Militer, Politik, dan Kompetensi Kepemimpinan Sipil

Saya sepakat dengan pandangan bahwa Indonesia patut mengingat pengalaman kurang mengesankan selama Orde Baru berkuasa, yakni betapa kuatnya peran pemerintah pusat dalam mengelola pemerintahan serta upaya ‘militerisasi’ (kepemimpinan) di hampir seluruh provinsi dan kabupaten. Selain itu, benar bahwa nilai-nilai demokratis yang kini tengah mekar di Tanah Air mesti dijaga agar tetap luhur dan terhindar dari budaya militeristik.

Harus diakui, memang terdapat perbedaan mendasar soal nilai, ciri/karakter, dan fungsi/peran antara militer dan sipil. Dibekali pengetahuan dan kemudian dilatih untuk berperang, militer mengelola force (daya paksa, kekuatan) untuk kepentingan nasional/negara, utamanya dari ancaman eksternal.

Namun, di masa kini, barangkali ada sejumlah kecil rasionalitas di dalam pendidikan dan kultur militer yang, dalam kadar atau dosis yang pas, patut dimaknai dan ditransformasi menjadi nilai-nilai yang konstruktif bagi kepemimpinan sipil di Indonesia selama ini yang masih relatif lemah, terlebih pasca-Reformasi 1998.

Hal itu saya dasarkan kepada kenyataan, sejak rezim Orde Baru tamat, Indonesia perlahan menuju ke arah sistem yang demokratis. Militer harus kembali ke peran dasarnya menjadi profesional, yaitu untuk pertahanan negara (menangkal ancaman eksternal) dan tidak terlibat dalam politik praktis dan bisnis. Alhasil, pelbagai posisi/jabatan yang memang merupakan domain sipil di beragam tingkatan, mesti dipercayakan kepada kalangan sipil yang cakap.

Sebagian posisi/jabatan sipil yang penting dan sentral – entah itu gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, hingga kepala desa; atau di tingkat pusat juga ada menteri, direktur jenderal, sekretaris jenderal, inspektur jenderal – yang selama lebih dari tiga dekade diisi oleh kalangan militer, kini harus ditempati oleh kalangan sipil yang – idealnya – kompeten.

Perkuat Kompetensi Sipil

Secara umum, salah satu dimensi penting dan krusial yang patut diakui dari profesi/organisasi militer dan kemudian layak diterjemahkan ke dalam makna yang tepat oleh kepemimpinan dan organisasi sipil ialah ‘kedisiplinan’.

Maka, memperkuat “civilian leadership competence” (kompetensi kepemimpinan sipil) secara perlahan di semua level pemerintahan di Indonesia adalah penting. Sebab, ia merupakan tumpuan untuk mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih secara menyeluruh. Semakin demokratis Indonesia, tuntutan itu tentu kian meningkat.

Pertanyaannya, sipil yang mana yang harus memiliki kompetensi? Lantas, kompetensi kepemimpinan seperti apa yang layak dimiliki dan ditingkatkan oleh kalangan sipil yang memang akan menopang penyelenggaraan pemerintahan sipil yang demokratis?

Kelompok pemimpin sipil di sini ialah mereka yang terpilih untuk ranah eksekutif di tingkat nasional, provinsial, dan lokal melalui pemilihan yang demokratis sekali lima tahun. Juga, mereka yang memang merupakan bagian dari pemimpin puncak aparatus birokrasi yang berperan sebagai mesin penggerak jalannya pemerintahan.

Tidak ada kata sepakat terkait cakupan kompetensi yang dimaksud. Tetapi, kata kunci yang dapat dikemukakan ialah mengacu pada dasar-dasar manajemen, yakni mengasah dan menerapkan secara konsisten kemampuan planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling.

Harvard Business Review (November 2010) pernah menanyai 195 global leaders di 15 negara dan 30 organisasi global soal leadership competencies yang harus dimiliki oleh para leader. Hasilnya, aspek ‘standar etika dan moral yang tinggi’ serta ‘tujuan yang jelas’ berada di urutan teratas.

Kecil Kemungkinan

Secara teoritis, dalam konteks pola kontrol sipil atas militer pasca-Perang Dingin, menurut Desch (1999), misalnya, militer relatif gampang dikontrol manakala yang dihadapi suatu negara ialah ancaman eksternal (internasional); dan, sebaliknya, militer akan sulit dikendalikan ketika menghadapi ancaman internal/domestik.

Di Indonesia, dalam jangka-panjang, menurut saya, kecil kemungkinan militer (aktif) melakukan intervensi terlalu jauh ke dalam ranah politik/pemerintahan. Setidaknya kita dapat berefleksi pada kejadian 1998 silam. Kala itu, militer mengawal jalannya transisi pemerintahan ke arah demokratis dengan relatif baik.

Akan tetapi, kenyataan bahwa tampilnya figur purnawirawan militer atau bahkan yang tengah aktif (lalu di tengah karier ia/mereka mengundurkan diri dari kedinasan) dan terjun langsung ke gelanggang politik praktis, tampaknya tidak bisa dibantah. Di masa depan, kecenderungan ini barangkali akan tetap ada kendatipun jumlahnya tidak begitu signifikan.

Dua Simpul Kritikal

Ironi dari demokrasi politik yang kita nikmati sejak Reformasi 1998 ialah terbukanya ruang yang sangat luas bagi siapa saja yang hendak memimpin di semua level pemerintahan; mulai dari nasional, provinsial, hingga lokal. Mereka yang tidak memiliki kemampuan pun bisa maju dan terpilih.

Sipil yang terpilih, secara demokratis sekalipun, terutama di pelbagai daerah, kerap terjebak di dalam dua simpul kritikal: hukum besi oligarki (pemerintahan yang dikelola oleh segelintir aktor/elite) dan kleptokrasi (kerja sama yang saling menguntungkan birokrat-korporat).

Terlebih lagi, sebagian besar partai politik tampaknya relatif gagal dalam menjalankan fungsi rekruitmen serta konsolidasi internalnya.

Pada akhirnya, penegakan hukum yang konsisten harus dikawal berbarengan dengan memperkuat kompetensi kepemimpinan sipil dalam merespon beragam persoalan di tingkat nasional, provinsial, dan lokal seiring dengan melonggarnya kedua simpul itu.

