarikan untuk meningkatkan kesadaran jatidiri bangsa untuk diteruskan kepada generasi berikutnya dalam keadaan baik.

Dalam proses kompromi budaya, kearifan lokal bukan hanya berfungsi menjadi filter ketika terjadi benturan antara budaya lokal dengan tuntutan perubahan. Lebih jauh, nilai-nilai budaya lokal berbicara pada tataran penawaran terhadap sumberdaya nilai-nilai kearifan lokal sebagai pedoman moral dalam penyelesaian masalah ketika sebuah kebudayaan berhadapan dengan pertumbuhan antagonis berbagai kepentingan hidup.

Sebagaimana contoh pada kehidupan masyarakat lokal, proses kompromi budaya selalu memperhatikan elemen-elemen budaya lokal ketika berhadapan dengan budaya-budaya yang baru. Elemen-elemen itu dipertimbangkan, dipilah dan dipilih mana yang relevan dan mana pula yang bertentangan. Hasilnya selalu menunjukkan wajah sebuah kompromi yang elegan, setiap elemen mendapatkan tempat dan muncul dalam bentuknya yang baru sebagai sebuah kesatuan yang harmonis.

Tentu saja terbentuknya kesatuan yang harmonis itu tidak lepas dari hasil kompromi keadilan yang menyentuh kepentingan berbagai pihak. Kepentingan-kepentingan yang dimaksud sangat luas cakupannya, tetapi secara garis besar meliputi berbagai permasalahan yang berhubungan dengan kelangsungan hidup manusia, terutama yang bersifat primer dan praktis. Bagi pembuat kebijakan harus mampu memilah dan memilih proses kompromi yang menguntungkan semua pihak, kemudian menyikapi, menata, menindak¬lanjuti arah perubahan kepetingan-kepentingan itu agar tetap dalam prinsip kebersarnaan. Kebudayaan sebagai lumbung nilai-nilai budaya lokal bisa menjadi sebuah pedoman dalam upaya rnerangkai berbagai kepentingan yang ada secara harmonis, tanpa ada pihak yang dikorbankan.

Oleh karena itu, dalam makalah ini perlu dikaji tentang pengertian kearifan lokal piil pesenggiri dan implementasinya yang berkaitan dengan regulasi penataan harmonisasi kehidupan masyarakat, dapat diakomodasikan dengan baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan kesejehtaraan dan keadilan sosial.

II. KEARIFAN LOKAL DAN IMPLENTASINYA DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT

1. Pengertian Kearifan Lokal

Secara etimologis, kearifan (wisdom) berarti kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya untuk menyikapi sesuatu kejadian, obyek atau situasi. Sedangkan lokal, menunjukkan ruang interaksi di mana peristiwa atau situasi tersebut terjadi. Dengan demikian, kearifan lokal secara substansial merupakan nilai dan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertindak dan berperilaku sehari-hari. Dengan kata lain kearifan lokal adalah kemampuan menyikapi dan memberdayakan potensi nilai-nilai luhur budaya setempat. Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya (Geertz, 2007). Perilaku yang bersifat umum dan berlaku di masyarakat secara meluas, turun temurun, akan berkembang menjadi nilai-nilai yang dipegang teguh, yang selanjutnya disebut sebagai budaya. Kearifan lokal didefinisikan sebagai kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah (Gobyah, 2003). Kearifan lokal (local wisdom) dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu (Ridwan, 2007).

2. Piil Pesenggiri dan Implentasinya

Bentuk kearifan lokal Lampung yang khas mengandung nilai budaya luhur adalah Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri ini mengandung pandangan hidup masyarakat yang diletakkan sebagai pedoman dalam tata pergaulan untuk memelihara kerukunan, kesejahteraan dan keadilan. Piil Pesenggiri merupakan harga diri yang berkaitan dengan perasaan kompetensi dan nilai pribadi, atau merupakan perpaduan antara kepercayaan dan penghormatan diri. Seseorang yang memiliki Piil Pesenggiri yang kuat, berarti mempunyai perasaan penuh keyakinan, penuh tanggungjawab, kompeten dan sanggup mengatasi masalah-masalah kehidupan.

Etos dan semangat kelampungan (spirit of Lampung) piil pesenggiri itu mendorong orang untuk bekerja keras, kreatif, cermat, dan teliti, orientasi pada prestasi, berani kompetisi dan pantang menyerah atas tantangan yang muncul. Semua karena mempertaruhkan harga diri dan martabat seseorang untuk sesuatu yang mulya di tengah-tengah masyarakat.

Unsur-unsur piil pesenggiri (prinsip kehormatan) selalu berpasangan, juluk berpasangan dengan adek, nemui dengan nyimah, nengah dengan nyappur, sakai dengan sambai. Penggabungan itu bukan tanpa sebab dan makna. Juluk adek (terprogram, keberhasilan), nemui nyimah (prinsip ramah, terbuka dan saling menghargai), nengah nyappur (prinsip suka bergaul, terjun dalam masyarakat, kebersamaan, kesetaraan), dan sakai sambaian (prinsip kerjasama, kebersamaan). Sementara itu bagi masyarakat adat Lampung Saibatin menempatkan Piil Pesenggiri dalam beberapa unsur, yaitu: ghepot delom mufakat (prinsip persatuan); tetengah tetanggah (prinsip persamaan); bupudak waya (prinsip penghormatan); ghopghama delom beguai (prinsip kerja keras); bupiil bupesenggiri (prinsip bercita-cita dan keberhasilan).

Unsur-unsur Piil Pesenggiri itu bukan sekedar prinsip kosong, melainkan mempunyai nilai-nilai nasionalisme budaya yang luhur yang perlu di dipahami dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sejatinya Piil Pesenggiri tidak diungkapkan melalui pemujaan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain atau dengan mengagungkan seseorang yang jauh lebih unggul dari orang lain, atau menyengsarakan orang lain utk membahagiakan seseorang. Seorang yang memiliki harga diri akan lebih bersemangat, lebih mandiri, lebih mampu dan berdaya, sanggup menerima tantangan, lebih percaya diri, tidak mudah menyerah dan putus asa, mudah memikul tanggung jawab, mampu menghadapi kehidupan dengan lebih baik, dan merasa sejajar dengan orang lain.

Karakteristik orang yang memiliki harga diri yang tinggi adalah kepribadian yang memiliki kesadaran untuk dapat membangkitkan nilai-nilai positif kehormatan diri sendiri dan orang lain, yaitu sanggup menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Hidup dengan penuh kesadaran berarti mampu membangkitkan kondisi pikiran yang sesuai kenyataan yang dihadapi, bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Arogansi dan berlebihan dalam mengagungkan kemampuan diri sendiri merupakan gambaran tentang rendahnya harga diri atau runtuhnya kehormatan seseorang (Abdul Syani, 2010: http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/).

Secara ringkas unsur-unsur Piil Pesenggiri itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Juluk-Adek

Secara etimologis Juluk-adek (gelar adat) terdiri dari kata juluk dan adek, yang masing-masing mempunyai makna; Juluk adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan adek bermakna gelar/nama panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat. Akan tetapi panggilan ini berbeda dengan inai dan amai. Inai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang perempuan yang sudah menikah, yang diberikan oleh pihak keluarga suami atau laki-laki. Sedangkan amai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang laki-laki yang sudah menikah dari pihak keluarga isteri.

Juluk-adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu juluk-adek merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan juluk-adek ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmiannya. Juluk adek ini biasanya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh; Pengiran, Dalom, Batin, Temunggung, Radin, Minak, Kimas dst. Dalam hal ini masing-masing kebuwaian tidak selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Karena juluk-adek melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud prilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Juluk-adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya.

b. Nemui-Nyimah

Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja nemui yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. Nyimah berasal dari kata benda “simah”, kemudian menjadi kata kerja “nyimah” yang berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah nemui-nyimah diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. Nemui-nyimah merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui-nyimah merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

Pada hakekatnya nemui-nyimah dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya nemui-nyimah tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada sikap dan perbuatan tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan sosial yang berlaku.

Bentuk konkrit nemui nyimah dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Suatu keluarga yang memiliki keperdulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain.

c. Nengah-Nyappur

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan nyappur berasal dari kata benda cappur menjadi kata kerja nyappur yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama. Nengah-nyappur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap nengah-nyappur menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap nengah nyappur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaigus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah-nyappur secara wajar dan positif.

Sikap nengah-nyappur juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggabarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

d. Sakai-Sambaiyan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam prakteknya cenderung menghendaki saling berbalas. Sedangkan sambaiyan bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan.

Sakai sambaiyan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. Sakai-sambayan pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpandang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan. Sakai sembayan senantiasa menjaga sikap kebersamaan, termasuk di dalamnya sikap saling tolong menolong, terutama terhadap kaum yang lemah dalam pengertian menyeluruh, baik lahir maupun batin.

Ternyata bukan hanya orang Lampung memiliki piil pesenggiri, di Batak ada dalihan na tolu, di Padang ada adat basendi syara, syara bersendi Kitabullah, Banten ada kiyai dan jawara, di Madura ada carok, di Bugis ada syiri.

Di Jawa, lebih banyak lagi ragam nilai-nilai budaya yang senantiasa dijadikan pedoman hidup; ada 2 (dua) pedoman hidup orang jawa yang populer dari sekitar 10 (sepuluh) lebih yang ada, yaitu:

1. tri ojo (ojo kagetan/jangan gampang kaget/tawaqkal, ojo gumunan/jangan mudah eran/arif/bijak, dan ojo dumeh/jangan mentang2/rendah hati).
2. sugih tampo bondo (kaya tanpa didasari kebendaan), digdoyo/sekti tanpo aji (berwibawa tanpa mengandalkan kekuasaan/kekuatan), ngluruk tampo bolo (berjuangan tanpa perlu membawa massa), dan menang tampo ngasorake (menang tanpa mempermalukan/merendahkan yang lain).

Oleh karena itu, maka para aparat pemerintah tidak boleh pamer kekayaan (sugih tampo bondo), jangan unjuk kekuasaan (digdoyo tampo aji), jangan terlalu demonstratif dalam tindakan persuasif (ngluruk tampo bolo), dan jangan terlalu unjuk kemenangan (menang tampo ngasorake). Konsep ini dirumuskan para bangsawan, tetapi apa arti kebangsawanannya tanpa rakyat. Karena itu, rakyat tidak boleh disakiti. Tetapi kenyataannya banyak rakyat ditekan sedemikian rupa, dilarang unjuk pendapat, unjuk rasa, atau protes atas kebijakan yang sepihak.

Di pihak lain ada budaya pepe dalam kehidupan masyarakat jawa, apabila ada resi yang protes atas kebijakan orang istana, ia harus menjemur dirinya (pepe), menentang matahari di alun alun dan jalan menuju istana. Nanti akan datang hulubalang yang akan menanyakan, protes perihal apa hingga ia menjemur diri, menentang mata hari. Barulah disampaikan protes dan ujuk pendapat secara baik. Maka, muncul istilah di kultur Jawa yaitu jo ngidoni Srengenge (jangan meludahi mata hari).

Karena itu apa yang dimaksud kebudayaan secara ideal pasti berkaitan dengan cita-cita hidup, sikap mental, semangat tertentu seperti semangat belajar, ethos kerja, motif ekonomi, politik dan hasrat-hasrat tertentu dalam membangun jaringan organisasi, komunikasi dan pendidikan dalam semua bidang kehidupan. Kebudayaan merupakan jaringan kompleks dari symbol-ssimbol dengan maknanya yang dibangun masyarakat dalam sejarah suatu komunitas yang disebut etnik atau bangsa.
Dengan cara pandang seperti itu, dapat dipahami mengapa negara dituntut memenuhi kewajibannya untuk merawat, memelihara, mengembangkan dan menghidupkan kebudayaan yang telah ada dalam sejarah masyarakat. Pemeliharan dan pengembangan itu diimplementasikan dalam pendidikan formal dan non-formal, dalam bentuk kebijakan-kebijakan, serta bantuan keuangan, sarana dan prasarana, serta dalam bentuk jaminan hukum dan politik agar kebudayaan berkembang dan selalu tumbuh dengan sehat.
Dalam prakteknya kearifan lokal itu harus memiliki keinginan yang membumi untuk memerangi semua bentuk penyelewengan, ketidakadilan, perlakuan yang melanggar HAM. Artinya, harus berusaha mempertahankan eksistensi bangsa dan negara dari kehancuran akibat korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Perilaku korupsi, menggelapkan uang negara, memanfaatkan segala fasilitas dalam lingkup kekuasaannya demi memperkaya diri, berprilaku sewenang-wenang dalam menjalankan roda kekuasaan, tidak menghormati harkat dan martabat orang lain contohnya gemar menerima sogokan, dan bentuk-bentuk kecurangan lainnya.

