Mengembalikan fungsi hutan

Catatan: materi ini telah dimuat pada harian Lampung Post (Selasa, 15 Juni 2010)

Oleh: Ir. Indriyanto, M.P.

Pembangunan kehutanan yang berdasarkan atas filosofi kelestarian hutan tidak akan pernah berhasil jika masih banyak orang yang tidak memiliki kesadaran hukum untuk tidak merusak hutan.  Istilah merusak hutan tidak hanya melakukan penebangan liar (illegal logging) atau membakar hutan saja, melainkan memanfaatkan lahan dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya misalnya hutan produksi hanya ditanami tanaman semusim, hutan lindung ditanami tanaman semusim, apalagi jika hal tersebut terjadi pada kawasan konservasi yang seharusnya terjaga kondisi dan tipe ekosistemnya.

Kawasan hutan produksi di Indonesia diharapkan berfungsi untuk memproduksi hasil hutan, utamanya adalah kayu dan/atau nir-kayu seperti lateks, resin, kopal, gom, buah, biji, dan lain sebagainya.  Jadi, hutan tanaman industri misalnya itu merupakan hutan produksi yang diharapkan menghasilkan bahan baku untuk pengembangan industri kehutanan (industri kertas, tekstil, dan kayu komposit).  Bagaimana industri kehutanan bisa berkembang jika hutan tanaman industrinya menghasilkan singkong, padahal masyarakat juga memerlukan kertas, benang, kain, dan kayu (kayu asli maupun kayu komposist) untuk kelayakan hidupnya.  Kemajuan bidang pendidikan, administrasi, informasi, dan bidang-bidang lainnya tidak terlepas dari sarana yang berbahan kertas misalnya buku cetak, buku tulis, amplop, dan lain sebagainya.

Kebutuhan terhadap kertas di Indonesia setiap tahunnya terus mengalami peningkatan.  Sebagai gambaran, konsumsi kertas pada tahun 2003 adalah 5,31 juta ton, tahun 2004 sebanyak 5,40 juta ton, tahun 2005 sebanyak 5,61 juta ton, dan prakiraan pada tahun 2009 sebanyak 6,45 juta ton.  Untuk kategori industri pulp, saat ini Indonesia menduduki peringkat ke-9 di dunia yang produksinya dapat mengisi 2,4% pangsa pasar dunia. Untuk kategori industri kertas, Indonesia menduduki peringkat ke-12 di dunia yang produksinya dapat mengisi 2,2% pangsa pasar dunia.  Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pulp dan kertas pada tahun-tahun yang akan dating, Pemerintah Indonesia menggalakkan upaya penanaman hutan tanaman industri (HTI) dengan harapan kebutuhan bahan baku kayu untuk industri kertas dapat terpenuhi melalui HTI.  Upaya tersebut tentunya harus didukung oleh semua komponen bangsa agar tujuannya dapat tercapai.

Gambaran tentang keberadaan industri di Indonesia beserta kebutuhan bahan bakunya adalah sebagai berikut.  Jumlah industri pengolahan kayu berdasarkan izin yang ada sebanyak 1.881 unit yang mencakup industri Sawmill (penggergajian) sebanyak 1.618 unit dengan kebutuhan bahan baku 22,09 juta m3/tahun, industri Plymill (kayu lapis) sebanyak 107 unit dengan kebutuhan bakan baku 18,87 juta m3/tahun, industri Pulpmill (bubur kayu) sebanyak 6 unit dengan kebutuhan bahan baku 17,91 juta m3/tahun, dan jenis industri kayu lainnya sebanyak 150 unit dengan kebutuhan bahan baku 4,61 juta m3/tahun. Dengan demikian prakiraan kebutuhan kayu untuk bahan baku industri tersebut sebanyak 63,48 juta m3/tahun, sedangkan kemampuan produksi kayu bulat rata-rata 22,80 juta m3/tahun yang dipungut dari hutan alam, hutan tanaman, dan hutan rakyat.  Hal ini mengakibatkan terjadi kekurangan kebutuhan bahan baku sebesar 40,68 juta m3 per tahun.  Oleh karena itu, jika Indonesia ingin industri kehutanannya maju maka harus diimbangi dengan mengoptimalkan fungsi kawasan hutan produksi melalui percepatan reboisasi seluruh kawasan hutan produksi yang rusak dalam rangka pembangunan hutan tanaman, serta mengembalikan pemanfaatan kawasan hutan tersebut sesuai dengan fungsinya.

Kita juga perlu menyadari bahwa kecepatan rehabilitasi hutan masih sangat rendah dibandingkan dengan laju deforestasi (kerusakan hutan) yang terjadi, oleh karena itu pemerintah harus segera melakukan upaya percepatan rehabilitasi hutan.  Perlu diketahui bahwa total luas kawasan hutan di Indonesia berdasarkan tataguna hutan kesepakatan (TGHK) adalah 137.090.468,2 hektar atau lebih kurang 71% dari luas daratan Indonesia.  Kawasan hutan tersebut mencakup hutan konservasi seluas 23,54 juta hektar (17,17%), hutan lindung seluas 31,60 juta hektar (23,05%), hutan produksi terbatas seluas 22,50 juta hektar (16,41%), hutan produksi bebas seluas 36,65 juta hektar (26,73%), dan hutan produksi konversi seluas 22,80 juta hektar (16,63%).  Kawasan hutan yang bervegetasi hutan (berwujud hutan) pada hutan konservasi seluas 14.365.040 hektar (61,02%), pada hutan lindung seluas 22.101.710 hektar (69,93%), pada hutan produksi terbatas seluas 18.180.190 hektar (80,79%), pada hutan produksi bebas seluas 20.624.330 (56,27%), dan pada hutan produksi konversi seluas 10.693.160 hektar (46,90%).  Jika melihat kondisi penutupan vegetasi hutan (area berhutan) pada tiap jenis hutan di Indonesia, mungkinkah ekosistem hutan tersebut berfungsi secara optimal?  Padahal ekosistem hutan dapat berfungsi optimal apabila penutupan vegetasinya sempurna.  Persentase penutupan vegetasi hutan di Indonesia bervariasi pada setiap jenis hutan, namun rata-rata persentase penutupannya sebesar 62, 71%.  Hal ini berarti bahwa rata-rata persentase luas kawasan hutan yang tidak berhutan adalah 37,29%.

Adapun di Porvinsi Lampung total luas kawasan hutannya adalah 1.004.735 hektar yang terdiri atas hutan konservasi 462.030 ha, hutan lindung 317.615 ha, hutan produksi terbatas 33.358 ha, dan hutan produksi bebas 191.732 ha.  Rata-rata persentase luas kawasan hutan di Provinsi Lampung yang bervegetasi hutan sebesar 19,73%, ini berarti bahwa kawasan hutan di daerah ini yang tidak bervegetasi sebesar 80,27%.  Dengan kondisi ekosistem hutan yang demikian, tentu saja fungsinya tidak optimal, oleh karena itu rehabilitasi hutan perlu prioritas serta pemikiran seksama dan konsisten untuk tidak mengubah fungsi hutan.

Terkait dengan hal tersebut, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan status dan fungsi hutan, serta kesadaran masyarakat pada setiap level untuk tidak merusak hutan perlu ditingkatkan melalui penyuluhan tentang aspek tersebut dan penekanan pada perbaikan moral.  Pihak kehutanan diharapkan terus melakukan penataan batas kawasan hutannya agar memudahkan dalam penelusuran batas-batas kawasan, hal ini sangat penunjang dalam aspek status hukum kawasan dan demi keamanan hutan dan kawasannya.

————————————-