Indonesia kini membutuhkan 34 gubernur, 416 bupati, 98 wali kota; dan bahkan 7.094 camat, 8.412 lurah, serta 74.093 kepala desa – termasuk para aparatur sipil lainnya – yang dari hari ke hari harus semakin sadar untuk mempertajam kompetensi kepemimpinannya dalam menjalankan pelayanan publik terhadap lebih dari 250 juta manusia. Disiplin sosial dan pemenuhan beragam kebutuhan pokok adalah kunci stabilitas.

Generasi muda (sipil) Indonesia, terlebih mereka yang lahir di tahun 1970-an dan 1980-an, harus menyiapkan diri serta mengasah kemampuan memimpin sejak dini agar, di masa depan, cukup kompeten dalam mengisi beragam posisi di pelbagai tingkat pemerintahan.

Mereka harus memiliki cukup pengetahuan dan menyerap derasnya informasi regional dan global. Juga, menguasai keterampilan yang adaptif terhadap lingkungan yang dinamis, berani/cermat mengambil risiko, responsif terhadap keluhan masyarakat dalam pelayanan publik serta tidak defisit gagasan, inspirasi, dan inovasi.

Secara individual, mareka harus cakap dalam menatap masa depan dengan disiplin dan penuh percaya diri, tetapi tetap rendah hati. ***

IWAN SULISTYO, Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung

Posted in Defense and Security | Comments Off on Militer, Politik, dan Kompetensi Kepemimpinan Sipil

Mimpi Buruk Plagiarisme

oleh IWAN SULISTYO

Persoalan plagiarisme penting karena mengandung unsur merugikan dan, pada takaran tertentu, cukup sensitif. Tindakan plagiat dipandang merugikan karena berwujud pencurian atas ide/gagasan orang lain.

Tali-temali persoalan plagiarisme tidak hanya menyentuh aspek teknis-penulisan suatu karya ilmiah. Lebih dari itu, ia juga melibatkan dimensi etika dan moral.

Karenanya, saya sangat menyarankan agar di semester pertama penyelenggaraan pendidikan di semua perguruan tinggi di Indonesia, apapun tingkat stratanya, para mahasiswa baru (maba) harus dibekali ‘workshop singkat’ penulisan ilmiah, terutama cara mengutip dan memparafrase.

Di semester awal S-1, mungkin bekal workshop tidak terlalu mendalam mengingat, jelang penulisan skripsi, toh pelatihan itu umumnya juga akan diberikan. Namun, paling tidak, karena kerangka-pikir para maba S-1 masih kental nuansa SMA, mengenalkan cara berpikir ilmiah yang sarat kehati-hatian di semester awal, juga tidak ada salahnya. Bagi mahasiswa jenjang S-2 dan S-3 yang sudah cukup mapan dan berpengalaman, barangkali persoalan etika penulisan ilmiah ini relatif dipahami, kendati tetap penting dan harus senantiasa dijunjung tinggi.

Keharusan ‘mengutip sumber’ berarti menghargai ‘kepala’ manusia sebelumnya. Ia juga bermakna sikap ‘sadar diri’ akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Lebih makro, hal itu wujud dari hasrat kehati-hatian dalam menulis secara ilmiah.

Yang jelas, nilai-nilai academic ethics (etika akademik) harus tertanam di awal masa studi di kampus. Harapannya, para lulusan perguruan tinggi yang kelak akan mengisi sektor swasta, pemerintahan/birokrasi, dan di bidang pendidikan benar-benar sadar untuk tidak akan ‘mencuri’, mencuri dalam pengertian yang luas.

Pilar-pilar etika akademik harus disemai kepada para maba lewat proses belajar. Di tingkat S-1, para senior sebenarnya punya peran positif jika ‘intervensi’ yang dilakukan berwujud pengenalan etika dan norma ilmiah, ketimbang menggelar serangkaian kegiatan yang kurang produktif di kampus.

Masa-masa ini sangat berharga bila diisi dengan lebih banyak diskusi tentang pemikiran, kebijakan, termasuk mengasah daya kritis-analitis, dan kemampuan merangkai argumen, memparafrase, serta keterampilan menelaah data dan konten suatu bacaan (hermeneutika).

Jika menulis adalah seni, maka beruntunglah para mahasiswa yang aktif di kegiatan penulisan, baik secara pribadi ataupun kolektif, tanpa abai akan studinya.

Harapannya, sikap kehati-hatian ini bisa tumbuh, mekar, dan bersemi di awal masa belajar di kampus dan kelak dapat dilanjutkan di masa depan.

Para maba harus diberi pemahaman bahwa setiap rumpun dan cabang disiplin ilmu adalah potongan kecil puzzle dari gambaran semesta ciptaan Tuhan yang serba luas dan serba kompleks. Karenanya, secara ideal, semakin banyak seorang akademisi membaca pelbagai sumber, ia kian sadar bahwa betapa luasnya ilmu pengetahuan itu.

Untuk konteks maba S-1 di perguruan tinggi, relatif sulit mengidentifikasi, apakah percikan suatu ‘gagasan/pemikiran baru’ mereka adalah murni berasal dari diri mereka sendiri, ataukah ‘ilham’ yang turun dari langit, dari perbincangan dengan para dosen/kolega di ruang kelas, dan atau dari pelbagai sumber bacaan yang digemarinya.

Lebih luas lagi, tidak ada jaminan, sebuah gagasan yang dikemukakan seseorang, entah berwujud ucapan ataupun tulisan, murni berasal dari dirinya sendiri. Sejarah akan senantiasa diisi-ulang oleh sejumlah manusia yang mengabdikan dirinya untuk ‘berpikir’ dan kemudian ‘menuliskan’-nya. Lantas, generasi sesudahnya akan ‘membaca’ dan ‘memaknai’ pelbagai karya-karya mereka.

Di situ-lah terjadi dialektika, suatu ‘perdebatan abadi’ di dalam kehidupan akademik, apapun rumpun dan cabang disiplin keilmuannya. Temuan baru niscaya membantah atau mendukung dan menyempurnakan temuan terdahulu.

Bagi dosen yang cermat dalam etika penulisan, tidak sulit untuk melacak apakah paper atau makalah yang dibuat/dipresentasikan di ruang kelas benar-benar ‘racikan’ si mahasiswa sendiri. Sebab, kemajuan pesat teknologi (internet) memungkinkan untuk penelusuran dengan cepat. Alhasil, bagi generasi lintas-usia dan lintas-strata, penting dan bahkan wajib untuk membaca sebanyak mungkin literatur.