III. SIMPULAN
Keanekaragaman nilai sosial budaya masyarakat yang terkandung di dalam kearifan lokal itu umumnya bersifat verbal dan tidak sepenuhnya terdokumentasi dengan baik. Di samping itu ada norma-norma sosial, baik yang bersifat anjuran, larangan, maupun persyaratan adat yang ditetapkan untuk aktivitas tertentu yang perlu dikaji lebih jauh. Dalam hal ini perlu dikembangkan suatu bentuk knowledge management terhadap berbagai jenis kearifan lokal tersebut agar dapat digunakan sebagai acuan dalam proses perencanaan, pembinaan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan.

Modal dasar bagi segenap elit dan segenap agen pembaharu bangsa adalah perlu adanya ketulusan untuk mengakui kelemahan, ikhlas membuang egoisme, keserakahan, bersedia menggali kekuatan nilai-nilai budaya yang ada pada kelompok masyarakat daerah masing-masing, dan bersedia berbagi dengan pihak lain sebagai entitas dari bangsa yang sama. Para elit di berbagai tingkatan harus mampu menjadi garda depan, bukan sekedar bisa berbicara dalam janji, tapi harus mampu memberikan bukti tindakan nyata dalam bentuk keberpihakan pada kepentingan masyarakat. Harapannya adalah untuk menyatukan gerak langkah antara satu sama lain, masyarakat bersama-sama menggali sumber kehidupan secara arif dan bijak, sehingga ada jalan menuju kehidupan yang lebih baik, damai, adil dan sejahtera.

Upaya yang perlu dilakukan adalah menguak makna substantif nilai-nilai kearifan lokal. Keterbukaan dikembangkan menjadi kejujuran dalarn setiap aktualisasi pergaulan, pekerjaan dan pembangunan, beserta nilai-nilai budaya lain yang menyertainya. Budi pekerti dan norma kesopanan diformulasi sebagai keramahtamahan yang tulus. Harga diri diletakkan dalam upaya pengembangan prestasi, bukan untuk membangun kesombongan. Ketulusan, memang perlu dijadikan modal dasar bagi segenap unsur bangsa. Ketulusan untuk mengakui kelemahan diri masing-masing, dan ketulusan untuk membuang egoisme, keserakahan, serta mau berbagi dengan yang lain sebagai entitas dari bangsa yang sama. Dari ketulusan, seluruh elemen bangsa yang majernuk masing-masing merajut kebhinnekaan, kemudian menjadikannya sebagai semangat nasionalisme yang kokoh. Pada saat yang sama, hasil rekonstruksi ini perlu dibumikan dan disebarluaskan ke dalam seluruh masyarakat sehingga menjadi identitas kokoh bangsa, bukan sekadar menjadi identitas suku atau masyarakat tertentu.

Kemudian diperlukan proses pelembagaan yang harus dikembangkan agar proses pembangunan nasional dapat melahirkan keseimbangan, pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, memberi keleluasaan terhadap partisipasi masyarakat, mendukung proses komunikasi dan membuka ruang publik, mendorong munculnya pernerintah yang terorganisasi dengan baik dan sangat responsif, serta mempercepat lahirnya elit yang matang dan fleksibel dalam berpolitik.

REFERENSI
Abdul Syani, 2010. (http://blog.unila.ac.id/abdulsyani/).
_________, 2012. Nilai Nilai Budaya Bangsa dan Kearifan Lokal. Seminar dalam Kegiatan Diklat Bidik Misi Di Universitas Lampung tanggal 05 Mei 2012
Geertz, C. (1992) Kebudayaan dan Agama, Kanisius Press, Yogyakarta, 1992b.
Gobyah, I. Ketut (2003) ‘Berpijak Pada Kearifan lokal’, www.balipos.co.id.
Ridwan, N. A. (2007) ‘Landasan Keilmuan Kearifan Lokal’, IBDA, Vol. 5, No. 1, Jan-Juni 2007, hal 27-38, P3M STAIN, Purwokerto.

Posted in Uncategorized | Comments Off on KEARIFAN LOKAL SEBAGAI ASET BUDAYA BANGSA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

CEPALO DAN HUKUM ADAT PENGUASAAN TANAH

Oleh
Abdul Syani

I. CEPALO (Pelanggaran)

1. Cepalo salah pakai:
Apabila seseorang menggunakan/memakai pakaian penyimbang atau menggunakan adek (adok) yang tidak sesuai dengan waktu dan kedudukannya, maka ia dipersalahkan. Untuk ini ia didenda dengan denda sesuai dengan ketentuan adat adat.

2. Cepalo Kuyuk:
Apabila seseorang mempermalukan dengan memukul dan memaki-maki orang lain di tengah keramaian, atau menyakiti penyimbang dengan memukul, maka ia dipersalahkan. Untuk ini ia didenda dengan menurunkan Dau sesuai dengan kesepakatan adat.

3. Cepalo Gundang Tabu:
Apabila seseorang bernyanyi dan bergendang atau menepuk lantai atau menepuk-nepuk badannya sendiri, sementara di hadapan atau sekitarnya ada wanita hamil, maka ia dipersalahkan. Untuk ini ia didenda dengan menurunkan Dau sesuai dengan kesepakatan adat.

4. Cepalo Banguk (ghango/mulut):
Apabila seseorang mempergunjingkan atau membicarakan aib orang kepada orang lain, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau.

5. Cepalo Lanjat-lanjit:
1. lalu-lalang atau mondar mandir tanpa keperluan/alasan di tengah-tengah kumpulan orang yang sedang duduk musyawarah;
2. naik-turun/keluar-masuk di rumah orang lain tanpa izin; maka orang itu dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan kesepakatan adat.

6. Cepalo Igel Sabai:
Apabila terjadi perang mulut, saling mencaci atau berkelahi antar penyimbang, maka kedua belah pihak dipersalahkan. Untuk ini mereka harus mengadakan selamatan dengan memotong kerbau, lalu memanggil para penyimbang dengan acara makan minum bersama.

7. Cepalo jenguk-jengau:
Apabila seseorang ketahuan/tertangkap/terbukti mengintip di rumah orang lain (dari bawah), maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

8. Cepalo Punyu Ngingut:
Apabila seseorang buang angin (kentut) di tengah-tengah keramaian, pertemuan, atau dalam pesta, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

9. Cepalo Kucing Mutah:
Apabila seseorang berbatuk dahak (berdehak-dehak) dekat atau di tengah-tengah keramaian, pertemuan, perjamuan makan, atau dalam pesta, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

10. Cepalo/pelanggaran norma perilaku
1. Apabila seorang wanita atau pria kejanguh, yaitu kelihatan kemaluannya di tengah-tengah keramaian atau suatu pertemuan, maka orang itu dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.
2. Apabila diketahui dan terbukti ngelago’I (menangkap gadis pangkalan pemandian/ di Wai) atau dalam rumah seorang gadis, maka orang itu dipersalahkan dengan menurunkan Dau yang besarnya sesuai dengan ketentuan adat.
3. Apabila seseorang pria turun ke kali (tempat mandi), di mana ada seorang atau lebih wanita sedang mandi di kali tersebut (begitu sebaliknya), maka orang itu dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

11. Cepalo/pelanggaran nilai moral
1. Apabila seseorang memukul orang tuanya, mertua atau menantunya, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.
2. Apabila seseorang marah-marah kepada perwatin adat atau kepada salah seorang penyimbang yang sedang membicarakan persoalan adat, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan ketentuan adat.

12. Cepalo/pelanggaran norma sosial
1. Apabila seseorang naik/masuk rumah orang lain dari belakang dan kemudian turun atau keluar melalui pintu depan, di mana kelakuan ini tidak disukai pemilik rumah, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan kesepekatan adat.
2. Apabila seseorang naik/masuk rumah orang lain, lalu kemudian masuk dan duduk di depan pintuk kamar, maka ia dipersalahkan dengan menurunkan Dau sesuai dengan kesepekatan adat.
3. Apabila suatu keluarga mengalami ghubuh gaghang, pateh ijan, tanyuk kuwaiyan (rakit tempat mandi), rubuh dapur, atau lain-lainnya, maka keluarga itu dipersalahkan dengan denda adat yang besarnya sesuai dengan kesepakatan adat.

II. HUKUM ADAT PENGUASAAN TANAH

1. Kedudukan seseorang yang memangku jabatan sebagai penguasa Marga dalam marga disebut sebagai Bandar atau Penyimbang Marga atau Kepala Adat Marga. Kekuasaan yang melekat pada jabatan ini diantaranya adalah pengawasan dan pengelolaan atas tanah, hutan belukar dan segala tanam tumbuh dalam wilayah kebandaran.

2. Tanah-tanah yang ada di bawah kekuasaan Penyimbang Bandar dapat digunakan untuk:
a. kepentingan sendiri;
b. kepentingan pengikutnya (rakyatnya) yang langsung di bawah kekuasaan dan pengawasannya;
c. dibagikan kepada penggawa-penggawa atau sebatin tiyuh yang ada dalam wilayah kekuasaan penyimbang bandar. Tanah-tanah yang dibagikan ini dapat digunakan untuk:
c.1. kepentingan sendiri;
c.2. dibagikan kepeda pengikutnya masing-masing sebagai hak pakai.

3. Penyimbang Bandar berhak menyewakan tanah dalam wilayah kekuasaannya kepada rakyatnya yang semarga atau kepada orang lain di luar marganya. Tanah-tanah yang dimaksud adalah tanah-tanah yang belum dibagikan kepada rakyatnya atau tanah-tanah yang bukan tanah yang telah ditentukan sebagai tanah Pusaka marga keturunan.

4. Proses penyewaan tanah-tanah itu harus melalui perjanjian yang dibuat oleh penyewa. Syarat-syaratnya adalaah sebagai berikut:

4.1 Apabila penyewa itu orang berasal dari luar marga, maka yang bersangkutan membuat perjanjian sebagai berikut:

4.1.1 tanam tumbuhnya buah pekerjaannya dibagi 3 bagian, yaitu: 1/3 untuk penyimbang bandar (penguasa tanah) sebagai upeti, pajak atau cukainya. Sedangkan 2/3-nya adalah bagian dari pihak penyewanya (yang mengusahakan).
4.1.2 Penyewa tanah yang bersangkutan boleh memilih dan menanam jenis tanaman yang disukai, tapi apabila ia hendak meninggalkan tanah garapannya atau kembali ke wilayah marga asalnya, maka tanam tumbuh buah usahanya itu tidak boleh dijual, melainkan harus dikembalikan kepada penyimbang adat bandar sebagai penguasa tanah dalam marga.

4.2 Penyewaan tanah itu berlaku juga bagi anggota masyarakat dalam marga, dengan syarat:

4.2.1 Penarikan upeti, pajak atau cukai adalah hanya terhadap tanah yang belum dibagikan kepada penggawa atau sebatin-sebatin tiyuh dalam marga untuk digunakan dan dipeliharanya sendiri sebagaimana pada point 3.
4.2.2 Tanah-tanah pusaka (larangan) dan tanah yang disewakan tidak boleh dijualbelikan, melainkan harus dikembalikan kepada penyimbang adat bandar sebagai penguasa tanah dalam marga bersama dengan penyelesaian surat sewanya.
4.2.3 Apabila penyewa tanah itu boleh menjual tanam tumbuhnya kepada masyarakat dalam marga kekuasaan penyimbang bandar, dengan syarat melaporkan kepada penyimbang bandar yang bersangkutan. Kemudian penyimbang bandar memanggil kedua-belah pihak yang berjual-beli dengan beberapa orang saksi untuk penyelesaian transaksi jual-beli itu. Kemudian dibuatlah surat perjanjian antara kedua belah pihak jual-beli dengan penyimbang bandar, bahwa dalam jual beli itu tidak berikut tanahnya.

