Satuan Pengawasan Intern

PENTINGNYA SATUAN PENGAWASAN (PENGENDALIAN) INTERN (SPI) DALAM SUATU ORGANISASI ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN

R. Gunawan Sudarmanto

Berbicara tentang pentingnya pengendalian intern, kita dapat analogkan dengan tubuh manusia yang memiliki sistem sangat kompleks akan tetapi semuanya berjalan sangat tertib dan teratur sesuai dengan fungsi masing-masing.  Ketika suatu bagian atau komponen tertentu mengambil beban yang melebihi batas maka akan terjadi kerusakan pada sistem secara keseluruhan dan demikian juga ketika suatu bagian atau komponen berfungsi secara berlebihan maka juga akan mengganggu sistem besar.  Ketika manusia yang bersangkutan dapat mengendalikan fungsi dan peran masing-masing komponen atau bagian sehingga tidak berlebihan maka akan berlangsung secara normal.

Demikian juga suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan yang dibentuk dari komponen-komponen sistem yang masing-masing memiliki kepentingan, maka sangat memerlukan adanya pengendalian intern.  Pengendalian intern ini dimaksudkan untuk mencegah secara dini tindakan yang akan menyimpang dari reel pencapaian tujuan organisasi, lembaga, atau perusahaan.  Tujuan tersebut (tujuan lembaga, organisasi, perusahaan) merupakan tujuan bersama diantara anggota-anggota yang tergabung pada organisasi, lembaga, atau perusahaan.

Ketika suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan dapat melaksanakan pengendalian intern secara baik, maka organisasi, lembaga, atau perusahaan tersebut dapat saja tidak membentuk suatu bagian yang diberi tugas khusus untuk pengendalian tersebut.  Namun perlu di pahami bahwa pembentukan bagian atau unit yang menangani tentang pengendalian intern tersebut bukan hanya karena adanya penyimpangan yang terjadi pada organisasi, lembaga, atau perusahaan.  Pembentukan bagian atau unit yang menangani pengendalian intern tersebut juga dilakukan karena adanya tuntutan peraturan.  Untuk memahami beberapa peraturan atau perundangan yang berkaitan dengan sistem pengendalian intern antara lain dapat diakses pada bagian berikut ini.

  1. Keppres RI No. 42 th 2002.pdf, tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
  2. Peraturan Inspektur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Satuan Pengawasan Intern Dilingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
  3. Perpres No. 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia.
  4. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.
  5. PPRI No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
  6. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  7. Perpres No. 54 Tahun 2010 Penjelasan Penjelasan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  8. Permen3-2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007.
  9. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 44 Tahun 2010 Tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2010.
  10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 50 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
  11. Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 30 Tahun 2011 Tentang Mekanisme Pengesahan Pendapatan Dan Belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum.
  12. Permendiknas Republik Indonesia No. 3 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2007.
  13. Permenkeu No. 08 Tahun 2006 Tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum.
  14. Permenkeu No. 66 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan, dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
  15. Permenkeu No. 73 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
  16. Permenkeu No. 109 Tahun 2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.
  17. Permenkeu No. 119 Tahun 2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
  18. Permenkeu No. 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
  19. Permenkeu No. 197 Tahun 2008 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk Satuan Kerja Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2008.
  20. Permenkeu No. 44 Tahun 2009 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggara Badan Layanan Umum.
  21. Permenkeu No. 44 Tahun 2009 Lampiran tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggara Badan Layanan Umum.
  22. Permenkeu No. 92 Tahun 2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
  23. Perpres Republik Indonesia No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

One thought on “Satuan Pengawasan Intern

Comments are closed.