Begitu banyak buku atau hasil riset dalam bentuk digital (e-books) yang sebagian tersedia gratis di internet. Sejumlah search engine juga dapat digunakan untuk menelusuri pelbagai e-journals hasil riset.

Untuk konteks nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), misalnya, dulu pernah punya portal ‘garuda’. Beberapa perpustakaan di sejumlah perguruan tinggi nasional juga memiliki portal (digital library) yang bisa diakses oleh pihak luar.

Ketersediaan semua itu memungkinkan mahasiswa untuk memperoleh bahan dari sumber/penulis pertama, bukan paparan yang bersifat repetisi dari penulis kedua atau bahkan ketiga. Dengan begitu, ada ‘rasa puas’ dan ‘rasa tenang’ dalam menulis/meneliti karena dapat melakukan pemeriksaan (cross-check) atas gagasan ataupun data dari penulis utama dengan teliti.

Maka, tantangan besar Kementerian Ristek dan Dikti yang kini tengah berbenah dan menata-ulang kesistemannya adalah bagaimana ‘membudayakan membaca’ dan ‘membaca kebudayaan’.

Meminjam pemikiran Mendikbud era Presiden Habibie, bahwa ada 4 pasang kompetensi yang mendukung pendidikan dan kebudayaan: membaca dan menulis, mendengar dan menutur, menghitung dan mengamati, serta menghayal dan menghayati.

Lazimnya, tiap kampus di Tanah Air berlangganan e-journals internasional yang memungkinkan para mahasiswa membaca dan memperoleh pelbagai temuan riset yang pernah dilakukan. Ini sangat penting dan membantu. Bagi kampus yang mengalami kendala, Kementerian Ristek dan Dikti seyogyanya memfasilitasi dari segi pendanaan.

Jadi, kini sangat gampang untuk menelusuri dan membandingkan pelbagai karya tulis, isu, dan kajian tertentu yang spesifik.

Masalah penulisan, oleh sebagian kalangan, mungkin tidak begitu mendapat perhatian. Akan tetapi, ternyata, persoalan ini sangat melekat di dalam day to day kehidupan akademik.

Pada akhirnya, mimpi buruk seorang akademisi di semua penjuru dunia adalah manakala suatu hari kelak, karya tulisnya digugat oleh komunitas akademik dan ditengarai sebagai jiplakan karya orang lain.

Akan tetapi, mimpi buruk ini niscaya dapat ditangkal dengan kecermatan yang tinggi dalam berpikir, bertindak, membaca, dan berinovasi.

Bagaimanapun, sikap ‘cermat-jawab’ terhadap ilmu pengetahuan dan perilaku ‘kritis-hormat’ akan buah-pikir para penulis terdahulu, adalah tameng yang handal.

Dengan begitu, ‘mimpi buruk’ plagiarisme dapat dibalik menjadi ‘mimpi indah’ inovasi dan percikan pemikiran-baru guna menopang peradaban dan kesejahteraan bangsa.

 

IWAN SULISTYO, Dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung

Posted in Education and Culture | Comments Off on Mimpi Buruk Plagiarisme

ASEAN dan Kejahatan Lintas-Negara

oleh IWAN SULISTYO

Sebagian penduduk Asia Tenggara sadar bahwa kawasan tempat mereka hidup semakin terhubung dan kompleks, baik antar-10 negara maupun dengan region lain.

Muncul rasa was-was, apakah akan menjadi lebih sejahtera dan dapat mendulang manfaat dari keterbukaan itu? Ataukah justru menghadapi ancaman tak pasti yang kian getir?

Dengan kata lain, di tengah persaingan dan sinergi yang makin padu, akankah Asia Tenggara lebih aman atau sebaliknya?

Kegundahan ini tampaknya tersirat dalam visi ASEAN Connectivity 2025 yang memasukkan setidaknya dua kata kunci krusial: competitiveness dan inclusiveness.

Ancaman 

Master Plan on ASEAN Connectivity 2025 merupakan dokumen yang relatif rinci memuat lebih terukur pelbagai sasaran strategis dan ikhtiar negara-negara di Asia Tenggara untuk membangun ASEAN Community.

Konektivitas ASEAN 2025 sendiri mencakup tiga aspek: physicalinstitutional, dan people-to-people. Ketiganya secara simultan akan memudahkan Asia Tenggara menjadi kawasan yang lebih ‘mengkerut’, terintegrasi, dan tanpa batas.

Seluruh negara anggota paham bahwa, di satu sisi, “akselerasi pembangunan infrastruktur”, “peningkatan akses terhadap teknologi informasi”, “bertambahnya kecepatan pengiriman barang”, serta “tingginya mobilitas manusia ke pelbagai kota” memang menyediakan ruang gerak yang besar untuk berebut untung.

Namun, di sisi lain, potensi kerugian dari ancaman yang bersifat non-tradisional, khususnya kegiatan ilegal yang menyeramkan, akan selalu menyelip.

Hampir semua literatur tentang transnational crimes (kejahatan lintas-negara, KLN) menyebutkan, globalisasi telah mendorong aktivitas ini di seluruh penjuru dunia. Alhasil, semakin solid konektivitas ASEAN, kian besar pula peluang bagi meluasnya KLN.

Dapat dikatakan, sebagian besar varian KLN muncul di Asia Tenggara. Entah menjadikannya sebagai tempat asal, tujuan, atau sekedar perlintasan. Sebut saja perdagangan manusia, penyelendupan migran, dan perdagangan narkotika ilegal (utamanya di ‘Segi Tiga Emas’ Myanmar-Laos-Thailand) hingga sebagai sasaran peralatan medis dan produk tiruan (UNODC, 2013).

Kawasan ini juga adalah produsen kayu tropis yang rentan diekspor secara ilegal (World Wildlife Crime Report 2016). Belum lagi terorisme, pembajakan di laut, perdagangan senjata tak resmi, perdagangan satwa ilegal, dan sebagainya.

Global Report on Trafficking in Persons 2016 mengungkap kecenderungan peningkatan perdagangan manusia di semua kawasan. Beragam penyebab yang terdeteksi ialah karena konflik, direkrut paksa oleh kelompok bersenjata. Sementara, tujuannya ialah untuk eksploitasi (menjadi buruh, pekerja seksual, dijual, diambil organnya, dan forced marriage).