4.3 Apabila pihak pembeli (penyewa baru) sebagaimana point 4.2.3 hendak menanam tanaman baru karena tanaman lama telah mati, maka kewajiban penyewa baru ini adalah sebagai berikut:
4.3.1 Penyewa membuat perjanjian baru kepada penyimbang bandar sebagai penguasa tanah dengan proses yang sama dengan butir 4.1 dan butir 4.2.
4.3.2 Penyewa baru tidak boleh menanam tanaman baru apabila tanam tumbuh (kayu-kayuan) yang dibeli sebelumnya masih hidup atau belum mati semua.
4.3.3 Penyewa baru hanya boleh menanam padi atau selain tanaman kayu-kayuan.

5. Bagi penggawa atau sebatin tiyuh yang telah menerima tanah pemberian penyimbang bandar berkewajiban memeliharanya yang untuk kepentingannya sendiri dan membagikan sebagian kepada segenap warganya. Baik penggawa maupun warganya hanya memiliki hak guna usaha dan tidak berhak untuk memperjual-belikan.

6. Para penggawa dalam kebandaran yang berhak menerima pembagian tanah kekuasaan penyimbang bandar itu adalah mereka yang diakui bersamaan waktunya dengan berdirinya kepenyimbangan bandar (penyimbang Tuha). Penggawa-penggawa yang berdiri kemudian diperbolehkan menggunakan tanah kelebihan yang belum dikelola oleh penggawa-penggawa dan anggota masyarakat sebelumnya, dan tanah ini bukan tanah larangan (tanah pusaka) penyimbang marga.

7. Semua penggawa dan anggota masyarakat yang telah mendapat pembagian tanah bebas mengelolanya untuk kekayaan dan kepentingannya sendiri, tetapi tidak berhak untuk menjualnya kepada orang lain di luar marga, kecuali tanam tumbuhnya dan apabila orang lain itu telah resmi menjadi anak adat dalam marga penguasa tanah.

8. Penyimbang bandar tidak memungut upeti kepada Penggawa atau warga masyarakat marga yang telah diberi tanah, kecuali kalau tanah yang dibagikan itu disewakan kepada orang lain lagi oleh penggawa atau warga masyarakat marga tersebut dengan sepengetahuan penyimbang bandar. Hak penggawa hanya dapat menyewakan untuk kepentingan rumahtangganya sendiri, dan ia tidak berhak untuk menjualnya.

9. Penghasilan Bandar dan sebatin paksi adalah:
9.1 Pajak sewa bumi/tanah, yaitu tanah hutan marga yang dikelola. Penghasilan ini dibagi 10: 1 bagian untuk bandar atau paksinya ; 9 bagian untuk pengelola tanah.
9.2 Denda dan upeti adat.

10. Perihal bantuan antara rakyat dengan Penyimbang:
Apabila Penyimbang Bandar, sebatin paksi, Penggawa dusun dan suku-sukunya mengadakan acara adat, seperti nayuh, pengembaraan menuntut ilmu/kunjungan atau upacara penobatan sebatin baru, maka rakyatnya berkewajiban untuk memberi bantuan kepada penyimbangnya. Demikian juga sebaliknya apabila rakyatnya mengadakan acara yang berkaitan dengan adat, maka para penyimbang wajib pula untuk memberikan bantuan.
Bantuan-bantuan ini bisa berupa:

10.1 Bantuan tenaga:
(a) membuat Bebakhung (kubu panjang),
(b) membuat Pusiban (kubu Ratu mandi)
10.2 Bantuan biaya:
(a) mengumpulkan uang jujur;
(b) sumbangan biaya nayuh. Jika yang punya acara adat adalah
Penyimbang, maka rakyat yang ada dibawah kekuasaan
penyimbang tersebut harus bergotong royong memberikan bantuan.
10.3 Bantuan makanan (mi mesak/nasi) secukupnya atau kesepakatan, tergantung pada status keadatan dan besarnya acara adat.

