Menjaga ekosistem hutan

MENJAGA KESEIMBANGAN EKOSISTEM HUTAN

Oleh: Ir. Indriyanto, M.P.

Catatan: materi ini telah dimuat pada harian Lampung Post (Kamis, 5 Agustus 2010)

Peristiwa yang terkait dengan keluarnya satwa/binatang liar dari hutan dan memasuki lahan pertanian bahkan sampai ke wilayah pemukiman penduduk di luar kawasan hutan seringkali terjadi.  Sebagaimana informasi pada berbagai media cetak tentang peristiwa tersebut misalnya keluarnya puluhan gajah liar dari TNWK (Taman Nasional Way Kambas) dan masuk ke lahan pertanian sehingga mengakibatkan tanaman milik petani rusak (Tribun Lampung 28 Juli 2010).

Sesungguhnya peristiwa keluarnya gajah liar tersebut terjadi hampir setiap tahun, peristiwa yang meresahkan ini sering terjadi sejak tahun 1999 hingga sekarang, bahkan barangkali sebelum tahun 1999 sudah sering terjadi dengan intensitas kejadian yang kecil.  Menurut Berita Daerah-Sumatra (Jumat 16 Oktober 2008), pada periode tahun 1999—2008 intensitas kejadian keluarnya gajah liar setiap tahun dari kawasan hutan cenderung meningkat walaupun peristiwa terbesar terjadi pada tahun 2000 dengan intensitas kejadian 10 kali setahun yang melibatkan 154 ekor gajah liar.

Selain gajah liar, ada juga satwa liar golongan Mamalia lainnya yang keluar dari habitatnya, yaitu rusa baik dari TNWK maupun dari TNBBS (Taman Nasional Bukit Barisan Selatan) (Tribun Lampung 18 Juli 2010).  Bahkan berdasarkan hasil penelitian Ahmad (2010), banyak jenis satwa liar anggota famili Felidae yang ternyata juga keluar dari TNBBS dan menyerang ternak milik masyarakat di sekitar hutan tersebut.  Di antara anggota famili Felidae yang keluar dari TNBBS antara lain: macan dahan, kucing emas, kucing batu, kucing hutan, dan kucing kepala datar.

Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan ekologi dalam ekosistem hutan sangat jelek.  Keberadaan setiap komponen dalam ekosistem hutan membentuk jaringan makanan atau jaringan ekologi, sehingga apabila ada komponen dalam jaringan tersebut putus (hilang, rusak, atau musnah) maka keseimbangan ekologi akan terganggu.  Keseimbangan ekologi dalam ekosistem hutan dikatakan baik apabila komponen pembentuk ekosistem hutan itu lengkap dan setiap komponen mampu berperan sesuai dengan niche (relungnya) dalam ekosistem tersebut, selain itu ekosistem mampu mengatur dirinya sendiri (self regulation).  Bahkan sifat self regulation itu terjadi antarkomponen yang membentuk jaringan ekologi dalam ekosistem hutan, sehingga secara alamiah suatu komponen dikendalikan oleh komponen lainnya.

Sebagai contoh, kondisi populasi gajah liar akan dikendalikan oleh keberadaan pakannya (rumput, semak, herba, pohon), demikian pula kondisi populasi pakan tersebut akan dikendalikan oleh keberadaan gajah liar.  Oleh karena itu, apabila populasi pakan berlimpah maka populasi gajah akan cenderung meningkat.  Semakin meningkat populasi gajah, maka kebutuhan pakan akan meningkat dan eksploitasi gajah terhadap pakan meningkat, sehingga populasi pakan berkurang.  Berkurangnya populasi pakan akan menyebabkan penurunan populasi gajah, demikian dan seterusnya dalam kondisi ekosistem hutan yang keseimbangan ekologinya baik akan terjadi perubahan yang bersifat siklis.  Demikian pula hubungan antara harimau sebagai predator (pemangsa) dengan rusa sebagai prey (hewan yang dimangsa) secara alamiah akan terjadi perubahan populasi yang bersifat siklis, artinya populasi kedua binatang tersebut mengalami perubahan namun bisa kembali lagi ke kondisi semula.  Hal ini akan berbeda jika ada campur tangan manusia, misalnya ada pemburuan satwa yang pasti menyebabkan perubahan populasi tidak menentu dan merusak keseimbangannya.

Perlu diketahui bahwa hutan (apalagi hutan alam) harus dipandang sebagai sebuah ekosistem yang berarti hutan tidak hanya terdiri atas pepohonan saja, akan tetapi harus ada tetumbuhan lain selain pohon yang tumbuh, serta berbagai jenis binatang yang hidup di dalamnya.  Satwa atau binatang liar adalah bagian dari komponen ekosistem hutan.  Adapun keberadaan hutan bagi satwa liar adalah sebagai habitat (tempat hidup).