Keterbatasan sebagian besar penduduk dalam mengakses aneka kebutuhan dasar secara ekonomis akan dimanfaatkan oleh para pelaku, termasuk menyasar kelompok yang rentan: perempuan dan anak-anak. Tampaknya, ke depan, bila tidak dikelola dengan tepat, Indonesia pun berpotensi menyumbang banyak persoalan bagi ASEAN. Sebab, bonus demografi (2020-2030) terkait erat dengan kelompok usia produktif (pencari kerja).

Studi Jeremy Haken (2011) menyatakan, ada korelasi yang erat antara kondisi underdevelopment dan aktivitas KLN yang diakibatkan, antara lain, oleh persoalan kemiskinan, ketidaksetaraan, serta lemahnya negara.

Siapa berperan?

Guna meminimalkan kerugian, setiap pemerintah di dunia, bahkan hingga ke tingkat subnasionalnya, memikul beban yang sangat berat dalam mengatasi pelbagai jenis KLN. Sebagian negara dan institusi regional tidak sanggup dalam menangani jenis tertentu.

Karena itu, negara berdaulat secara perlahan harus memperkuat diri dengan semakin mempertangguh implementasi instrumen hukum, yakni the UN Convention against Transnational Organized Crime. Juga ditopang oleh tiga protokol pendukung.

Belum lagi segi mentalitas aparat penegak hukum di lapangan. Tatkala penegak hukum lemah, pada saat itulah negara gagal.

Mengingat ada muatan people-oriented dan people-centred, kelompok masyarakat dan individu di pelosok yang terpencil sekalipun, dengan porsi masing-masing, harus mengambil bagian secara aktif. Dengan begitu, akan dapat tercipta ASEAN Community yang minim dari ancaman kerugian oleh malapetaka ini.

Forum dan koordinasi

Satu hal yang cukup menenangkan ialah bahwa sejak lama ASEAN telah menyadari betapa stabilitas keamanan di Asia Tenggara rentan akan ancaman KLN. Buktinya, telah ada the 1997 ASEAN Declaration on Transnational Crimethe 1999 ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime, dan terakhir Kuala Lumpur Declaration in Combating Transnational Crime (2015). Kesemuanya memperkuat komitmen dan tindakan nyata. Bahkan, serangkaian dokumen penting dan program kerja pun telah diformulasikan.

Dalam upaya koordinatif, terdapat the ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (termasuk yang diperluas: AMMTC+3; +Tiongkok; +Jepang). Menyadari pentingnya respon, saling berbagi pengetahuan, dan upaya penanganan, maka mulai tahun ini AMMTC kabarnya akan digelar setiap tahun.

Selain ada kesadaran bersama ihwal pentingnya pengawasan terhadap perpindahan penduduk illegal, AMMTC terakhir di Manila, Filipina, (20 September 2017 lalu) mempertegas kembali perang melawan perdagangan manusia, senjata ilegal, cybercrime, termasuk mengakui adanya perubahan kecenderungan dari terorisme dan potensi aksi radikal oleh para ekstremis. Yang relatif baru ialah perhatian terhadap kejahatan lingkungan, yakni perdagangan kayu liar dan komponen kayu terlarang,

Para menteri yang akan hadir pada AMMTC ke-12 di Myanmar tahun depan, tampaknya masih harus berbagi ‘sakit kepala’ dengan menambah cakupan isu serta jumlah negara/lembaga mitra. Dengan begitu, strategi penanganan dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara lebih jitu dan komprehensif. Mengingat transaksi online kian meningkat, porsi soal money laundering dalam kaitannya dengan cyber crime juga penting tercakup.

Sungguhpun banyak varian di dalam KLN yang dari waktu ke waktu semakin berkembang dan canggih, tetapi ASEAN harus tetap berdaya menghadapinya.

Setiap capaian kesepakatan pada konferensi yang dihadiri oleh para pimpinan puncak kepolisian se-Asia Tenggara (serta pertemuan para direktur jenderal imigrasi dan bea cukai) mesti memperkokoh komitmen petugas penegak hukum di level operasional.

Pada akhirnya, derajat kuat-lemahnya koordinasi antarmenteri di AMMTC serta daya jangkau aparat secara teknis di lapangan akan sangat memberi makna bagi Asia Tenggara yang aman dan stabil.

Penghormatan dan tanggung jawab terhadap harkat-martabat kemanusiaan dan lingkungan hidup harus senantiasa menyangga ASEAN Community.

IWAN SULISTYO, Dosen Hubungan Internasional, FISIP Universitas Lampung

Posted in Transnational Crimes | Comments Off on ASEAN dan Kejahatan Lintas-Negara

Rasa ke-Indonesia-an dan Pertahanan Nir-Militer RI

Beberapa waktu lalu, tersiar kabar, akibat sulitnya mengurus administrasi kependudukan, sebagian warga di suatu desa di daerah perbatasan (Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara) akhirnya mengurus kartu identitas sebagai warga negara Malaysia. Mereka ingin mengantongi kartu penduduk ganda, Indonesia dan Malaysia. Jika benar, fakta ini tentu memilukan.

Seingat penulis, sekitar tahun 2011 silam, dengan tarikan nafas tertentu dan suara yang bergetar (disiarkan oleh salah satu stasiun televisi nasional), seorang kepala desa di daerah perbatasan juga pernah mengancam akan mengibarkan bendera negara tetangga jika pemerintah pusat dan daerah tidak memberikan perhatian kepada wilayahnya. Kendati tidak jadi terlaksana, letupan itu dapat dimaknai sebagai wujud kekesalan yang memuncak di dalam dirinya, entah secara individual ataupun kolektif (segelintir orang).

Sekedar merefleksi, interval 2004-2009, menurut Komisi I DPR-RI periode itu, adalah masa di mana isu perbatasan kerap mengemuka. Dalam kurun waktu tersebut, hingga kini, Kementerian Pertahanan RI sesungguhnya juga telah berupaya menyebarluaskan gagasan ‘pertahanan nir-militer Indonesia’ (pertahanan non-militer).

Tidak ada yang baru dari esensi gagasan ini. Namun, gejolak di suatu daerah perbatasan akhir-akhir ini menyadarkan kita semua bahwa betapa upaya mempertahankan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dari segi nilai-nilai adat, sosial, agama, seni, ekonomi, sumber daya alam/buatan, dan “rasa ke-Indonesia-an” – menjadi kian penting dan krusial.