Posted in Uncategorized | Comments Off on CEPALO DAN HUKUM ADAT PENGUASAAN TANAH

DASAR-DASAR HUKUM ADAT MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN

oleh
Drs. Abdul Syani

1. Apabila seseorang mengaku/menggunakan/memakai gelar adat (adok), pangkat adat, atau status keturunan penyimbang untuk kepentingan pribadi, kelompok atau kepentingan tertentu, tanpa izin Penyimbang Bandar/Marga/Bumi atau pemilik asli status tersebut, maka ia dinyatakan melanggar hukum. Untuk ini ia dikenakan hukuman denda 225 rial (konversi=1600/135000) dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
2. Apabila seseorang menggunakan/memakai lambang, pakaian adat, pusaka adat atau tanda kebesaran adat kebandaran, paksi, saibatin pekon atau suku tanpa izin dari para penyimbang adat itu, maka ia dinyatakan melanggar hukum. Untuk ini ia dikenakan denda 200 rial dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Apabila seseorang melakukan kesalahan, berbuat menyimpang, membantah atau bertindak menentang perintah Penyimbang Bandar/Marga/Bumi, Saibatin pekon atau suku, sehingga menimbulkan jatuhnya nama baik penyimbangnya atau menimbulkan keresahan warga masyarakat adat kebandaran, maka ia dinyatakan melanggar hukum. Untuk ini ia dikenakan denda 150 rial dan bersumpah dalam sidang perwatin adat untuk tidak mengulangi perbuatannya.
4. Apabila seseorang melakukan perbuatan tidak sopan, berbuat tidak sepantasnya atau bertutur kata yang menimbulkan perasaan terhina penyimbangnya di tengah sidang perwatin adat, maka ia dinyatakan melanggar hukum. Untuk ini ia dikenakan denda 100 rial dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya di hadapan sidang perwatin adat.
5. Apabila dalam satu marga diketahui dengan pasti ada wanita hamil tanpa suami, maka Penyimbang Bandar/Marga/Bumi dan atau bersama penyimbang-penyimbang lainnya yang mempunyai hubungan struktural dalam marganya bertanggung jawab dalam penyelesaian perkaranya. Pihak wanita hamil bersama keluarganya dikenakan hukuman denda 30 rial, potong kerbau seharga 10 rial. Apabila dalam sidang adat tidak tercapai kesepakatan atau pihak keluarga wanita hamil itu menolak, maka Penyimbang Bandar/Marga/Bumi mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman lain berupa pengasingan atau dikeluarkan haknya dari status keadatan. Apabila pria yang menghamili wanita itu tertangkap, maka pria itu harus bertanggung jawab untuk menikahi wanita hamil tersebut, dan apabila pihak pria itu bersama keluarganya menolak, maka pria itu harus dibunuh atas keputusan Penyimbang Bandar/Marga/Bumi. Penyimbang Bumi berkewajiban menanggung denda potong kerbau seharga 10 rial itu.
6. Apabila seseorang atau bersama temannya terbukti membunuh orang lain, diketahui dan tertangkap, maka ia atau mereka harus mengganti nyawa yang terbunuh atau hukuman mati. Hukuman mati itu dapat ditukar dengan hukuman denda apabila terjadi kesepakatan sidang perwatin adat, yaitu hukuman denda nyawa sebesar 100 rial, denda pelanggaran adat 30 rial, memotong kerbau seharga 10 rial, dan mengganti perongkosan sidang adat. Dalam hukuman denda, Penyimbang Marga berkewajiban menanggung beban denda itu kekurang-kurangnya separuh dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat perbuatan pelanggaran hukum itu.
7. Apabila yang dibunuh itu orang yang memiliki status Penyimbang Marga (Bandar), maka hukuman bagi pelaku pembunuhan itu adalah hukuman mati penggal kepala, direndam dalam air sampai mati, atau dicambuk sampai mati. Apabila sidang adat memutuskan tidak terjadi hukuman mati oleh karena pertimbangan kesalahan tidak sengaja atau karena kesalahan Penyimbang Marga juga, maka hukuman mati dapat diganti dengan hukuman denda sebesar 450 rial, denda pelanggaran adat 50 rial, memotong kerbau seharga 30 rial, dan mengganti perongkosan sidang adat. Hukuman denda ini berikut ongkos perkara ditanggung bersama oleh keluarga pelaku pembunuhan dan penyimbang yang berkuasa langsung terhadap keluarga pelaku pembunuhan itu.
8. Apabila yang dibunuh itu orang berstatus Penyimbang Paksi/Pekon, maka hukuman bagi pelaku pembunuhan itu adalah hukuman penggal tangan, direndam dalam air selama 3 hari 3 malam, atau di arak sepanjang kampung ditambah denda potong kerbau seharga 30 rial. Apabila sidang adat memutuskan tidak terjadi hukuman fisik oleh karena pertimbangan keringanan, kesalahan tidak sengaja atau karena kesalahan Penyimbang Paksi juga, maka hukuman itu dapat diganti dengan hukuman denda sebesar 350 rial, denda pelanggaran adat 30 rial, memotong kerbau seharga 20 rial, dan mengganti perongkosan sidang adat. Hukuman denda ini berikut ongkos perkara ditanggung bersama oleh keluarga pelaku pembunuhan itu.
9. Apabila yang dibunuh itu orang berstatus Penyimbang Suku, maka hukuman bagi pelaku pembunuhan itu adalah hukuman direndam dalam air selama 1 hari 1 malam kemudian dipenggal jari tangannya, ditambah denda potong kerbau seharga 20 rial. Apabila sidang adat memutuskan tidak terjadi hukuman oleh karena pertimbangan kesalahan tidak sengaja atau karena kesalahan Penyimbang Suku juga, maka hukuman dapat diganti dengan hukuman denda sebesar 250 rial, denda pelanggaran adat 30 rial, memotong kerbau seharga 10 rial, dan mengganti perongkosan sidang adat. Hukuman denda ini berikut ongkos perkara ditanggung bersama oleh keluarga pelaku pembunuhan itu.
10. Apabila seseorang berbuat onar/kerusuhan yang mengakibatkan pertumpahan darah bagi pihak lain, baik sengaja maupun tidak, maka pelakunya dihukum dengan denda minimal potong kerbau seharga 20 rial, dengan ketentuan sebagian daging kerbau untuk dimakan bersama dalam acara sidang perwatin adat, dan sebagian lagi dibagikan kepada masyarakat sekitar yang menyaksikan. Kecuali itu pihak yang membuat kerusuhan berkewajiban menanggung ongkos sidang adat dalam pengucapan sumpah atau perjanjian perdamaian.
11. Apabila seseorang berbuat onar/kerusuhan atau perkelahian yang tidak mengakibatkan pertumpahan darah, maka pelakunya dihukum dengan hukuman denda minimal potong kerbau seharga 10 rial, dan seluruh daging kerbau dimakan bersama dalam acara sidang perwatin adat, termasuk pihak-pihak keluarga dekan yang menyaksikan dan terlibat dalam penyelesaian perkara. Ongkos sidang adat dalam pengucapan perjanjian perdamaian dan angkat sumpah persaudaraan ditanggung oleh pihak-pihak keluarga yang terlibat.
12. Apabila seseorang bergunjing tentang keburukan/aib orang lain dan menilai negatif dan sepihak, baik karena kebencian atau karena kebiasaan bermulut kotor, maka ia dipersalahkan dengan hukuman denda sebesar 3-5 rial.
13. Apabila seseorang berbaring (tidur-tiduran) di Balai Adat dan pada waktu yang sama ada perempuan berlalu, kemudian orang itu tidak bangun dan memperhatikan perempuan itu, maka ia dipersalahkan dengan hukuman denda sebesar 1-3 rial.
14. Apabila seseorang membelah bambu atau kayu di tengah jalan dan jalan itu menjadi kotor serta mengakibatkan orang yang melalui jalan itu tersandung kakinya, maka ia dipersalahkan dengan hukuman denda 3 rial.
15. Apabila seseorang memandang/mengamati/mengintip gadis atau perempuan sedang mandi (cempala ngiling), maka ia dikenakan hukuman denda sebesar 3-10 rial.
16. Barang siapa yang masuk dan keluar rumah orang lain tanpa izin pemilik rumah, lalu tiba-tiba diketahui ada barang/isi rumah itu hilang, maka orang itu dipersalahkan dengan hukuman mengganti barang yang hilang tersebut.
17. Apabila ada orang-orang yang sedang berbicara kotor, tabu, tidak senonoh atau berbuat tidak pantas, lalu ada orang ketiga yang ikutcampur, menyela atau bergabung dalam pembicaraan atau perbuatan itu, maka orang ketiga itu dihukum dengan denda sebesar 3-10 rial.
18. Apabila ada orang sedang susah hati karena kecurian barang miliknya, lalu barang itu ditemukan atau terbukti di tangan orang lain, meskipun bukan pencurinya, maka sipembawa bukti itu dikenakan hukuman denda yang besarnya ditentukan dengan kesepakatan Perwatin Adat.
19. Jika seseorang laki-laki dengan sengaja turun atau melewati pangkalan mandi perempuan, sedangkan di pangkalan itu masih ada perempuan mandi, maka laki-laki itu dipersalahkan dengan hukuman denda sebesar 3-30 rial, tergantung besarnya kesalahan yang dilakukan.
20. Apabila seorang perempuan keluar atau berada di beranda belakang rumah, lalu tiba-tiba ada seorang laki-laki menyapa atau bertanya kepadanya (perempuan itu), maka laki-laki itu dikenakan hukuman sebesar 3-10 rial, baik dijawab atau tidak oleh perempuan itu.
21. Apabila ada seseorang yang berjalan siang hari melewati orang banyak di dalam kampungnya (memakai celana), tatapi sarungnya diselempangkan di bahunya, maka ia dikenakan hukuman denda sebesar 3 rial.
22. Apabila kedapatan seorang laki-laki masuk rumah orang lain dari pintu belakang, tanpa diketahui atau tanpa izin dari pemilik rumah itu, maka ia dikenakan hukuman denda sebesar 3-10 rial.
23. Apabila seorang laki-laki memegang atau menangkap dengan paksa (memperkosa) seorang gadis, meskipun diteruskan dengan pernikahan, akan tetapi laki-laki itu masih dikenakan hukuman denda. Jika laki-laki itu berasal dari keluarga penyimbang marga, maka ia dikenakan denda 30 rial dan 1 ekor kerbau seharga 10 rial. Jika laki-laki itu berasal dari keluarga penyimbang pekon/tiyuh, maka ia dikenakan denda 14 rial dan 1 ekor kerbau seharga 10 rial. Jika laki-laki itu berasal dari keluarga penyimbang suku, maka ia dikenakan denda 12 rial dan 1 ekor kerbau seharga 10 rial.
24. Apabila seseorang menemukan barang-barang berharga orang lain, tetapi tidak segera melaporkan pada penyimbang marganya, maka ia dikenakan hukuman denda dari 3 sampai 30 rial dan barang temuannya itu sisita atau diamankan oleh penyimbang marganya.
25. Apabila seseorang menemukan barang berharga dan diserahkan kepada Penyimbang Marga, lalu diumumkan kepada publik dan ada yang mengakui barang tersebut, maka pengambilan barang itu harus ditebus menurut harga barang itu pula. Tetapi apabila tidak ada yang mengakui memiliki barang itu, maka barang itu dibagi dua atau dibagi tiga dengan yang menemukan.
26. Apabila seseorang meninggalkan rumah, tanah garapan, tanaman dan tidak dipelihara sampai 3 tahun lamanya, maka hak penggarap hilang dan semua peninggalannya itu kembali kepada Penyimbang Marganya. Apabila dikemudian hari orang itu ingin menggarap kembali, maka diperbolehkan, akan tetapi hanya hak penggarapan dan pemanfaatan hasil tanam tumbuh saja.
27. Apabila seseorang berpindah kampung atau pindah marga, maka rumah dan tanam tumbuhnya tidak boleh dijual, melainkan dikembalikan kepada kekuasaan Penyimbang Marga, atau boleh diberikan kepada sanak saudaranya yang masih menetap di Kampung itu.
28. Apabila orang ingin mengambil kayu, tanaman alam atau kekayaan alam lainnya, maka sebelumnya ia harus meminta izin kepada Penyimbang Marga. Hasil usaha itu harus dibagi dengan perbandingan 10:1 antara Penyimbang Marga dengan orang yang mengerjakan. Apabila dilakukan tanpa izin, maka hasilnya disita oleh Penyimbang Marga, dan ia dikenai hukuman denda 3 rial serta kerbau seharga 10 rial.
29. Kekuasaan Pekon/tiyuh mencakup tanah kampung dan hasil hutan yang kira-kira sejauh 4-5 kilo meter termasuk kekuasaan marga. Akan tetapi pengambilan hasil kekayaan alam sejauh itu tidak perlu meminta izin kepada Penyimbang Marga, akan tetapi harus mendapat izin dari Penyimbang Pekon/Tiyuh.
30. Kekuasaan Penyimbang Suku atau Kepala umbul adalah warga sukunya dengan kawasan umbul dan hutan sekitar. Apabila Warganya ingin mengambil manfaat hutan atau kekayaan alam, maka harus mendapat izin dari Penyimbang Sukunya, yaitu kira-kira 3 kilo meter dari batas wilayah domisili Penyimbang Suku dan wargany.
31. Apabila orang luar Kampung atau dari marga lain akan mengambil hasil hutan dalam wilayah kekuasaan Penyimbang Marga, ia harus meminta izin kepada penyimbang Marga dengan bagi hasil 10:1 dengan rincian 9 bagian dibagi antara Penyimbang Marga, Pekon, dan Penyimbang Suku.
32. Bagi siapa yang memelihara kerbau ditetapkan harus ada jarung telinga atau disekhak hidunya sebagai tanda bahwa kerbau itu ada pemiliknya. Tanda jarung itu harus dicatat dalam Boek (dibukukan) dan buku ini dipegang oleh Penyimbang Marga. Jika ada kerbau yang tanpa jarung (jerunjungan), artinya kerbau itu liar dan boleh dimiliki orang banyak. Jika kerbau ini ditangkap, maka harus diumumkan atau diterangkan keberadaannya kepada Penyimbang Marganya.
33. Jika ada kerbau tanpa jarung atau anak kerbau yang tidak diketahui induknya atau kerbau pakai jarung tapi tidak ada yang mengaku pemiliknya, maka kekuasaan pemilikannya berada pada Penyimbang Marga. Jika kerbau-kerbau itu ikut kandang orang-orang yang memelihara kerbau, maka ia berhak juga.
34. Ciri kerbau Jerunjungan (tanpa jarung) adalah:
(1) Jika Jantan, panjang tanduknya +/- 2 kilan 2 jari;
(2) Jika dungkul, ujung tanduknya sudah tampak mengarah kebawah;
(3) Jika kerbau itu Betina, maka tandanya sudah beranak 1.
35. Apabila ada anak kerbau yang tidak diketahui induknya, maka harus dilaporkan dan diserahkan kekuasaan kepemilikannya kepada Penyimbang Bandar dengan ketentuan:
(1) Anak kerbau itu terlebih dahulu dibaurkan dengan kerbau-kerbau Betina selama 3 malam, termasuk waktu tidur, makan/ngulam dan mandi/ngubang untuk mengetahui induknya.
(2) Jika belum juga diketahui, maka anak kerbau itu dijarung telinganya sebelah, namanya jarung malang.
(3) Jika sudah sampai 3 kali diamati belum juga diketahui jua induknya, maka dapat diputuskan bahwa anak kerbau itu diserahkan kekuasaannya kepada Penyimbang Marga dan warganya. Akan tetapi jika pada saat kerbau itu dijarung tiba-tiba diketahu induknya, maka anak kerbau itu dikembalikan kepada induknya.
36. Jika terdapat kerbau yang tidak diketahui pemiliknya, maka kerbau itu diserahkan kekuasaan dan kepemilikannya kepada Penyimbang Marga.
37. Semua orang yang memiliki kerbau diharuskan mengandangkan kerbaunya 1 kali/tahun. Jika tidak, maka pada awal tahun berikutnya pemilik kerbau harus memberikan tebusan kepada pihak yang mengadang (anak kerbau yang belum dijarung saja) dengan ketentuan:
(1) Jika kerbau ikut kandang orang lain, maka pemiliknya harus memberikan tebusan kepada pihak yang mengandang; harga tebusan mengacu kepada ketentuan kandang dan kesepakatan musyawarah;
(2) Jika kerbau sudah dijarung, tetapi pindah/ikut kandang orang lain, maka pemilik kerbau itu harus menebusnya sesuai dengan ketentuan ayat (1).
38. Kalau ada kerbau yang patah kaki atau sakit dalam kandang orang lain, maka pemilik kandang harus melaporkan kepada Penyimbang Marga dan pemilik kerbau (jika diketahui). Jika diputuskan kerbau itu harus dipotong, maka dagingnya dibagikan kepada semua pemilik kandang.

Posted in Uncategorized | Comments Off on DASAR-DASAR HUKUM ADAT MASYARAKAT LAMPUNG SAIBATIN

PROFIL MASYARAKAT ADAT SAIBATIN DAN PROSES PEMBENTUKAN PEKON

Oleh
Abdul Syani

1. Pendahuluan

Profil masyarakat adat Saibatin secara ideal memiliki pola pergaulan hidup dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Prinsip ini sangat relevan untuk digali dalam rangka mendukung upaya revitalisasi dan pemberdayaan nilai-nilai budaya daerah. Meskipun budaya masyarakat adat setempat masih bersifat tradisonal, namun tidak statis, melainkan dinamis sesuai dengan berkembangan masyarakat pendukung hukum adat itu sendiri.

Warga masyarakat adat Saibatin secara umum merupakan sejumlah kolektivitas sosial yang masing-masing memiliki aturan internal tersendiri. Secara kultural masyarakat adat Saibatin merupakan kesatuan-kesatuan hidup yang diatur oleh peraturan-peraturan yang berasal dari norma-norma sosial dan hukum adat yang hidup berkembang dalam masyarakat bersangkutan. Eksitensi institusi perwatin adat merupakan wadah penyimbang adat dalam setiap musyawarah, terutama mengenai urusan adat dan kemasyarakatan. Seorang penyimbang adat mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan hasil musyawarah. Kewenangan dan fatwanya secara internal dipatuhi sebagai norma hukum yang dapat mengatur dan melindungi stabilitas hubungan sosial antar warga, termasuk keserasian hubungan masyarakat dengan alam sekitar. Karakteristik masyarakat adat Saibatin dalam perkembangannya lebih menekankankan pada konsensus dalam upaya penyerasian terhadap berbagai kepentingan masyarakat dan tuntutan zaman.

Dalam upaya pemeliharaan nilai-nilai budaya dan hukum adat secara internal senantiasa mempertahankan dan mengutamakan kepentingan masyarakat adat dengan prinsip kemandirian, terutama dalam penggalian potensi daerah atas kekuasaan dan kekayaan sendiri. Masyarakat adat setempat sebagian masih tetap hidup dengan hukum adatnya sendiri, baik berdasarkan ikatan teritorial maupun geneologis. Dalam kelompok masyarakat adat memiliki tradisi yang memungkinkan lebih dekat dengan nilai-nilai hukum adat. Kondisi kehidupan semacam ini tentu perlu digali, ditemukenali dan dipertahankan agar generasi muda dapat memahami serta memiliki kebanggaan terhadap adat budayanya sendiri sebagai bagian kepentingan untuk mencapai keselarasan hidupnya. Perilaku sopan santun dan atau ramah tamah dalam tegur sapa antar anggota masyarakat merupakan kelaziman dalam institusi adat. Oleh karena itu potensi budaya dan hukum adat setempat perlu dilestarikan sebagai kerangka dasar pola pembangunan, baik dalam rangka pelestarian hukum adat dan budaya, maupun sebagai sumber motivasi dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berwawasan budaya. Dengan demikian diharapkan sumber daya masyarakat adat dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber motivasi dalam upaya menggali potensi sosial ekonomi daerah.

Mengingat masih tersedianya potensi budaya masyarakat adat setempat dan eksistensi hukum adat yang masih tersimpan dalam kehidupan masyarakat, maka perlu dilakukan penggalian dan revitalisasi budaya secara seksama. Hal ini diharapkan dapat memberikan solusi strategis dalam upaya memotivasi masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan daerah yang berwawasan budaya tersebut.

