Latar Belakang

Sedikitnya pemilik hak paten di Unila adalah suatu gejala. Hingga saat ini baru satu orang yaitu Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T. Dari Pengumuman DIPA tentang Daftar Nama Penelitian Dosen yang Didanai oleh DIPA PNBP T.A. 2008 Kelompok Dosen Senior (Rp 7,5 juta), hlm 2 no 12 diketahui ada konsep  yang ditulis oleh Endang Purwaningsih yaitu Kajian Hukum Paten Mengenai Patentability Invention pada Produk Tangible Hasil Karya Dosen dan Mahasiswa FT dan FMIPA Unila, dari Fakultas Hukum.

MAINTENANCE PATENT adalah istilah yang diungkapkan oleh pak Admi Syarif. Menurut ibu Dwi Asmi, hal paling mendasar bagi sesuatu yang akan dipatenkan, yakni harus bersifat Product Industrial Applicable. Sehingga, temuan rumus atau teori tertentu tidak dapat masuk ke ranah HKI-paten, melainkan pada ranah HKI-hak cipta.

Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti guna mengungkapkan suatu gejala yaitu peluang kerja sama Sentra Hak Kekayaan Intelektual atau Lembaga Penelitian dengan Fakultas Teknik. Akan diungkap konsep atau dugaan yang bisa diterapkan untuk tujuan sesuai renstra Unila yaitu tujuan strategis keempat yaitu Meningkatkan produk intelektual yang didukung dengan perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Dikemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya penelitian dilakukan. Ada program pengembangan yang digariskan dalam renstra yaitu program ketujuh sebagai berikut: Peningkatan Jumlah dan Mutu Publikasi Ilmiah dan HAKI

– Peningkatan jumlah dan mutu penelitian

– Peningkatan jumlah dan mutu publikasi ilmiah

– Peningkatan jumlah HAKI

– Pengembangan centre of exellence (CoE) dan teknopark

Diuraikan proses dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Kebijakan kekayaan intelektual termasuk kebijakan publik. Formulasi kebijakan ini merupakan proses yang berada dalam sistem politik perguruan tinggi. Ditentukan dulu model kelembagaannya, identifikasi masalah, dilanjutkan pengembangan program kebijakan, misalnya sistem peringatan dini status hak kekayaan intelektual Unila.

Penelitian ini bisa saja dianggap sebagai kajian perumusan kebijakan manajemen kekayaan intelektual. Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, bisa dilakukan pengembangan kapasitas dan kapabilitas semua stake holder agar bisa mendorong terjadinya proses inovasi dalam sistem inovasi di kampus.

Memang, perumusan kebijakan seharusnya memerlukan model perumusan kebijakan yang bisa menggambarkan proses dan tingkah laku yang berkaitan. Bagai mana kebijakan mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan hak kekayaan intelektual? Hal itu menjadi serangkaian tahapan, sebagai alat teoritis, suatu model kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik, model sebab-akibat yang mendasari kebijakan dikeluarkan.