Dari aspek fisik-teritorial, pulau-pulau RI tersambung oleh laut dan selat. Menangkal ancaman dari luar, TNI (Darat, Laut, Udara) adalah komponen utama pertahanan negara. Sementara, dari segi kebangsaan, RI terekat oleh empat pilar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Namun, setelah merdeka selama 71 tahun, apa yang salah dari tata-kelola Indonesia? Pelbagai pihak tentu menyorot dengan perspektif yang beragam.

***

Dari dua kejadian sederhana di awal tulisan ini, terdeskripsi jelas bahwa tali-temali pemenuhan pelbagai kebutuhan dasar, untuk sebagian, bertaut dengan derajat tinggi-rendah rasa ke-Indonesia-an.

Saya tidak meragukan nasionalisme penduduk di perbatasan. Akan tetapi, rasa ke-Indonesia-an lintas-penduduk harus semakin tersambungkan dengan kian banyaknya kelas bawah yang terangkat dari segi kehidupan sosial-ekonomi.

Bagi sebagian besar penduduk di perkotaan, terutama kelas menengah yang berkecukupan, barangkali urusan ‘perut kenyang’ dan ragam kebutuhan mewah lainnya tidak menjadi persoalan utama. Namun, bagi sebagian besar warga Indonesia yang nyatanya masih belum hidup secara layak, akses ke pelbagai kebutuhan dasar tentu menjadi ganjalan yang membebani dari hari ke hari.

Rasa ke-Indonesia-an akan jauh lebih bermakna tatkala akses terhadap seperangkat kebutuhan dasar (sandang, pangan, hunian yang layak, aliran listrik, air bersih, pendidikan, kesehatan serta infrastruktur) kian menjangkau kelas bawah, terutama di daerah terluar Indonesia.

Bila esensi penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk mendistribusikan nikmat kesejahteraan yang merata, adil, dan meluas ke semua penduduk di setiap jengkal wilayah Indonesia, maka untuk kesekian kalinya kita merenung, apakah kita terlalu banyak membuang waktu dalam demokrasi prosedural semata dan abai akan substansi mendasarnya?

Setiap penduduk Indonesia bangga sebagai warga negara menurut agama, suku bangsa, adat-istiadat, dan primordialnya. Tetapi akan lebih bangga lagi manakala mereka terekat sebagai bagian dari ‘arus besar’ ke-Indonesia-an. Karenanya, letupan dari pelbagai daerah terluar NKRI layak diterjemahkan sebagai kritik yang penting bagi pengelolaan negara.

Seperangkat kebijakan yang dirancang oleh pemerintah, pusat ataupun daerah, mustahil tepat sasaran bila tidak dikawal oleh perangkat hukum yang profesional.

Dilema klasik implementasi kebijakan dari masa ke masa adalah terciptanya jurang yang cukup lebar antara gagasan cemerlang di tingkat policy makers dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Pada akhirnya, seberapapun manis tutur-kata dan rumusan kebijakan seorang pemimpin di Jakarta atau di tingkat provinsial dan lokal, akan sangat ditentukan oleh besaran capaian implementasi nyata di gang-gang sempit, di banyak dusun tanpa jalan, tanpa air bersih dan listrik yang layak; juga di pulau-pulau terluar (daerah perbatasan), atau di tempat-tempat lain yang belum terjamah pembangunan berkelanjutan. Lebih dari itu, betapapun elok formula kebijakan di level elite akan senantiasa digugat dan dikoreksi oleh penggalan-penggalan kenyataan pahit di lapangan.

Karena pertahanan kita bersifat semesta, dimensi kekuatan militer dan nir-militernya harus terpadu. Artinya, upaya survival of the state dan survival of the nation harus dilakukan secara simultan dengan usaha memperkuat postur militer dan pertahanan nilai-nilai ke-Indonesia-an yang sifatnya non-militer, termasuk pertahanan dari segi budaya.

Sejarah membuktikan, hanya dengan perangkat ilmu pengetahuan yang kuat dan kecerdasan otak dan nurani yang mapan, sebuah negara-bangsa mampu bertahan. Tidak ada jaminan, limpah-ruah sumber daya alam yang terkandung di atas atau di dalam perut bumi dari sebuah negara-bangsa memberi kepastian kesejahteraan bagi sebagian besar manusia yang ada di sana.

Karenanya, peningkatan pendidikan, keunggulan di pelbagai bidang, dan inovasi teknologi layak dikelola oleh para profesional yang mumpuni. Negara harus menyediakan ruang yang pantas bagi generasi muda Indonesia untuk mengasah otak dan nuraninya hingga perguruan tinggi. Selain itu, keberanian dalam meninjau-ulang pelbagai kontrak eksplorasi mineral-tambang dengan perusahaan asing, barangkali cukup relevan.

Rasa galau sebagian generasi muda hari ini hanya akan dapat dihalau dengan memberi kepastian oleh pemerintah masa kini bahwa, dalam jangka panjang, Indonesia akan tetap merdeka, eksis, dan utuh sebagai suatu negara-bangsa, dengan pertahanan militer dan nir-militernya yang mantap.

Posted in General | Comments Off on Rasa ke-Indonesia-an dan Pertahanan Nir-Militer RI

Dongeng Reformasi di Korea Utara

korea1

(Dari Iwan Sulistyo, dimuat dalam Harian Haluan, 30 Juli 2016; https://issuu.com/haluan/docs/hln300716)

Semenanjung Korea adalah tragedi. Di sana melekat serpihan nyata Perang Dingin.

Garis Lintang 38º membagi Semenanjung Korea menjadi dua ruas: utara (dengan Ibukota Pyongyang) dan selatan (Seoul). Ia tak hanya membelah secara geografis, tapi juga membatasi secara ideologis. Korea Utara (Korut) bercorak sosialis-komunis, sementara Korea Selatan (Korsel) berhaluan kapitalis-demokrasi.

Sampai hari ini, walaupun satu nenek moyang, Pyongyang-Seoul adalah seteru abadi. Mereka satu sama lain berambisi menguasai semenanjung. Alhasil, di sana tersimpan sejarah pilu tentang keunikan sifat dasar manusia, anarkisnya struktur dunia, serta ego dan relasi konfliktual antarnegara-bangsa.

Jauh sebelum jantung Kim Jong-il berhenti berdetak, banyak yang meyakini, suatu hari kelak, salah satu puteranya, Kim Jong-un (kini berusia sekitar 33 tahun), bakal tampil menggantikan sang ayah guna memimpin Korut.