2. Kesatuan Hidup dan Proses Pertumbuhan Pekon

Masyarakat adat Saibatin pada umumnya secara kultural mengakui bahwa asal usul nenek moyang mereka berasal dari dataran tinggi Sekala Berak. Dari sinilah keturunan mereka menyebar di sepanjang pantai, sebagian bermukim di sekitar perbukitan dan sebagian lagi menyebar di dataran rendah dan pedalaman. Diantaranya masyarakat adat Saibatin bermukim di Kabupaten Lampung Selatan yang tersebar di beberapa kecamatan, seperti Penengahan, Kalianda, Katibung, Padang cermin, Way Lima, Kedondong, dan Punduh Pedada. Di Kabupaten Tanggamus tersebar di kecamatan Cukuh Balak, Parda Suka, Talang Padang, Semaka, Kelumbayan dan Kuta Agung. Di Kabupaten Lampung Barat tersebar di kecamatan Belalau, Balik Bukit, Pesisir Tengah, Pesisir Utara, Pesisir Selatan, Bengkunat, Batu Berak, dan Balik Bukit. Sedangkan masyarakat adat Saibatin yang ada di Bandar Lampung pada umumnya bermukim di Kecamatan Teluk Betung Selatan, yaitu Saibatin Gedung Pekuon, Kuripan, dan Keteguhan.

Dalam kehidupan sosial budaya kelompok masyarakat adat Saibatin hampir tidak memiliki perbedaan yang mendasar, karena pada kenyataannya mereka dapat berinter¬aksi dengan lancar, baik dari segi dialek, karakteristik perilaku dan budaya, maupun dalam pembentukan dan penataan pekon (kampung). Sedangkan dari segi falsafah hidup pada hakekatnya relatif sama dengan masyarakat adat Pepadun, yaitu memiliki kesamaan pandangan hidup yang disebut fiil pesenggiri. Piil Pesenggiri adalah tatanan moral masyarakat adat Lampung dalam rangka memenuhi kehidupan dan penghidupannya yang sekaligus merupakan ciri Khas masyarakat Lampung pada umumnya.

Bentuk kesatuan hidup (community) dalam masyarakat adat Saibatin di pekon-pekon (kampung-kampung) penduduk asli cenderung mengelompok. Rumah-rumah penduduk berjajar sebelah menyebelah mengikuti arah jalan lalu lintas umum. Pada bagian belakang masing-masing kelompok penduduk pekon induk (utama, inti) terdapat kelompok rumah-rumah penduduk yang bermukim berbatasan dengan jalan pekon, begitu seterusnya sesuai dengan perkembangan jumlah kolektivitas penduduk. Kelompok rumah yang berhadapan langsung dengan jalan utama merupakan pekon induk yang dihuni oleh pendiri atau penyimbang pekon. Sedangkan pada bagian belakangnya dihuni oleh kelompok keluarga seketurunan, kerabat dan tetangga yang memiliki strata kepenyimbangan di bawahnya. Terbentuknya kesatuan hidup sepekon ini pada umumnya karena adanya kesamaan mata pencaharian, misalnya dalam mengusahakan ladang, kebun atau penangkapan ikan. Mungkin berbeda dari segi asal-usul keturunan, tetapi kemudian bersatu karena adanya ikatan kekerabatan adat pekon. Lambat laun mereka terdorong untuk mempertahankan ikatan adat, baik karena hubungan pertalin darah, akibat perkawinan, maupun karena ikatan adat mewari (saling mengangkat menjadi saudara).

Hubungan kemasyarakatan antar anggota masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan, tolong menolong dan persaudaraan. Kegiatan saling mengunjungi, saling memperhatikan, saling menghormati dan saling menghargai, merupakan kebiasaan yang melekat dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kebiasaan hidup semacam ini ditunjang oleh taraf homogenitas karakteristik penduduk yang relatif tinggi, seperti kesamaan nasib, mata pencaharian, tujuan dan harapan masa depan yang sama. Ikatan kekeluargaan dalam pengolahan lahan pertanian merupakan sumberdaya yang potensial untuk mempercepat proses pencapaian tujuan untuk panen raya bersama.

Dalam perkembangan kelompok suku yang tergabung dalam kesatuan rumah-rumah keluarga yang semakin banyak, kemudian membentuk suatu pekon baru. Berdirinya pekon ini seiring dengan lahirnya penyimbang baru yang disebut Saituha pekon, tiyuh, kampung atau bisa juga disebut penyimbang pekon. Ukuran rumah penyimbang pekon lebih besar dari rumah-rumah lainnya. Rumah penyimbang pada umumnya memiliki tangga bercabang dua, yaitu satu jalur dari bawah, kemudian bercabang keatas sebelah kiri dan kanan. Bagian depan rumah pen¬yimbang terdapat beranda yang berfungsi untuk menerima tamu. Sedangkan pada bagian kudan (juyu/belakang) rumah terdapat garang (gakhang=tempat pencucian) yang berbatasan dengan jalan pekon di belakangnya. Sementara itu rumah-rumah anggota masyarakat lainnya hanya memiliki tangga satu buah yang terletak ditengah-tengah. Dalam suatu kampung/pekon lazimnya terdapat Lamban Balak yang berfungsi sebagai tempat aktivitas musyawarah adat bagi para penyimbang pekon dan segenap anggota marganya. Secara rinci proses tahapan pembentukan pekon menurut masyarakat adat Lampung Saibatin adalah:

a. Proses alamiah, yaitu merupakan tahapan pembentukan pekon berdasarkan tuntutan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan generasi kepemimpinan adat, kesamaan kelompok penggarap lahan pertanian, dan kesamaan status sosial keluarga. Pertumbuhan penduduk selanjutnya mendorong terjadinya pemisahan keluarga-keluarga baru secara bersama-sama membuat rumah/tempat tinggal baru di luar pekon inti/utama. Jika Tempat tinggal baru ini memenuhi syarat, seperti pemilikan lahan, ada unsur generasi kepenyimbangan adat dengan jenjang status yang jelas, dan mendapat persetujuan dari penyimbang asalnya, maka embrio pekon baru dinayatakan berdiri bersamaan dengan penobatan penyimbang pekon setempat. Ada pula proses terbentuknya pekon yang dilatarbelakangi oleh kesamaan lokasi tanah garapan dalam bidang pertanian. Biasanya penduduk berasal dari berbagai pekon utama yang berbeda, baik status adat kepenyimbangan, fasilitas tempat tinggal, maupun luas tanah garapan masing-masing. Bagi anggota masyarakat penggarap yang memiliki fasilitas tempat tinggal sementara berupa gubuk, atau karena tidak jauh dari pekon utamanya, maka biasanya dalam jangka satu minggu atau satu bulan mereka pulang ke pekon asalnya dengan berbagai keperluan Untuk ini sebagian mereka masih memiliki rumah di pekon asal, atau sebagian anggota keluarganya masih menetap di pekon asal. Akan tetapi bagi mereka yang jauh atau karena sengaja untuk tinggal menetap, sehingga sengaja melengkapi kebutuhan keluarga dengan fasilitas tempat tinggal lebih memadai, maka cenderung hanya pada acara adat atau hari raya saja mereka pulang sementara di pekon asalnya.

Proses terbentuknya pekon bisa juga terjadi adanya keinginan salah satu penyimbang adat untuk mendirikan pekon yang dipimpin sendiri, karena ia memiliki tanah yang relatif luas, memiliki pengikut yang cukup, dan mendapat persetujuan penyimbang-penyimbang lainnya yang disahkan menurut keputusan rapat adat. Pola pembentukan pekon semacam ini, ada yang secara langsung berdiri sendiri dengan lokasi berbeda dan perubahan status kepenyimbangan yang (bisa) setara (gelar) dengan penyimbang asalnya (Kebandaran). Ada juga penyimbang yang dengan sengaja dan syarat yang sama membentuk pekon sendiri, tetapi tetap dengan status kepenyimbangan semula. Kewenangan secara adat sebagai wakil atau merupakan perpanjangan tangan penyimbang asal sebagaimana layaknya struktur pemerintahan.

Proses pembentukan pekon bagi masyarakat adat saibatin pada umumnya dimulai dari sekelompok orang membuka lahan untuk berusaha tani ladang, di mana mereka hanya menanam tanaman semusim, misalnya padi, jagung (bukan bahan pangan pokok), dan sayur-sayuran. Pada tahun berikutnya pindah ketempat yang lain disekitarnya dan bekas tanah garapannya ditanami dengan tanaman keras, seperti karet, kopi, dan pohon buah-buahan lainnya. Proses ini terus berlanjut dengan cara yang sama. Tempat mereka bermukin di tempat usaha tani itu disebut Sapu (semacam dangau atau gubuk), tetapi kemudian sapu ini diperbaiki, dilengkapi, kemudian tinggal menetap dan tidak kembali lagi ke Pekon asal. Alasannya karena mereka telah merasa cocok untuk menetap, hasil tani telah bertambah, dan keinginan untuk merawat secara intensif dan peningkatan volume aktivitas tani lebih luas lagi, sehingga waktu mereka untuk kembali ke pekon asal semakin terkikis. Dengan kondisi demikian, maka kelompok masyarakat yang bersangkutan melaporkan ke pekon asal (induk), tepatnya kepada penyimbang pekon (kampung/tiyuh) dalam rangka memohon atau menyatakan keinginannya untuk mendirikan tiyuh baru. Kemudian para perwatin adat mengadakan rapat/musyawarah adat secara khusus untuk mendirikan pekon baru tersebut.

Jika musyawarah/rapat adat menghasilkan kata sepakat dan menyetujui keingi¬nan warganya itu, maka permohonan untuk mendirikan pekon baru tersebut disyahkan. Adapun syarat-syarat pembentukan pekon baru menurut adat masyarakat Lampung Saibatin adalah sebagai berikut:

1. harus menyediakan Lamban Balak, baik sebagai sarana untuk musyawarah adat, maupun sebagai tempat penyimbang;
2. harus ada sarana rumah ibadah, seperti Mesjid, Musolla, atau mininal ada Surau, dan perlengkapan ibadah lainnya;
3. harus ada/membuat pangkalan mandi (kuwaiyan pekon), biasanya kali besar (wai batang hakhi) terletak di juyu (belakang) pekon. Strata pangkalan dari hulu sampai hilir di bagi masing-masing untuk laki-laki dan untuk perempuan;
4. memiliki sejumlah peralatan adat tertentu secara lengkap dengan assesor¬inya;
5. memiliki senjata pusaka sebagai simbol kepenyimbangan adat;
6. memiliki sebidang lahan/tanah pertanian dengan batas-batas tertentu yang dapat dikuasai oleh pemimpin adat untuk kepentingan anggotanya;
7. memiliki seluas tanah sebagai tempat kampung yang memungkinkan dalam jangka panjang dapat menampung perkembangan penduduk setempat;
8. Jika semua syarat telah lengkap, maka pada akhirnya dilangsungkan suatu upacara adat yang disebut dengan upacara “Nyanik Pekon”. Pada upacara adat ini harus dihadiri oleh seluruh penyimbang pekon asal di bawah koordinasi penyimbang asal (bandar), lebih baik jika dihadiri seluruh penyimbang bandar kebuwaian. Dan lebih sempurna jika dihadiri oleh sebagian besar penyimbang bandar kesebatinan marga mastarakat adat Saibatin.

Kecuali dengan proses tersebut di atas, ada juga proses pembentukan dan penataan pekon baru, yaitu:
b. Proses kausalitas, yaitu pembentukan dan penataan pekon yang terjadi karena adanya latar belakang masalah tertentu, sebab-sebab yang bersifat pribadi, karena adanya perlakuan yang kurang berkenan dengan dirinya, atau karena ada kesepakatan masyarakat adat mengenai rencana pengembangan pekon. Proses pembentukan pekon baru itu selanjutnya sama dengan proses alamiah, yaitu harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana dipaparkan pada point a.