Habitat satwa liar merupakan tempat hidup satwa liar yang mencakup berbagai komponen lingkungan di tempat tersebut.  Komponen lingkungan pada habitat satwa terdiri atas komponen biotik (hayati) dan komponen abiotik (non-hayati atau benda mati) yang dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan satwa liar.  Tetumbuhan, baik berupa pohon maupun bukan pohon merupakan bagian dari komponen biotik yang berperan sebagai produsen dalam jaringan ekologi dan mempunyai peran yang lainnya dalam suatu habitat satwa.  Dari segi peran komponen habitat, maka tetumbuhan (pohon dan tumbuhan lainnya) berfungsi sebagai sumber pakan, tempat berteduh dari sinar matahari dan hujan lebat, tempat bersarang, dan fungsi pengendali iklim mikro habitat.

Daya dukung lingkungan bagi habitat satwa liar harus dijaga dan ditingkatkan agar bisa menjadi tempat yang layak bagi hidup dan tumbuhnya satwa.  Faktor yang mempengaruhi daya dukung lingkungan habitat satwa antara lain: keberadaan sumber pakan, tempat bernaung/berteduh, tempat bersarang, keberadaan sumber air, luasan ruang atau wilayah jelajah (home range), serta keamanan dan kenyamanan lingkungan.

Perusakan hutan merupakan bentuk gangguan yang berpengaruh negatif terhadap keseimbangan ekosistem hutan dan sekaligus berpengaruh negatif terhadap daya dukung lingkungan habitat satwa liar.  Perusakan hutan menyebabkan berkurangnya sumber pakan satwa, hilangnya fasilitas bernaung/berteduh bagi satwa, hilangnya tempat bersarang dan bertengger bagi satwa arboreal (yang hidupnya pada tajuk pohon), menyempitnya ruang jelajah, mengganggu keselamatan hidup satwa dan mengurangi kenyamanan dan mengganggu proses reproduksi satwa.

Tingkat kerusakan ekosistem hutan di Indonesia sudah sangat memprihatinkan.  Rata-rata laju kerusakan hutan (deforestasi) pada kawasan hutan di Indonesia (data tahun 2000 hingga 2005) berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Planologi Kehutanan (2006) adalah sebesar 1.089.560 hektar/tahun.  Persentase penutupan vegetasi hutan di Indonesia bervariasi pada setiap jenis hutan, namun rata-rata persentase penutupannya adalah 62, 71% (Departemen Kehutanan, 2008).  Persentase penutupan vegetasi hutan di Provinsi Lampung sebesar 19,73%, ini berarti bahwa kawasan hutan di Provinsi Lampung yang tidak bervegetasi sebesar 80,27%.  Persentase penutupan vegetasi pada kawasan konservasi di Provinsi Lampung sebesar 30,46%, berarti terdapat 69, 54% luas kawasan konservasi yang rusak atau tidak bervegetasi.

Sumber penyebab kerusakan hutan tersebut memang banyak, misalnya penebangan hutan secara liar, perladangan dalam kawasan hutan secara liar, perambahan kawasan hutan, pembakaran hutan, perburuan satwa secara liar, berbagai bentuk alih fungsi kawasan hutan, dan lain sebagainya.  Semua kegiatan perusakan hutan tersebut menyebabkan turunnya kualitas habitat dan menyempitnya habitat alamiah satwa, hilangnya sumber pakan satwa, menyebabkan satwa terganggu dan berpindah tempat, terganggunya proses reproduksi dan kematian satwa, hilangnya fasilitas bernaung/berteduh bagi satwa, hilangnya tempat bersarang dan tempat bertengger satwa arboreal.  Oleh karena itu, semua bentuk perusakan hutan harus tidak dilakukan (apalagi terhadap kawasan pelestarian alam atau kawasan konservasi) karena dapat mengganggu keseimbangan ekosistem hutan tersebut.

Kondisi ekosistem hutan konservasi yang memprihatinkan itu ternyata belum membuat seluruh masyarakat sadar untuk berupaya menjaga dan memulihkan kembali kondisinya agar keseimbangan ekologi di dalamnya menjadi baik.  Padahal kawasan konservasi diharapkan bisa menjadi pilar untuk melestarikan tipe ekosistem asli, serta melestarikan keanekaragaman flora dan fauna.  Oleh karena itu, pengelola TNWK dan TNBBS harus berupaya memulihkan keseimbangan ekologi dalam ekosistem hutan konservasi dengan memprioritaskan program percepatan rehabilitasi kawasan hutan agar daya dukung lingkungan habitat satwa menjadi baik, serta meningkatkan program pengamanan kawasan hutan dari berbagai faktor perusak hutan.  Namun upaya tersebut harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah dan oleh seluruh lapisan masyarakat.  Dukungan pemerintah yang dibutuhkan secara nyata terutama terkait dengan penerapan kebijakan penanganan penyebab dan pelaku perusak hutan, kemudian pembinaan masyarakat akan kesadaran hukum, serta penegakan hukum.  Pemerintah seharusnya juga sungguh-sungguh melakukan penanganan terhadap para perambah hutan dalam kawasan pelestarian alam dengan program resettlement (pemukiman kembali) yang penempatannya dilakukan pada sistem tata ruang yang tidak mengganggu keseimbangan ekologi baik dalam ekosistem hutan maupun dalam ekosistem lainnya.

———————————————–