Jong-il pada akhirnya memang menutup mata untuk selama-lamanya, Desember 2011 silam. Sejak itu, kepemimpinan sentral Pyongyang secara mutlak digenggam Jong-un.

Tanda-tanda Reformasi?

Kurang dari setahun setelah Jong-un mengambil alih tampuk kepemimpinan puncak, persisnya sekitar medio 2012 silam, pernah tersiar kabar ihwal tanda-tanda reformasi yang terjadi di Korut.

Jika hal tersebut benar, saat itu warga dunia sempat bertanya: reformasi seperti apa yang akan terjadi di sana? Apa saja ragam dimensinya? Lalu, bagaimana pula pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di Korut dan juga terhadap reunifikasi (penyatuan kembali) Semenanjung Korea? Apakah spekulasi ‘reformasi’ sengaja dihembuskan oleh Seoul dan pihak Barat; ataukah memang benar adanya, tetapi sengaja ‘disamarkan’ oleh Pyongyang demi menjaga konsistensi haluan negaranya? Pasalnya, desas-desus dan beberapa kali pemberitaan soal ‘reformasi’ di Korut kerap dibantah Jong-un.

Sebagian pengamat sempat menduga, di Korut kala itu tengah terjadi kecenderungan perubahan keadaan dari ‘tertutup’ ke arah “pembukaan pintu gerbang”.

Kendati samar-samar, paling tidak, ada tiga tanda kecenderungan ke arah itu.

Pertama, sebagai pemimpin baru Korut, sejak awal, Jong-un mengemukakan secara eksplisit bahwa ia hendak melakukan perubahan nasib (kesejahteraan) rakyatnya secara bertahap.

Kedua, berusia relatif muda, Jong-un kerap tampil di pelbagai acara. Ia tampak didampingi istrinya, Ri Sol-ju (sekitar 24 tahun), seorang mantan penyanyi berparas cantik yang tersohor di Korut. Menggandeng sang istri adalah tontonan yang memang tak lazim disaksikan oleh rakyat umum sebelumnya, saat di mana Kim Il-sung ataupun Kim Jong-il menjadi pimpinan puncak. Sol-ju konon dipersunting Jong-un pada 2009 silam. Sering tampil bersama sang istri, walaupun terkesan simbolis, hal ini bisajadi pertanda bahwa Jong-un berniat ‘membuka diri’.

Ketiga, pernah ada spekulasi bahwa Pyongyang akan memulai reformasi di sektor ekonomi. Kota-kota di sekitar perbatasan Korut-China dan Korut-Rusia bakal dibuka sebagai zona bebas perdagangan. Pyongyang juga akan memulai kerja sama ekonomi dan pariwisata dengan Seoul. Selama ini, daerah industri di Korut digerakkan oleh dua sekutu utamanya, China dan Rusia.

Jika Pyongyang “membuka gerbang lebih lebar”, ia dapat menggunakan ‘tali-darah’ sebagai sesama bangsa Korea untuk menjalin lebih luas lagi hubungan ekonomi dengan Seoul.

Sejumlah zona industri yang tumbuh memungkinkan tersedianya lapangan pekerjaan agar generasi muda-produktif di Korut dapat memperoleh penghidupan yang layak. Kondisi di Korsel justru berbeda karena sebagian besar masyarakatnya telah hidup makmur.

Akan tetapi, belum ada tanda nyata dalam memulai reformasi sosial. Karena itu, usaha menuju reunifikasi menjadi penting. Bukan hanya dalam konteks politis menjadikan ‘satu negara’ di semenanjung, tetapi juga dalam upaya menyambung ‘tali darah’ yang terputus lebih dari lima dasawarsa. Bagi sebagian masyarakat di semenanjung, rasa rindu berkumpul dengan sanak-keluarga yang telah dipisah oleh sejarah adalah suatu hal yang sangat mahal.

Utopia

Kini, empat tahun setelah tanda-tanda di atas terbaca dari kejauhan, sepertinya hampir tak ada kemajuan yang menggembirakan. Sikap konsisten dalam mengembangkan serta menguji teknologi militer dan bahkan senantiasa memperjauh daya-jangkau hulu ledak nuklirnya justru adalah pertanda yang sangat jelas bahwa Jong-un masih memasang sikap tak bersahabat kepada negara-negara dan aliansi lain, terutama AS dan Barat.

Padahal, menurut perhitungan kasar oleh sebagian pengamat masalah Korea, peluncuran satu bom nuklir akan melahap anggaran sekitar $200 juta; jumlah yang setara dengan angka nominal untuk mengimpor jagung bagi 25 juta jiwa yang lapar di Korut dalam setahun.

Terlebih, ditutupnya kawasan industri Kaesong di ruas Korut awal tahun ini oleh Korsel semakin menjadikan Korut tak bergairah secara ekonomi. Sebab, ada sekitar 50 ribu tenaga kerja asal Korut yang diupah dengan dollar oleh perusahaan asal Korsel.

Pyongyang juga harus rela “sedikit melunak”, “mengorbankan sedikit kedaulatan”, dan bahkan (kalau mungkin) “menerabas warisan lama” agar ‘garis nasib’ yang selama ini kurang berpihak kepadanya kelak dapat membawa berkah. Dengan begitu, itikat baik untuk reunifikasi juga dapat terlihat.

Namun, hal ini tidak gampang dan butuh waktu cukup lama mengingat masih kerasnya sikap Pyongyang. Yang jelas, “menerabas warisan lama” (politik), dalam arti merevisi konstitusi secara mendasar, sepertinya mustahil dilakukan Jong-un.

Di titik ini, reformasi – dan terlebih reunifikasi Semenanjung Korea – masih dan akan tetap menjadi utopia, tak lebih dari sekedar dongeng dan fantasi; suatu impian yang memang lepas dari kenyataan.

Reunifikasi semenanjung akan mungkin dicapai dengan niat tulus kedua Korea tanpa terlalu melibatkan empat raksasa di sekelilingnya (AS, China, Rusia, dan Jepang). Campur-tangan, percaturan keras, serta dinamika kepentingan politik dari empat aktor ini terlalu kompleks dan rumit bagi semenanjung.

Di dalam diri Jong-un mengalir darah sang ayah (Jong-il) dan sang kakek (Il-sung) yang dikenal keras terhadap Korsel dan Barat. Ia juga diwarisi ideologi Ju Che, suatu “doktrin menutup diri dari dunia luar” yang sejak kepemimpinan Il-sung telah mendarah-daging.