3. Sistem Kekerabatan Masyarakat Adat Saibatin
Ikatan kekerabatan masyarakat adat Saibatin dapat dibedakan atas 3 (tiga) katagori, yaitu: atas dasar hubungan darah/keturunan (ikatan darah), ikatan perkawinan, ikatan persau¬daraan (kemuarian=ikatan batin), dan ikatan keluarga berdasarkan pengangkatan anak (adopsi). Dalam sistem perkawinan diutamakan atas dasar satu kelompok keturunan (lineage), yaitu keturunan yang saling berkaitan dari nenek moyang yang sama. Kecuali itu perkawinan didasarkan atas satu garis keturunan (descent) dengan prinsip patrilineal (garis keturunan ayah). Prinsip garis ketur¬unan ini memiliki konsekuensi bahwa anak perempuan yang menikah harus masuk kedalam magra suaminya dan meninggalkan marga asalnya. Harta warisan dalam kelompok kekerabatan ini pihak perempuan tidak memiliki hak.

Hukum waris masyarakat adat Saibatin menganut hukum waris mayor¬at laki-laki, yaitu hanya anak laki-laki tertua yang mendapat hak penguasaan waris dari isteri permaisuri yang telah diadatkan. Dalam hal ini anak laki-laki tertua berhak untuk mengelola dan memelihara harta warisan dengan peruntukan menghidupi seluruh keluarganya. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki (mupus), maka diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Ketentuan adopsi ini bisa dari anak kerabat sendiri, tetapi jika tidak ada juga, maka dapat mengadopsi anak orang lain di luar keturunan kerabatnya.

Masyarakat adat Saibatin dalam sistem kekerabatannya menganut prinsip patrilineal dan patrilokal. Dalam prinsip patri¬lineal berarti pihak laki-laki yang melamar perempuan dan kemudian menetap di rumah pihak keluarga atau kerabat laki-laki. Bagi perempuan (isteri/maju) yang telah menikah secara patrilokal menetap di rumah keluarga luas suaminya. Apabila sebuah keluarga hanya mempunyai anak perempuan, maka untuk mener¬uskan keturunannya dapat diatasi dengan cara ngakuk ragah (men¬gambil suami). Dengan ketentuan bahwa suami bukan anak pertama dari keluarga asalnya, sebab anak pertama merupakan penerus keturunan dikeluarganya sendiri. Suami yang diambil (menantu) itu dalam proses adatnya secara langsung diangkat anak oleh mertuan¬ya. Bentuk perkawinan semacam ini tidak menggunakan jujur (pelamaran), akan tetapi hak suami dalam hal waris sejajar dengan isterinya. Seba¬liknya, jika dalam perkawinan ini pihak suami tidak diangkat anak oleh mertuanya, maka kedudukannya dalam keluarga lebih rendah dari isterinya. Bentuk perkawinan yang terakhir ini pihak laki-laki (suami) hanya berfungsi untuk meneruskan keturunan belaka.

Kecuali itu masyarakat adat Saibatin menganut sistem keluarga luas (extended family). Dalam satu rumah terdiri dari kakek nenek, ayah ibu, paman, bibi, keponakan, anak, dan cucu. Kendatipun dalam satu rumah hanya ada satu ke¬luarga, akan tetapi keluarga yang tinggal di rumah-rumah lain, diakui sebagai bagian dari keluarga besar dari lamban balak (rumah besarnya). Hal ini dapat dilihat dari setiap kegiatan yang berkaitan dengan keluarga atau kerabat, semuanya akan kembali ke pusat rumah besarnya. Lamban balak merupakan pusat rumah anggota marga dan rumah pertama didirikan. Semua aktivitas yang berhubungan dengan urusan adat selalu dipusatkan dan dimusaywarahkan di lamban balak ini. Jika anggota marga yang telah menikah dan telah mempunyai anak dan cucu, boleh mendirikan rumah lain dise¬kitarnya yang lebih kecil atau lebih rendah derajatnya dari lamban balak. Kalau kemudian rumah-rumah anggota marga itu sudah semakin banyak, tergabung menjadi satu dan dipimpin oleh seorang penyim¬bang, maka penyimbang ini lazim disebut Penyimbang suku atau kepala suku. Rumah penyimbang suku biasanya nampak lebih besar dari pada rumah-rumah anggota suku lainnya. Berdasarkan kekuasaan wilayahnya golongan penyimbang dapat dibe¬dakan atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu: (1) Penyimbang Bandar (atau penyimbang marga atau penyimbang bumi), (2) Penyimbang Pekon (Tiyuh atau kampung), (3) Penyimbang Suku (penyimbang yang memimpin sebuah suku).

Kriteria ini menunjukan keaslian perbedaan antara mereka yang tergolong buway (keturunan inti), pendiri pekon asal atau pendiri kesebatinan yang lazim disebut kebandaran. Golongan ini merupakan golongan bangsawan asli yang mempunyai hak utama secara turun tumurun dari leluhur asal, biasanya ditandai oleh pemilikan atas tanah ulayat, tanah kerabat, benda-benda pusaka tua, busana dan asesori adat. Pada sisi lain golongan bangsawan Saibatin ditentukan dari keaslian garis lurus keturunan Saibatin. Terdapat pula golongan bansawan asal pendatang yang mampu mendirikan pekon dan mendapat pengakuan penyimbang bandar. Ada pula golongan penyimbang sumbay (semanda), yaitu bangsawan dari hubungan perkawinan ngakuk ragah yang diakui secara adat menggantikan posisi kepenyimbangan anak perempuan. Di samping ada pula golongan bangsawan atas dasar ketetapan adat hubungan mewari.

Di lingkungan masyarakat adat Saibatin, ada perbedaan antara golongan penyimbang batin (keturunan bangsawan saibatin garis lurus) dan golongan orang biasa. Golongan penyimbang batin dapat diketahui dari kepemilikan dan hak menggunakan benda-benda perlengkapan adat. Sedangkan golongan lainnya adalah golongan masyarakat yang tidak mempunyai benda-benda perlengkapan adat dan tidak berhak memakainya. Bagi masyarakat adat Saibatin, tertutup kemungkinan bagi golongan bangsawan lebih rendah untuk meningkatkan diri menjadi golongan bangsawan yang lebih tinggi.

Dalam perkembangan sistem kekerabatan kehidupan masyarakat adat Saibatin, ternyata telah mengalami perubahan. Perubahan di mana hubungan perkawinan tidak semata tergantung pada satu keturunan darah dan asal usul etnis. Kondisi hubungan perkawinan telah terbuka bagi segala etnis, oleh karena daerah ini terdiri dari berbagai suku yang telah menyatu dalam waktu yang relatif amat lama. Perbedaan hak waris adat antara anak laki dan perempuan semakin tidak nyata. Masyarakat setempat cenderung memilih pembagian waris menurut hukum-hukum agama dan negara, yaitu pihak anak perempuan memiliki hak atas harta warisan orang tuanya. Sejak terjadinya banyak hubungan perkawinan antar suku, maka ketergantungan terhadap prinsip garis penerus keturunan dari anak laki-laki cenderung semakin berkurang.

Posted in Uncategorized | Comments Off on PROFIL MASYARAKAT ADAT SAIBATIN DAN PROSES PEMBENTUKAN PEKON

PRINSIP ADAT MEWAREI (BERSAUDARA)

Oleh:
Abdulsyani

Dengan berlandaskan falsafah hidup Piil Pesenggiri khususnya matra nemui nyimah, negah nyappur, sakai sambayan, maka masyarakat adat Lampung termasuk kelompok masyarakat yang dinamis dengan tetap mengacu pada norma kesusilaan dan sosial berdasarkan prinsip keserasian dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Mengacu pada prinsip ini maka masyarakat adat Lampung selalu terbuka berhubungan dengan sesama warga baik warga Lampung maupun bukan.

Hubungan sesama warga masyarakat adat atau dengan masyarakat adat lainnya, tidak akan selalu sesuai dengan harapan tetapi pada suatu saat mungkin akan terjadi konflik baik yang berdasarkan kepetingan pribadi, keluarga atau kerabat dan Kampung.

Konflik yang terjadi atas peristiwa tertentu ini harus segera diselesaikan untuk memulihkan keseimbangan kehidupan kemasyarakatan tersebut. Penyelesaian konflik ini biasanya diselesaikan secara bertahap berjenjang antar pribadi, antar keluarga, antar suku bahkan tidak tertutup kemungknan antar kampung atau kebuwaian.

Selanjutnya kegiatan mewarei ini pada umumnya disebabkan 3 (tiga) hal, yaitu:
(1) Karena/atas dasar hubungan yang sangat baik misalnya
a. Terselamatnya jiwa/kehormatan seseorang dalam suatu peristiwa tertentu;
b. Hubungan pertemanan/persahabatan yang sudah sangat lama pada saat sekolah, sekantor, sepemukiman dan sebagainya.
(2) Karena alasan telah terjadi suatu peristiwa yang kurang baik misal pertikaian dimana seseorang/beberapa orang terbunuh kecelakaan;
(3) Karena hubungan perkawinan keluarga Lampung dengan masyarakat luar Lampung.
Kegiatan mewarei ini pada hakekatnya melalui beberapa tahapan, setelah terjadi suatu peristiwa yang didukung niat yang luhur dan kemampuan dari kedua belah pihak guna penyelesaian konflik yang terjadi atau penegasan status/posisi mereka dalam suatu tatanan masyarakat adat tertentu.

Karena peristiwa mewarei ini akan berpedoman pada status hirarki dan status dalam keluarga dan masyarakat status maka pedoman awal yang digunakan adalah status pihak yang berinisiatif dalam masyarakat adat yang bersangkutan. Status pihak yang dimaksud adalah kedudukan pihak yang berinisiatif dalam masyarakat adatnya, secara tegas apakah yang bersangkutan berstatus sebagai punyimbang atau bukan.
Keadaan demikian ini sangat penting sebab pihak yang baru akan menyesuaikan dengan status kekeluargaan yang telah ada, dan keluarga yang berinisiatif akan menata ulang susunan kekeluargaannya.
Penataan ulang ini pada prinsipnya tidak boleh melampoi susunan kekeluaraan yang sudah ada, atau menjelaskan diantara susunan yang sudah ada secara biologis, walaupun pada kenyataan pihak yang baru umumnya lebih tua dari pihak yang berinisiatif.

2. Proses mewarei karena kebaikan

Sebagaimana yang telah diungkapkan terlebih dahulu akan mewarei karena/alasan kebaikan, dilakukan dapat sendiri khusus untuk itu atau berbarengan dengan kegiatan lain misalnya upacara turun madei, mepadun dan sebagainya.
Kegiatan upacara ini pada dasarnya dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
(1) Tahapan pertama, dimana pihak berinisiatif menyampaikan niatnya kepada pihak, yang membantu. Pada saat tersebut dijelaskan maksud dan tujuan dengan segala alasan muncul ide tersebut, serta konsekwensi yang akan timbul akibat peristiwa tertentu, biasanya pada tahapan ini dibiasakan antara lain adalah:
(a) Status yang bersangkutan dalam keluarga;
(b) Adek;
(c) Kegiatan dan acara yang akan dilaksanakan;
Bila diperhatiakan kesepakatan maka acara dilanjutkan pada tahap ke 2.
(2) Tahapan kedua, pribadi yang berinisiatif menyampaikan niat tersebut kepada keluarga besarnya. Kemudian dilanjutkan ke keluarga sesuku. Pada acara ini dibahasseperti tahap pertama hanya sifatnya lebih tegas dan rinci. Setelah mendapat kesepakatan bulat baru dilanjutkan ke tahap
(3) Tahap ketiga
Salah satu Punyimbang atau ketua kelompok melaporkan maksud tersebut kepada para punyimbang kampung dalam suatu musyawarah khusus untuk itu.
Acara musyawarah ini dapat dilakukan di rumah punyimbang yang bersangkutan atau disessat tergantung situasi dan kondisi. Musyawarah dipimpin oleh salah seorang punyimbang yang telah disepakati oleh punyimbang lainnya.
Pada acara musyawarah atau rapat tersebut disusun mata acara sebagai berikut:
(a) Pembuka;
(b) Penyampaian maksud dan tujuan yang disampaikan oleh pihak yang berinisiatif
(c) Pembahasan oleh para anggota rapat menyangkut: (1) Status/kedudukan yang dalam susunsn keluarga. Hal ini sangat penting karena acara berdampak pada peran yang bersangkutan dalam masyarakat adat. (2) Penanggung jawab dan personalia inti pada saat serimonial
(d) Penutup
Selanjutnya bila semua sudah disepakati maka tindak lanjut mempersiapkan sarana upacara yang akan digunakan pada hari yang telah ditentukan.

