Bertempat di ruang kerja kepala BPHM telah berlangsung Coaching Website dan Upgrading Keterbukaan Informasi Publik, dengan materi
Coaching website Keterbukaan Informasi Publik,Upgrading website dalam rangka pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik,Konsolidasi Keterbukaan Informasi Publik, hadir sebagai pemateri Harno Bhimantoro, S.Ikom. , Hendri Susanto., S.T. dari UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi. Acara ini berlangsung 7 September 2023 yang di hadiri oleh perwakilan pengelola website dari masing-masing fakultas universitas lampung.
Keterbukaan informasi publik adalah prinsip yang mengedepankan akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki oleh pemerintah, organisasi, atau entitas lain yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat. Prinsip ini sangat penting dalam demokrasi dan tata kelola yang baik karena memberikan masyarakat akses kepada informasi yang mereka butuhkan untuk memahami kebijakan, mengawasi tindakan pemerintah, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.
Berikut beberapa poin penting tentang keterbukaan informasi publik:
- Hukum dan Regulasi: Banyak negara memiliki undang-undang dan regulasi yang mengatur keterbukaan informasi publik. Ini dapat mencakup Hak untuk Mengetahui (Freedom of Information Act) atau undang-undang serupa yang mengharuskan pemerintah untuk memberikan akses kepada informasi yang dimilikinya kepada publik.
- Prinsip Akses Terbuka: Prinsip utama keterbukaan informasi publik adalah bahwa informasi tersebut harus secara default tersedia untuk umum, kecuali ada alasan yang sah untuk menjaga kerahasiaan atau keamanan.
- Transparansi Pemerintah: Keterbukaan informasi publik mendorong transparansi dalam tindakan pemerintah. Ini mencakup publikasi anggaran, keputusan politik, data tentang proyek-proyek pemerintah, dan lainnya.
- Akuntabilitas: Keterbukaan informasi publik membantu menciptakan akuntabilitas dalam pemerintahan. Dengan akses terhadap informasi yang relevan, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban jika terjadi penyalahgunaan kekuasaan.
- Partisipasi Masyarakat: Dengan akses ke informasi yang mencukupi, masyarakat dapat lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan. Mereka dapat berpartisipasi dalam diskusi kebijakan, memberikan masukan, dan membuat keputusan yang lebih baik.
- Perlindungan Data Pribadi: Sementara keterbukaan informasi publik penting, perlindungan data pribadi juga harus dipertimbangkan. Informasi pribadi harus dijaga dari penyalahgunaan dan akses yang tidak sah.
Keterbukaan informasi publik adalah fondasi dari pemerintahan terbuka dan akuntabel. Ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kekuasaan publik digunakan dengan bijaksana dan bahwa masyarakat memiliki kendali atas tindakan pemerintah. http://ppid.fkip.unila.ac.id/