Padahal, sikap ‘berdiri sendiri’, dalam terjemahan-bebas, sejatinya juga bermakna “sanggup eksis dengan wibawa sendiri”, tanpa terlalu menggantungkan diri pada bantuan serta “bisikan dan petunjuk” dari Beijing ataupun Moskwa, dua sekutu-mesra Pyongyang.

Jong-un paham, ia harus menguasai struktur militer agar ‘sistem tertutup’ yang diwarisinya dapat langgeng. Eksekusi hukuman mati terhadap sejumlah (atau bahkan puluhan) petinggi militer lantaran tertidur selama Jong-un berpidato (atau karena berbuat korupsi dan karena alasan tak masuk akal lainnya) yang diwartakan beberapa waktu lalu setidaknya kian mempertegas sikap kerasnya itu.

Masyarakat di mancabenua berharap, “perubahan ke arah yang lebih baik”, jika memang haram disebut sebagai suatu ‘reformasi’, yang terjadi di Korut harus dimulai dari ‘atas’. Dengan begitu, upaya tersebut dapat menyentuh semua dimensi kehidupan sebagian besar penduduk di lapis ‘bawah’.

Hanya kemauan dan kesadaran politik dari dalam dirinya yang akan mampu memaksa Jong-un serta para elit sentral yang loyal di Pyongyang untuk secara sungguh-sungguh melakukan perubahan kehidupan bernegara, suatu reformasi yang ‘layak’ dan ‘bermakna’ menurut cara dan versi mereka.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya sekitar 0,8 persen per tahun dan Produk Domestik Bruto (PDB) kira-kira $40 milyar, penting bagi Pyongyang untuk memperluas mitra-strategisnya agar kedua angka ini dapat meningkat, setidaknya empat atau lima kali lipat.

Pada akhirnya, kenyataan pahit tentang kemiskinanlah yang akan menyadarkan Jong-un. “Perubahan ke arah yang lebih baik” niscaya terjadi, walaupun diyakini akan berjalan ‘perlahan’ atau bahkan “tersendat-sendat”, manakala Jong-un sadar bahwa ia harus menata-ulang negara dan bangsanya dengan tetap hormat dan berpijak pada warisan-luhur pendahulunya.

Bagaimanapun, nasib sebagian besar penduduk suatu negara-bangsa, di masa kini dan bahkan esok, jauh lebih penting dan lebih mendesak dari ego jangka-pendek seorang pemimpin dan rezimnya.

Andai Jong-un mau membuka diri, hal itu niscaya akan memberi makna bagi – bila suatu saat dapat digelar – “pertemuan puncak Korut-Korsel kali berikutnya”, saat di mana para delegasi dari Pyongyang dan Seoul bertatap-muka dengan suasana yang cukup nyaman. Sebab, di Pyongyang, tahun 1999 silam, Kim Dae-jung (Presiden Korsel kala itu) dan Kim Jong-il (pemimpin Korut) terbukti telah pernah melakukannya.

Paling tidak, mereka akan saling mengakui perbedaan mendasar sistem pemerintahan.

Mereka juga bakal sepakat untuk hidup berdampingan secara damai dan tidak saling mencaci di atas semenanjung, meski tak menyatu di bawah satu atap dan struktur pemerintahan yang tunggal.

Namun, hingga kini, bila diteropong dari kejauhan, tampaknya reformasi masih menjadi dongeng dan fantasi.

 

Posted in International Relations | Comments Off on Dongeng Reformasi di Korea Utara

Indonesia dan Perlombaan Senjata

Arms Races(Dari Iwan Sulistyo, dimuat dalam Harian Haluan, 16 Juni 2016; https://issuu.com/haluan/docs/hln160716)

Pembicaraan resmi antara Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Ryamizard Ryacudu, dan Menhan Federasi Rusia, Sergey Shoigu, di Moskwa medio April lalu membawa angin sejuk bagi upaya penguatan postur militer Indonesia.

Dikabarkan, pertemuan itu mencakup rencana peningkatan kerja sama kedua negara di bidang militer. Juga, keinginan pemerintah Indonesia untuk membeli secara bertahap 10 unit pesawat tempur Sukhoi (Su-35).

Sebulan kemudian (19 Mei), pertemuan Presiden RI, Joko Widodo, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, di kota Sochi, sebelah barat Rusia (di sela penyelenggaraan ASEAN-Russia Summit), tampaknya kurang memperjelas keinginan itu. Sebab, menurut Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, keduanya tidak secara spesifik membahas pembelian tersebut, tetapi justru kerja sama pertahanan secara luas yang mencakup antara lain transfer of technology dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Perlombaan Senjata?

Rencana pembelian ini sendiri masih samar-samar. Namun, jika Su-35 jadi dibeli, apa dampaknya bagi perimbangan kekuatan di Asia Tenggara? Kendati jumlahnya tidak begitu banyak, yakni sekitar 10 unit, apakah itu akan memunculkan arms races (perlombaan senjata) di tingkat kawasan?

Relatif sulit mengidentifikasi apakah penambahan persenjatan oleh suatu negara, entah dalam jumlah yang banyak atau sedikit, memang merupakan wujud respon terhadap penguatan kapabilitas pertahanan negara atau aliansi militer lain? Ataukah hal itu justru sekedar tindakan (maintenance, routine modernization, build-up) untuk ‘mengamankan diri’ karena memang sudah beberapa tahun tidak mempersenjatai-diri?

Bersandar pada pandangan Buzan dan Herring dalam The Arms Dynamic in World Politics (1998) bahwa perlombaan senjata merupakan suatu wujud ekstrem atas ragam tekanan yang kompleks yang kemudian mendorong suatu negara menambah kualitas dan kuantitas armada militernya, penulis berargumen, negara-negara di Asia Tenggara belum terlibat ke dalam perlombaan senjata.

Untuk sementara, ia masih berupa “kompetisi persenjataan konvensional” yang tidak begitu keras dan sengit, namun dengan kadar yang ‘cukup kritis’. Sebab, walaupun memang angka nominalnya bertambah secara konsisten sejak krisis ekonomi 1998, tetapi peningkatan rata-rata anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara tidaklah cepat dan drastis.

Bila pembelian oleh Indonesia itu terlaksana, dari segi magnitude (besaran)-nya, juga tidak fantastis dan hanya terfokus pada matra udara. Itu pun bukan dipicu oleh serangkaian konflik teritorial di tingkat kawasan yang tajam dan tidak pula disusul oleh penggelaran senjata dalam jumlah yang signifikan di area tertentu yang menjadi sengketa.