(4) Tahap serimonial
Pada tahap ini pada hakekatnya hanya melaksanakan segala sesuatu yang telah ditetapkan menjadi keputusan musyawarah perwatin adat kampung yang bersangkutan. Menyangkut sarana upacara pada dasarnya akan sangat tergantung pada status pihak yang berinisiatif dalam masyarakat adat yang bersangkutan, atau dasar mewarei. Pada umumnya tempat penyelenggaraan dilakukan di Sessat atau boleh juga di rumah punyimbang yang bersangkutan.
Biasanya pada hari yang sudah ditetapkan dilakukan :
1) Hari pertama ngekuruk temui dengan segala mata acara peralatan dan tata tertib adat;
2) Malam harinya cangget di sessat;
3) Hari kedua acara mewarei di Sessat dengan aneka mata acara sebagai berikut (1) kedua belah pihak dengan menggunakan pakaian adat, dipersilahkan duduk di Sessat pada tempat yang sudah disediakan kemudian diikuti oleh para punyimbang kampung;
4) Penglaku dengan didampingi oleh beberapa punyimbang, melakukan memandu acara.
(a) Berikrar/berjanji/bersumpah
(b) Pengumuman status dan adek yang bersangkutan.
5) Makan bersama.
6) Prnutup/selesai.

3. Mewarei karena persengketaan/perselisihan
Kegiatan mewarei karena penyelesaian suatu sengketa atau karena sesauatu peristiwa tertentu tabrakan, perkelahian atau pertikaian lainnya.

Pada umumnya kegiatan yang dilakukan dimulai dengan kegiatan pendekatan dan negosiasi pada pihak yang bermasalah. Biasanya sebelum sampai ke tahap pembicaraan adat dilakukan pembicaraan antar keluarga dimana yang mewakili keluarga biasanya seseorang yang berwibawa dalam keluarga tetapi biasanya diwakili oleh pihak ketiga yang diperkirakan berkemampuan untuk itu, terlebih lagi bila peristiwa itu ada yang jatuh korban meninggal dunia.

Selanjutnya peristiwa persengketaan/berawal dari seseorang pribadi, kelompok atau sekampung, dengan pihak lain. Jadi proses mewarei ini dapat juga dilakukan antar kampung sebagai akibat dari tawuran masal.

Selanjutnya bila proses penyelesaian sengketa tersebut disepakai secara damai maka acara dilanjutkan pada tahapan sebagaimana yang tergambar pada tahapan acara serimonial mewarei sebagaimana pada mata acara mewarei karena kebaikan angka 1 sampai dengan 3.
Pada mata acara ke 4 dimana para pihak yang bersangkutan melakukan acara. “Bersumpah” isinyal tidak akan mengulang perbuatan tersebut, dan bila ada yang mengulangi maka yang bersengketa akan terkutuk.
Bila acara tersebut dilakukan atas dasar peristiwa antar kampung maka pimpinan kampung (para punyimbang masing-masing kampung yang bersumpah), acara ini harus diselenggarakn di Sessat.

4. Mewarei karena hubungan perkawinan
Sebagaimana difahami bahwa perkawinan bagi masyarakat adat Lampung adalah suatu peristiwa yang sangat sakral, karena dilakukan untuk satu kali dalam masa hidup.
Oleh karena itu suatu perkawinan yang terjadi, biasanya melakukan suatu proses yang cukup panjang, dan terseleksi melalui suatu kegiatan nindai, ngahago, nunang yang segala sesuatunya penuh dengan liku-liku pengorbanan; kadangkala tidak hanya melibatkan keluarga tetapi kerabat bahkan masyarakat.

Memperhatikan proses tersebut maka sebelum melaksanakan ikatan perkawinan baik pribadi keluarga dan kerabat harus sudah merancang suatu kegiatan yang tertata sesuai dengan kemampuan. Sehubungan dengan itu maka bentuk perkawinan yang ideal bagi masyarakat adat Lampung adalah jujur melalui proses pertunangan.

Selanjutnya dengan perkembangan zaman yang demikian dinamis, pergaluan muda-mudi sudah cukup terbuka tapi masih dalam kendali adat dan agama sehingga banyak terjadi proses perkawinan nakat, bubbai frekwensinya meningkat, bahkan banyak terjadi perkawinan antar suku (etnis).

Peristiwa perkawinan antar suku (etnis) ini faktanya tak dapat dibendung oleh karena itu secara adat harus diselesaikan. Proses penyelesaian perkawinan yang demikian ini dilakukan melalui kegiatan yaitu dijadikan warga masyarakat adat Lampung yang disebut dengan istilah mewarei dan dapat pula dengan adopsi (pengangkatan anak).

Pada umumnya warga asing ini diwareikan dengan salah satu keluarga sekampung dan sekebuwaian tetapi biasanya masih ada hubungan darah (berkerabat) dan kedudukan sebanding.

Disamping makna lain di atas kegiatan mewarei ini juga dimaksudkan agar anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan mempunyai kelamo atau benulung orang Lampung sehingga hubungan kekerabatan menjadi bertambah erat.
Selain itu yang bersangkutan akan menjadi bebas bergaul dalam masyarakat adatnya karena ia sudah berstatus sebagai warga Lampung.
Konsekwensi lain tentunya dengan peristiwa ini pihak yang bersangkutan sudah terkena cepalo ( orang) yang dianut oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Selanjutnya perlu difahami bahwa untuk tertibnya acara maka didahulukan kegiatan mewarei baru kegiatan perkawinan dilangsungkan.

Mengenai kapan kegiatan adat ini dilakukan pada dasarnya tidak harus tepat waktu, dalam arti pihak yang akan melangsungkan perkawinan akan terhambat. Sebab kegiatan ini dapat dilakukan kemudian sesuai dengan kemampuan atau dapat digabung dengan kegiatan keluarga lainnya.

Selanjutnya acara serimonialnya sama dengan serimonial yang tergabung pada acara mewarei karena kebaikan.

Posted in Uncategorized | Comments Off on PRINSIP ADAT MEWAREI (BERSAUDARA)

EMPAT PILAR PIIL PESENGGIRI DALAM SISTEM KEKELUARGAAN DAN KEPENYIMBANGAN ADAT LAMPUNG

Oleh
Abdul Syani

Masyarakat Lampung menganut falsafah hidup Piil Pesenggiri dan bermoral tinggi yang didukung identitas pribadi Juluk Adek, prilaku/sikap nemui nyimah, nengah nyappur, dan Sakai Sambayan. Falsafah hidup ini merupakan acuan masyarakat Lampung untuk selalu bersikap terbuka dan memiliki rasa solidaritas yang tinggi. baik dengan sesama kelompok maupun dengan masyarakat lainnya. Dalam praktek pergaulan kemasyarakatan sehari-hari keadaan ini senantiasa didukung oleh eksistensi aksara dan bahasa Lampung sebagai alat komunikasi yang relatif effektif, karena didasari oleh nilai-nilai moral dan keimanan yang cukup tinggi, khususnya agama Islam.

Falsafah hidup Piil Pesenggiri yang didukung oleh 4 (empat) pilar penopang yang kokoh tersebut merupakan pedoman warga masyarakat untuk berbuat dan bertindak secara realitas dan dinamis. Dampak lain dari falsafah hidup tersebut secara umum dapat senantiasa mendorong masyarakat Lampung menjadi lebih kritis dalam berencana penuh dengan pertimbangan dalam rangka usaha untuk tetap berjuang terus demi kemajuan.

Selanjutnya matra nemui nyimah dan nengah nyappur pada realisasinya berkembang menjadi suatu sifat mudah menerima warga baru dan melupakan peristiwa/kondisi yang kurang baik/kurang mengembangkan. Sedangkan matra nengah nyappur merupakan embrio dari sifat manusia yang mudah memaafkan antar sesama.

Masyarakat Lampung adalah masyarakat genealogis yang menganut sistem kekeluargaan patrilinial. Masyarakat genealogis artinya di mana anggota masyarakatnya merasa seasal seketurunan atas dasar ikatan darah. Sistem kekeluargaan yang bersifat patrilinial menggambarkan bahwa peranan laki-laki (suami) lebih menonjol jika dibandingkan dengan perempuan (isteri) karena ia berfungsi sebagai penerus keturunan.

Dalam menata kekeluargaan, masyarakat Lampung berlandaskan pada ikatan darah dan, atau hubungan darah sangat kuat. Dikatakan sangat kuat karena seorang harus/dituntut untuk mengetahui susunan kekeluargaan minimal 3 garis keatas (vertikal) dan demikian pula kesamping atau horizontal. Ikatan darah artinya ego menarik garis keturunannya berdasarkan kelangsungan garis keatas kebawah secara vertikal, sedangkan hubungan darah disebabkan adanya hubungan perkawinan.

Contoh: Seorang harus tahu siapa kakak dan neneknya serta tunjuk (buyutnya), sedangkan secara horizontal ia harus tahu siapa saudara ibunya (kelamo) laki-laki dan perempuan (kenulang) dan seterusnya 2 garis keatas

Masyarakat Lampung memiliki struktur kekeluargaan yang relatif jelas gambarannya. Sebagai masyarakat adat yang bertingkatan karena masyarakat yang sebagian masyarakat bertingkat maka masing-masing tingkatan jelas wewenangnya. Bila diperhatikan dari struktur adek yang digunakan pada diri pribadi seseorang. Hal ini terlihat pada sistem penataan adek yang digunakan oleh seseorang yaitu dengan urutan yang umum sebagai berikut:
(1) Suttan /Suntan/Settan
(2) Pangiran
(3) Rajo/Raja/Ratu
(4) Ngedeko/Dalam
(5) Radin

Struktur masyarakat adat ini memerlukan suatu lembaga Kepemimpinan yang disebut Kepunyimbangan. Lembaga Kepunyimbangan ini pada hakekatnya menunjukkan tingkat kewenangan seseorang dalam keluarga, kerabat dan masyarakat adantany, baik dalam suatu kebuayan, kelompok dan masyarakat adat lainnya.

Lembaga Kepemimpinan masyarakat adat Lampung disebut lembaga Kepunyimbangan. Lembaga kepunyimbangan untuk berwenang menciptakan norma sosial, norma hukum sebagai pedoman bagi warga masyarakat adat untuk berperilaku dalam pergaulan sesama anggota maupun dengan masyarakat lainnya. Lembaga Kepunyimbangan ini sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya, dengan memperhatikan prinsip kebersamaan dalam kehidupan bermusyawarah untuk mendapatkan mufakat yang kemudian menjadikannya keputusan yang harus ditaati oleh seluruh warga masyarakatnya. Keputusan musyawarah ini menciptakan dan menetapkan pala prilaku umum anggota masyarakat yang berbentuk norma yang berisikan kebolehan dan larangan (cepalo). Segala sesuatu keputusan berupa ketetapan/keputusan para punyimbang ini harus dilakukan dalam suatu rapat yang disebut perwatin adat, (musyawarah para punyimbang adat) sesuai dengan tingkatannya.

Memperhatikan uraian di atas, maka dapat kiranya maklumi bahwa punyimbang memiliki kewenangan yang cukup luas mengatur kehidupan dan penghidupan anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan sesama anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan lingkungan alam sekitarnya.

Secara sistematis tanggungjawab penyimbang dilaksanakan secara berjenjang yaitu masalah keluarga diselesaikan oleh keluarga dilaporkan kepada punyimbang sukunya, masalah yang menyangkut suku diselesaikan oleh para punyimbang suku dilaporkan kepada punyimbang kampung atau buwai yang ada di kampung yang bersangkutan. Gambaran ini menunjukkan bahwa tingkatan musyawarah itu dimulai dari musyawarah keluarga, suku dan kampung, pada akhirnya kebuwaian (yang sekarang disebut marga).