Barangkali, spiral aksi-reaksi kini justru melibatkan negara-negara besar di luar kawasan, yaitu antara RRT, Rusia, dan AS, yang kebetulan saling berebut pengaruh, khususnya di Laut Tiongkok Selatan.

Secara taktis-strategis, pertahanan Indonesia layaknya bertumpu pada dimensi laut mengingat ia adalah negara kepulauan yang luas. Karena itu, idealya, fokus penguatan ialah pada kekuatan bahari, dengan tidak mengabaikan penguatan di matra udara dan darat. Bukankah saat dilantik, Presiden Widodo pun telah menegaskan bahwa “kita telah terlalu lama memunggungi laut, samudera, selat, dan teluk”?

Memiliki armada militer yang tangguh adalah keharusan, utamanya untuk mengamankan wilayah kedaulatan serta kekayaan alam. Lagipula, di Indonesia terdapat tiga ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan Selat Malaka, terpadat lalu-lintasnya (sekitar seperempat perdagangan maritim dunia).

Selama ini, dalam menghadapi kendala keuangan domestik, Indonesia menjaga technological parity (paritas teknologi) terhadap sejumlah negara kuat (Singapura, Thailand, dan Malaysia). Artinya, kendatipun belum sanggup membeli peralatan militer dalam jumlah yang banyak, paling tidak, Indonesia tetap berupaya mempertimbangkan ‘kesetaraan teknologi’.

Hingga kini, bila merujuk data The Military Balance 2016, dari segi besaran anggaran pertahanan, Singapura masih yang terkuat ($9,68 milyar, terlebih sebaran jumlah armada militer di matra darat, laut, dan udara), disusul oleh Indonesia ($7,57 milyar), Thailand ($5,37 milyar), dan Malaysia ($4,74 milyar).

Sebagai negara kecil yang fasih dalam kalkulasi geopolitis dan geostrategis, Singapura akan selalu memantau dengan cermat setiap mur dan sekrup yang ditambahkan untuk memperkuat armada militer Indonesia.

Akan tetapi, manakala Indonesia tampak ‘terlalu agresif’ dalam memperkuat postur (modernisasi) militernya, maka sikap ini diyakini akan mengundang ‘rasa tidak aman’ bagi negara-negara tetangganya. Implikasinya, perlombaan senjata akan terjadi walaupun masih dalam ‘kadar yang menengah’ dengan spiral aksi-reaksi yang tidak begitu intens.

Persepsi Ancaman

Para petinggi militer maupun elite sipil di tingkat regional yang menangani persoalan pertahanan paham bahwa persepsi Indonesia terhadap kemungkinan terjadinya perang di masa depan adalah kecil. Bahkan, hal itu disebutkan secara eksplisit di dalam Buku Putih Pertahanan RI tahun 2003 dan 2008. Alhasil, titik tekan selama ini ialah lebih pada alat angkut (kurang pada alat pukul) untuk distribusi logistik menghadapi ancaman bencana alam.

Semahal apapun biaya yang harus dialokasikan untuk bidang militer/pertahanan, ia terkait erat dengan harga diri sebagai sebuah negara-bangsa yang berdaulat agar disegani dan tidak lagi dipandang remeh oleh negara-bangsa lain. Terlebih, hal itu akan selalu berhadapan dengan prioritas pembangunan di beberapa bidang lain yang juga dirasa penting dan mendesak, misalnya jalan raya, sarana pendidikan, dan kesehatan.

Sementara itu, peningkatan anggaran pertahanan RRT serta kehadiran militernya beberapa kali di Laut Tiongkok Selatan niscaya akan memengaruhi persepsi para pemimpin di sebagian besar negara-negara anggota ASEAN – termasuk para elite di Jakarta – dalam menganalisis lingkungan strategis untuk lima hingga sepuluh tahun kedepan; khususnya dalam menghitung dengan cermat seberapa besar biaya yang mesti digelontorkon guna menangkal segala kemungkinan yang bakal terjadi.

Dalam jangka-panjang, dua hal yang patut ditengarai menjadi embrio perlombaan senjata di Asia Tenggara ialah “penambahan kuantitas dan kualitas peralatan militer secara signifikan oleh Indonesia” serta “eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan yang kian memuncak”. The Military Balance 2016 sendiri bahkan menyatakan, Laut Tiongkok Selatan telah memicu Vietnam, Filipina, Malaysia, Indonesia, dan Singapura mempertangguh instrumen militernya.

Hal krusial lain yang patut dicermati ialah pencabutan embargo persenjataan oleh AS terhadap Vietnam. Dalam lima tahun mendatang, guna mengimbangi Vietnam, dengan besaran yang beragam, sejumlah negara kemungkinan besar juga akan memperkuat-diri karena merasa terancam.

Dinamika di Kepulauan Natuna soal kapal ikan RRT beberapa waktu lalu akan dipandang sebagai salah satu motif Indonesia untuk mempersenjatai-diri di tahun-tahun mendatang.

Tacit Arms Races”?

Di sisi yang lain, semakin tinggi anggaran Research and Development (R&D) untuk bidang pertahanan dan penguatan industri militer, maka semakin besar pula kemungkinan negara-negara di kawasan Asia Tenggara terlibat ke dalam pusaran perlombaan senjata berteknologi canggih secara diam-diam (“tacit arms races”), termasuk untuk kian mempertajam precision guided munitions.

Tidak ada mekanisme yang jitu dalam menangkis percaturan keras antarnegara-bangsa untuk terjerumus ke dalam lingkaran perlombaan ini. Variabel military-industrial complex kerap ikut serta.

Dialog antarpemimpin sipil dan militer serta patroli dan latihan militer bersama di sejumlah perairan strategis setidaknya akan meredam rasa curiga dan rasa tidak aman.

Lebih luas, di masa kini dan yang akan datang, Indonesia tidak dapat menghindar dari kerentanan/ancaman dan bahkan serangan terhadap perangkat sistem keuangan/perbankan, transportasi, serta sistem lainnya yang menunjang kepentingan nasional. Pada akhirnya, memperkuat strategi penangkalan dan pertahanan dalam cyberspace menjadi suatu keharusan.

 

 

Posted in Defense and Security | Comments Off on Indonesia dan Perlombaan Senjata