Masyarakat Lampung pada hakekatnya adalah msyarakat Relegius yang taat, artinya masyarakar yang hidup penuh dengan kedamaian dan keseimbangan antara dunia dan akhirat, jasmani dan rohani, disamping itu masyarakat Lampung selalu memelihara hubungan yang harmoni dengan lingkungan alam sekitarnya sebagai anugerah Allah Subhanataala.

Sebagai implementasi dalam kehidupan sehari-hari apabila terdapat perbedaan atau konflik dalam prilaku maka kaedah keagamaan (khususnya agama Islam) yang digunakan sebagai standar/ukuran perbuatan yang baik dan benar, disamping norma kebiasan.

Hubungan Perkawinan, hubungan perkawinan pada masyarakat Lampung pada dasarnya menganut prinsip eksogami, artinya perkawinan yang dilaksanakan antara dua insan yang berlainan clan (kelompok masyarakat Kampung sendiri). Artinya seseorang dapat melakukan hubungan perkawinan sekampung asalkan lain suku dalam kampung yang bersangkutan dapat pula berlainan kampung baik sekeluarga maupun tidak (dengan sekerabat lain). Yang sangat ideal perkawinan bagi anggota masyarakat Lampung adalah antara putar/putri yang status ibunya. Saudar kandung (kakak-beradik) atau lembaga kenubi. Artinya lembaga perkara tersebut memenuhi persyaratan eksogami dan masih ada hubungan darah, serta tidak menyalahi ketentuan/kaedah hukum agama Islam.

Selanjutnya masyarakat adat lampung menganut prinsip perkawinan antara sesama orang Lampung, pada dasarnya/prinsip tersebut mengandung makna bahwa untuk mempererat hubungan keluarga. Tentunya harus didukung dengan pemahaman prilaku dan tata cara adat Lampung, disamping mempermudah proses penyesuaian kehidupan berumah tangga. Hal ini yang menjadi dasar pertimbangan adalah agama, dimana ada keharusan beragama Islam. Agama Islam ini bagi masyarakat Lampung merupakan suatu rujukan yang bersifat absolut, dalam arti tidak dapat ditawar-tawar.

Prinsip perkawinan bagi masyarakat Lampung adalah perbuatan yang sangat sakral artinya perkawinan tersebut harus mendapat ridho Tuhan, direstui oleh ayah ibu dan keluarga. Konsekwensi dari prinsi ini maka perkawinan bagi masyarakat adat Lampung hanya dilakukan untuk satu kali seumur hidup, bila terjadi pemutusan perkawinan berarti perbuatan tersebut menjadi pelanggaran dan yang bersangkutan bersamaan dengan keluarga besarnya terkena sanksi adat.

Posted in Uncategorized | Comments Off on EMPAT PILAR PIIL PESENGGIRI DALAM SISTEM KEKELUARGAAN DAN KEPENYIMBANGAN ADAT LAMPUNG

FALSAFAH HIDUP MASYARAKAT LAMPUNG SEBUAH WACANA TERAPAN

Oleh: ABDUL SYANI

Dari segi falsafah hidup pada hakekatnya masyarakat Lampung secara umum memiliki kesamaan pandangan hidup yang disebut dengan fiil pesenggiri. Piil Pesenggiri adalah tatanan moral yang merupakan pedoman bersikap dan berperilaku masyarakat adat Lampung dalam segala aktivitas hidupnya. Falsafah hidup orang Lampung sejak terbentuk dan tertatanya masyarakat adat adalah piil pesenggiri. Piil (fiil=arab) artinya perilaku, dan pesenggiri maksudnya bermoral tinggi, berjiwa besar, tahu diri, tahu hak dan kewajiban. Piil pesenggiri merupakan potensi sosial budaya daerah yang memiliki makna sebagai sumber motivasi agar setiap orang dinamis dalam usaha memperjuangkan nilai-nilai positif, hidup terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sebagai konsekuensi untuk memperjuangkan dan mempertahankan kehormatan dalam kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat Lampung berkewajiban untuk mengendalikan perilaku dan menjaga nama baiknya agar terhindar dari sikap dan perbuatan yang tidak terpuji. Piil pesenggiri sebagai lambang kehormatan harus dipertahankan dan dijiwai sesuai dengan kebesaran Juluk-adek yang disandang, semangat nemui nyimah, nengah nyappur, dan sakai sambaiyan dalam tatanan norma Titie Gemattei.

Piil pesenggiri sebagai tatanan moral memberikan pedoman bagi perilaku pribadi dan
masyarakat adat Lampung untuk membangun karya-karyanya. Piil pesenggiri merupakan suatu keutuhan dari unsur-unsur yang mencakup Juluk-adek, Nemui-nyimah, Nengah-nyappur, dan Sakai-Sambaiyan yang berpedoman pada Titie Gemattei adat dari leluhur mereka. Apabila ke-4 unsur ini dapat dipenuhi, maka masyarakat Lampung dapat dikatakan telah memiliki piil pesenggiri. Piil-pesenggiri pada hakekatnya merupakan nilai dasar yang intinya terletak pada keharusan untuk mempunyai hati nurani yang positif (bermoral tinggi atau berjiwa besar), sehingga senantiasa dapat hidup secara logis, etis dan estetis. Secara ringkas unsur-unsur Piil Pesenggiri itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Juluk-Adek

Secara etimologis Juluk-adek (gelar adat) terdiri dari kata juluk dan adek, yang masing-masing mempunyai makna; Juluk adalah nama panggilan keluarga seorang pria/wanita yang diberikan pada waktu mereka masih muda atau remaja yang belum menikah, dan adek bermakna gelar/nama panggilan adat seorang pria/wanita yang sudah menikah melalui prosesi pemberian gelar adat. Akan tetapi panggilan ini berbeda dengan inai dan amai. Inai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang perempuan yang sudah menikah, yang diberikan oleh pihak keluarga suami atau laki-laki. Sedangkan amai adalah nama panggilan keluarga untuk seorang laki-laki
yang sudah menikah dari pihak keluarga isteri.

Juluk-adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu juluk-adek merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan juluk-adek ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmiannya. Juluk adek ini biasanya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh; Pengiran, Dalom, Batin, Temunggung, Radin, Minak, Kimas dst. Dalam hal ini masing-masing kebuwaian tidak selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan.

Karena juluk-adek melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud prilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Juluk-adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya.

b. Nemui-Nyimah

Nemui berasal dari kata benda temui yang berarti tamu, kemudian menjadi kata kerja nemui yang berarti mertamu atau mengunjungi/silaturahmi. Nyimah berasal dari kata benda “simah”, kemudian menjadi kata kerja “nyimah” yang berarti suka memberi (pemurah). Sedangkan secara harfiah nemui-nyimah diartikan sebagai sikap santun, pemurah, terbuka tangan, suka memberi dan menerima dalam arti material sesuai dengan kemampuan. Nemui-nyimah merupakan ungkapan asas kekeluargaan untuk menciptakan suatu sikap keakraban dan kerukunan serta silaturahmi. Nemui-nyimah merupakan kewajiban bagi suatu keluarga dari masyarakat Lampung umumnya untuk tetap menjaga silaturahmi, dimana ikatan keluarga secara genealogis selalu terpelihara dengan prinsip keterbukaan, kepantasan dan kewajaran.

Pada hakekatnya nemui-nyimah dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya nemui-nyimah tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada sikap dan perbuatan tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan sosial yang berlaku.

Bentuk konkrit nemui nyimah dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Suatu keluarga yang memiliki keperdulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain.

c. Nengah-Nyappur

Nengah berasal dari kata benda, kemudian berubah menjadi kata kerja yang berarti berada di tengah. Sedangkan nyappur berasal dari kata benda cappur menjadi kata kerja nyappur yang berarti baur atau berbaur. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sikap suka bergaul, suka bersahabat dan toleran antar sesama. Nengah-nyappur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan, asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap nengah-nyappur menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap nengah nyappur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan seklaigus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah-nyappur secara wajar dan positif.

Sikap nengah-nyappur juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggabarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Nengah-nyappur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

d. Sakai-Sambaiyan

Sakai bermakna memberikan sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam
bentuk benda dan jasa yang bernilai ekonomis yang dalam prakteknya cenderung
menghendaki saling berbalas. Sedangkan sambaiyan bermakna memberikan sesuatu
kepada seseorang, sekelompok orang atau untuk kepentingan umum secara sosial
berbentuk benda dan jasa tanpa mengharapkan balasan.

Sakai sambaiyan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami
makna kebersamaan atau guyub. Sakai-sambayan pada hakekatnya adalah menun-
jukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan
pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpandang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Selanjutnya Titie Gemattei, yang terdiri dari dua suku kata titie dan gemattei. Titie berasal dari kata titi yang berarti jalan, dan gemantie berarti lazim atau kebiasaan leluhur yang dianggap baik. Wujud titie gemanttei secara konkrit berupa norma yang sering disebut kebiasaan masyarakat adat. Kebiasaan masyarakat adat ini tidak tertulis, yang terbentuk atas dasar kesepakatan masyarakat adat melalui suatu forum khusus (rapat perwatin Adat/Keterem).

Titie gemattei tersebut berisi keharusan, kebolehan dan larangan (cepalo) untuk berbuat dalam penerapan semua elemen Piil Pesenggiri. Memperhatikan proses normatif hubungan sosial titie gemattei ini, maka dalam aktualisasi penerapannya senantiasa amat lentur dan fleksibel mengikuti tuntutan perubahan (selalu terjadi penyesuaian). Contoh; pada masa lalu setiap penyimbang suku di Anek, Kampung, Tiyuh atau Pekon harus mempunyai tempat mandi khusus di sungai (disebut kuwaiyan, pakkalan), tetapi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman diganti dengan kamar mandi.

Titie gemattie juga mempunyai pengertian sopan santun untuk kebaikkan yang diutamakan berdasarkan kelaziman dan kebiasaan. Kelaziman dan kebiasaan yang berdasarkan kebaikkan ini pada hakekatnya menggambarkan bahwa masyarakat Lampung mempunyai tatanan kehidupan sosial yang teratur. Sikap membina kebiasaan yang berdasarkan kebaikkan merupakan modal dasar pembangunan dan pemahaman terhadap budaya malu baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat. Prinsip hidup yang terkandung dalam titie gemattei merupakan pedoman
dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sikap perilaku yang melahirkan cepalo (norma hukum) yang kongkrit dan terbentuknya tatanan hukum yang baru, sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Tata nilai budaya masyarakat Lampung sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya
merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat setempat agar survive secara wajar dalam membina kehidupan dan penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat maupun bermasyarakat secara luas.

Dalam membina kehidupan dan penghidupan yang wajar diperlukan rambu-rambu normatif sebagai pedoman untuk berperilaku. Rambu-rambu dan pedoman itu berwujud ketentuan-ketentuan, yang berisikan larangan (cepalo) dan keharusan (adat) untuk diamalkan oleh setiap anggota masyarakat pendukungnya. Sudah menjadi kenyataan bahwa pedoman hidup tersebut merupakan sarana untuk pembentukkan sikap dan prilaku. Dengan demikian diharapkan akan tercipta suatu ketenteraman dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat Lampung juga mempunyai strata (tingkatan) kehidupan, baik berdasarkan status genealogis (keturunan, Umur), maupun status sosial dalam adat (penyimbang buwai, tiyuh, dan suku). Dalam sistem strata kehidupan masyarakat adat sehari-hari terjadi interaksi antara anggota kelompok intern satu keturunan adat dan antar kelompok masyarakat yang berbeda keturunan adatnya. Dalam realitas aplikasi kultural senantiasa terjadi proses penentuan status, hak, dan kewajiban masing-masing strata berdasarkan kesadaran bersama.

Status sosial seorang anggota masyarakat dapat dikenali antara lain dari juluk adeknya yang mencerminkan strata golongan kepenyimbangan. Di samping itu dapat juga ketahui dari garis lurus status kepenyimbangannya, yaitu penyimbang buwai/marga, tiyuh/anek atau penyimbang suku. Seseorang yang berstatus sebagai penyimbang buwai, berarti ia memiliki tanggungjawabnya yang jauh lebih besar dari pada golongan penyimbang-penyimbang lainnya.

Posted in Uncategorized | Comments Off on FALSAFAH HIDUP MASYARAKAT LAMPUNG SEBUAH WACANA TERAPAN